Golkar tidak ikut campur dalam konflik PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono

- Penulis

Kamis, 12 Desember 2024 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Golkar tidak ikut campur dalam konflik PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono

Golkar tidak ikut campur dalam konflik PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono

Redaksiku.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, pihaknya tak berkenan turut campur konflik pada dua kader seniornya, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, soal kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).

Ia mengatakan, partai politik (parpol) sebaiknya tidak cawe-cawe di dalam perkara organisasi kemanusiaan. “Itu kan urusan darat tidak bisa ke bawa ke laut, urusan laut tidak bisa ke bawa ke darat,” ujar Sarmuji dihubungi Kompas.com, Rabu (11/12/2024).

Baginya, lebih baik urusan PMI diselesaikan sendiri di internalnya. Golkar tak berkenan turut campur walaupun yang berkonflik adalah dua politisi seniornya.

“Karena itu urusan PMI yang berbasis kemanusiaan, kami partai politik tidak berani berkomentar lebih jauh. Biar diselesaikan secara internal organisasi,” sebut dia. “Itu kan urusan kemanusiaan nanti kalau kami ikut-ikut jadi ruwet,” sambung Sarmuji.

Baca Juga:  Resmi Dilantik! Ini Daftar Lengkap Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Golkar tidak ikut campur dalam konflik PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono
Golkar tidak ikut campur dalam konflik PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono

Diketahui Agung Laksono terpilih jadi Ketua PMI dari musyawarah nasional (munas) tandingan. Sementara, Kalla dinyatakan ulang jadi Ketua PMI sehabis Munas ke 22 yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (8/12/2024).

Kalla pun telah melaporkan ke polisi tindakan yang dikerjakan Agung Laksono. Ia menganggap langkah merebut kursi ketua PMI itu ilegal. Sementara, Agung Laksono menanggapi enjoy laporan itu.

Ia menganggap semua orang berhak beri tambahan laporan. Namun, ia menekankan tak ada tindakan kriminal di dalam proses tersebut. Baginya, dualisme kepemimpinan di PMI adalah urusan organisasi.

Ikuti berita terkini dari Redaksiku di Google News atau WhatsApp Channels.

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh
Mahkamah Konstitusi Selesaikan 270 Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftar 40 Perkara yang Masih Berjalan
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat
Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028
Laporan Boyamin tentang Kasus HGB Pagar Laut Tangerang akan diverifikasi oleh KPK
Profil Menteri Terkaya Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, Memiliki Harta Rp5,4 T
Prabowo Mengenai Dana Zakat untuk Makanan Bergizi Gratis
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditetapkan sebagai Tersangka KPK

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 21:08 WIB

Kritik 100 Hari Kinerja Menteri HAM Natalius Pigai, DPR: Dugaan Pelanggaran HAM di PSN Rempang Tak Tersentuh

Jumat, 7 Februari 2025 - 13:56 WIB

Mahkamah Konstitusi Selesaikan 270 Sengketa Pilkada 2024, Ini Daftar 40 Perkara yang Masih Berjalan

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:00 WIB

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM yang Kini Tuai Kontroversi Akibat Kebijakan LPG 3 Kg yang Dinilai Menyusahkan Masyarakat

Senin, 27 Januari 2025 - 11:12 WIB

Program Pertukaran Budaya Indonesia India disepakati hingga 2028

Kamis, 23 Januari 2025 - 20:14 WIB

Laporan Boyamin tentang Kasus HGB Pagar Laut Tangerang akan diverifikasi oleh KPK

Berita Terbaru

Source: Kampus Pedia

Viral

Cara Dapat Saldo DANA Gratis Hingga Rp200 Ribu di 2025!

Selasa, 18 Feb 2025 - 16:00 WIB