Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, baru-baru ini memberikan sinyal positif terkait potensi keikutsertaan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai kader Golkar.
Dalam pernyataannya, Airlangga mengungkapkan bahwa keluarga Bobby memiliki banyak anggota yang sudah menjadi bagian dari Golkar, memberikan dimensi personal yang kuat dalam pembicaraan ini.
Pernyataan tersebut dilontarkan Airlangga dalam sebuah acara di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, pada malam Kamis (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kontroversi muncul ketika Bobby Nasution, yang sebelumnya merupakan kader PDIP, menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Meskipun PDIP telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Bobby memilih mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sikap politik ini memicu reaksi tegas dari PDIP, dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta Bobby untuk mundur dari partai dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA). Hasto memberikan tenggat waktu tujuh hari untuk Bobby mengambil keputusan.
Meskipun mendapat tekanan dari PDIP, Bobby Nasution menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi kader PDIP sambil mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Sikapnya yang teguh ini menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika di dalam partai dan interaksi antara loyalitas personal dan pandangan politik.
Pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyoroti tata krama dan etika dalam politik, menambah dimensi etis dalam perdebatan ini. Hasto menekankan bahwa PDIP telah memberikan perlakuan khusus kepada Bobby, termasuk memberikan “karpet merah” saat Bobby menjabat sebagai Wali Kota Medan. Namun, di tengah kontroversi ini, Bobby diberi waktu untuk mengambil keputusan oleh PDIP.
Reaksi PDIP yang menekankan etika dan tanggung jawab dalam politik mencerminkan semangat tegas dan komitmen pada norma-norma partai. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai peran etika dan tanggung jawab dalam politik menjadi semakin relevan, menciptakan narasi yang kompleks di seputar keputusan politik dan kesetiaan partai.
Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, memiliki catatan sejarah yang menarik selama Pilkada Wali Kota Medan pada tahun 2020. Dengan dukungan dari PDIP, Bobby berhasil terpilih sebagai Wali Kota Medan. Namun, sejarahnya menjadi kontroversial saat Pilpres 2024 mendekat. Meskipun merupakan kader PDIP, Bobby secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran.
Keputusan Bobby untuk mendukung pasangan yang tidak diusung oleh PDIP menimbulkan reaksi tegas dari partai. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menginstruksikan Bobby untuk mundur dan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) sebagai bentuk sikap tegas terhadap kepatuhan pada partai. Meskipun mendapat tekanan untuk mundur, Bobby menegaskan keinginannya untuk tetap menjadi kader PDIP, bahkan sambil mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Sejarah politik Bobby mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana pertautan antara loyalitas partai dan dukungan pribadi sering kali menghadirkan dilema. Kontroversi ini juga menggarisbawahi tantangan dan ketegangan yang terkait dengan menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada partai dan ekspresi pribadi dalam konteks politik yang dinamis. Keputusan Bobby menunjukkan pergeseran dalam dinamika politik lokal dan nasional, serta kompleksitas hubungan antara politik dan loyalitas pribadi.
Ikuti berita terkini dari Redaksiku.com di Google News, klik di sini
