Jakarta, 1 Oktober 2025 Gagasan menarik datang dari Gamal Albinsaid, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS. Ia mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dijalankan sebagai program pemerintah, tetapi juga memiliki payung hukum berupa undang-undang (UU) khusus.
Menurut Gamal, langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan program, bahkan ketika kepemimpinan nasional berganti. Ia menilai, regulasi yang jelas akan membuat MBG bisa bertahan bukan hanya 5 atau 10 tahun, melainkan hingga 3050 tahun mendatang.
📌 Usulan Disampaikan di Rapat Kerja
Usul ini disampaikan Gamal saat rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Dalam forum tersebut, Gamal menekankan bahwa banyak negara lain yang sukses menjalankan program serupa justru karena punya regulasi yang kuat. Ia menyebut contoh dari India, Brasil, dan Jepang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari beberapa negara yang sudah menerapkan program serupa, ada pelajaran penting yang bisa kita adopsi. Semuanya memiliki regulatory framework atau regulasi yang jelas. Karena itu, saya mengusulkan agar Indonesia juga memiliki Undang-Undang Makan Bergizi Gratis, ujar Gamal.
🌠Belajar dari Negara Lain
India misalnya, punya program makan siang gratis untuk anak sekolah yang sudah berjalan puluhan tahun. Brasil menjalankan kebijakan school feeding yang bahkan dilindungi konstitusi. Jepang pun sukses menjaga standar gizi pelajar dengan regulasi pendidikan dan kesehatan yang saling terkait.
Gamal menilai, keberhasilan mereka bukan hanya karena niat baik pemerintah, tapi juga karena ada landasan hukum yang kuat. Itulah yang ingin ia dorong untuk Indonesia.
🎯 Jaminan Keberlanjutan
Salah satu alasan utama Gamal mendorong hadirnya UU MBG adalah agar program ini tidak terhenti hanya karena perubahan rezim politik.
Harapannya, meskipun kepemimpinan berganti setelah 510 tahun, program ini bisa tetap bertahan bahkan hingga 30 sampai 50 tahun ke depan, tegasnya.
Dengan adanya undang-undang, program makan bergizi gratis bisa lebih tahan lama, tak mudah dipengaruhi dinamika politik, dan terus memberi manfaat lintas generasi.
Ž Atur Relasi dan Kewenangan
Selain menjamin keberlanjutan, Gamal juga menilai bahwa regulasi dalam bentuk UU mampu memperjelas relasi antar pemangku kepentingan.
Dengan adanya undang-undang, semua kewenangan bisa diatur lebih jelas. Baik relasi antara negara dan swasta, kewajiban pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Bahkan, kita bisa mendorong daerah untuk ikut mengalokasikan anggaran pada tahun-tahun mendatang, ungkapnya.
Aturan ini, menurut Gamal, akan membantu mencegah potensi conflict of interest, serta memberi ruang lebih besar bagi swasta dan daerah untuk ikut berperan.
🫠Program MBG dan Masa Depan Anak Bangsa
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya merupakan salah satu prioritas pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama di sekolah, demi membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif.
Banyak riset menunjukkan bahwa asupan gizi berpengaruh langsung pada konsentrasi belajar, perkembangan otak, hingga produktivitas jangka panjang. Dengan kata lain, MBG bukan sekadar soal makanan, tapi juga investasi sumber daya manusia.
📚 Perspektif Akademisi
Sejumlah akademisi mendukung gagasan Gamal. Seorang pakar gizi masyarakat dari IPB menilai, keberlanjutan program ini sangat krusial. Gizi anak bukan isu jangka pendek. Efeknya bisa menentukan kualitas generasi selama puluhan tahun. Jadi, wajar jika perlu regulasi sekelas undang-undang, jelasnya.
Selain itu, pakar hukum tata negara juga menilai bahwa UU MBG bisa mengurangi risiko politisasi. Kalau hanya berbasis program pemerintah, selalu ada kemungkinan dihentikan atau dipangkas ketika ganti presiden. Dengan UU, keberlangsungannya lebih terjamin, katanya.
👥 Respons Publik
Isu ini juga jadi bahan diskusi hangat di media sosial. Banyak warganet mendukung ide Gamal karena menilai MBG memang sangat penting bagi masa depan bangsa.
Kalau ada undang-undang, program makan bergizi bisa lebih terjamin. Anak-anak nggak boleh jadi korban pergantian politik, tulis seorang pengguna X.
Namun ada juga yang mengingatkan soal pengawasan. Undang-undang oke, tapi jangan lupa awasi di lapangan. Jangan sampai makan bergizi malah jadi proyek, komentar lainnya.
📊 Tantangan yang Perlu Diperhatikan
Meski idenya mendapat banyak dukungan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhitungkan:
Pendanaan jangka panjang. Perlu skema jelas agar anggaran tidak membebani APBN, sekaligus memastikan daerah ikut menanggung biaya.
Distribusi logistik. Indonesia negara kepulauan, sehingga pengadaan makanan bergizi harus disesuaikan dengan kondisi lokal.
Pengawasan kualitas. Program besar berisiko disalahgunakan. Diperlukan sistem pengawasan ketat agar makanan yang disalurkan benar-benar sehat dan bergizi.
Kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BGN, dan pemerintah daerah harus bekerja selaras.
œ… Kesimpulan
Usulan Anggota DPR RI Gamal Albinsaid untuk membuat Undang-Undang Makan Bergizi Gratis membuka diskusi baru tentang masa depan program gizi nasional. Ia menilai, keberadaan UU akan menjamin program ini terus berjalan meski pemerintahan berganti, sekaligus memperjelas kewenangan antar pemangku kepentingan.
Dengan belajar dari India, Brasil, dan Jepang, Gamal percaya bahwa Indonesia bisa membangun kerangka hukum yang kuat untuk melindungi generasi muda dari risiko gizi buruk.
Meski tantangan pendanaan dan pengawasan tidak kecil, langkah ini dinilai sangat strategis. Program MBG bukan hanya tentang memberi makan gratis, tapi soal investasi jangka panjang untuk membangun generasi emas Indonesia.
Jika benar diwujudkan dalam bentuk undang-undang, harapannya anak-anak Indonesia 30 hingga 50 tahun mendatang akan tumbuh lebih sehat, lebih pintar, dan siap bersaing di level global.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
