Redaksiku.com – Pemerintah Republik Indonesia memastikan akan mengumumkan nama-nama tokoh nasional yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Senin, 10 November 2025.
Salah satu nama yang dipastikan masuk dalam daftar tersebut adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn.) H.M. Soeharto.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman presiden di kawasan Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
Kurang lebih ada sepuluh nama tokoh yang akan menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Ya, betul, nama Pak Harto (Soeharto) masuk dalam daftar tersebut, kata Prasetyo Hadi kepada wartawan usai rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengumuman Akan Disampaikan Langsung oleh Presiden Prabowo
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan mengumumkan secara resmi nama-nama penerima gelar Pahlawan Nasional dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara pada Senin pagi.
Pengumuman itu akan disertai dengan pemberian tanda kehormatan kepada ahli waris masing-masing tokoh.
Besok, Insyaallah akan diumumkan langsung oleh Bapak Presiden. Saat ini kami hanya menunggu proses finalisasi administrasi dari Kementerian Sosial, ujarnya.
Menurutnya, seluruh proses penilaian dan verifikasi sudah melewati tahapan panjang dan seleksi ketat, mulai dari pengusulan tingkat daerah, penelaahan oleh Tim Peneliti, Pengkaji, dan Penetapan Gelar Pahlawan Nasional (TP2GP), hingga pembahasan akhir bersama Presiden.
Masukan dari Berbagai Lembaga Negara
Mensesneg juga mengungkapkan bahwa keputusan final mengenai penerima gelar Pahlawan Nasional tidak diambil secara sepihak oleh Presiden, melainkan berdasarkan pertimbangan lintas lembaga dan tokoh bangsa.
Tadi Bapak Presiden juga mendapatkan masukan dari Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, dan sejumlah tokoh nasional lain. Beliau memang selalu bekerja dengan cara yang kolaboratif, memastikan setiap keputusan memiliki dasar dan pandangan yang menyeluruh, ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo menugaskan beberapa pejabat di lingkaran dalam pemerintahannya untuk berkomunikasi langsung dengan para tokoh masyarakat dan ahli sejarah, guna mendapatkan perspektif historis dan sosial sebelum penetapan resmi dilakukan.
Beliau ingin keputusan ini tidak hanya kuat secara administrasi, tapi juga memiliki legitimasi moral di mata masyarakat, tambahnya.
Soeharto, Figur Kontroversial dengan Warisan Panjang
Masuknya nama Soeharto dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini sontak menarik perhatian publik.
Soeharto merupakan Presiden ke-2 Republik Indonesia yang memimpin selama 32 tahun (19671998) dan dikenal sebagai arsitek pembangunan nasional di masa Orde Baru.
Di bawah pemerintahannya, Indonesia mencatat sejumlah pencapaian penting, seperti swadaya pangan, pertumbuhan ekonomi pesat di era 1980-an, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.
Namun, masa kepemimpinannya juga meninggalkan catatan kontroversial terkait pembatasan kebebasan politik, pelanggaran HAM, dan praktik korupsi di akhir kekuasaannya.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memicu perdebatan publik.
Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula pihak yang berpendapat bahwa jasa besar Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi nasional layak diakui secara kenegaraan.
Proses Penetapan: Panjang, Berlapis, dan Penuh Pertimbangan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, pemberian gelar Pahlawan Nasional dilakukan melalui proses berjenjang.
Usulan biasanya berasal dari pemerintah daerah, lalu diserahkan ke Kementerian Sosial, yang kemudian membentuk TP2GP untuk melakukan verifikasi sejarah dan kontribusi tokoh tersebut.
Setelah dinyatakan memenuhi syarat administratif dan substantif, rekomendasi TP2GP dibawa ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Setiap nama yang diajukan sudah melalui pembahasan mendalam. Pemerintah ingin memastikan gelar Pahlawan Nasional hanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara, jelas Prasetyo.
Prabowo Ingin Penghargaan Ini Jadi Simbol Rekonsiliasi Bangsa
Menurut sumber di Istana, Presiden Prabowo Subianto menilai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bukan hanya bentuk penghormatan terhadap individu, tetapi juga simbol rekonsiliasi sejarah bangsa.
Langkah ini disebut sebagai upaya merajut kembali semangat persatuan, dengan mengakui jasa dari berbagai tokoh lintas latar belakang.
Bagi Presiden, ini bukan soal politik masa lalu. Ini soal menghormati jasa tokoh-tokoh bangsa tanpa melihat perbedaan zaman atau pandangan politik. Semua yang telah berjuang demi kemajuan Indonesia patut dihormati, ujar seorang pejabat tinggi di lingkaran kabinet.
Prabowo, yang dikenal memiliki kedekatan historis dengan keluarga Soeharto, disebut ingin agar keputusan ini dipahami sebagai bagian dari proses nasional untuk berdamai dengan sejarah.
Daftar Tokoh Lain yang Diusulkan
Selain Soeharto, terdapat sembilan nama tokoh lain yang juga diajukan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Meskipun belum diumumkan secara resmi, beberapa nama yang disebut-sebut masuk dalam daftar usulan antara lain:
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden ke-4 RI,
Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Nganjuk,
KH Muhammad Kholil Bangkalan, ulama besar asal Madura,
KH Bisri Syansuri, mantan Rais Aam PBNU,
Jenderal (Purn.) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan,
Jenderal (Purn.) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.
Kementerian Sosial menyebut bahwa usulan tahun ini mencerminkan keragaman kontribusi nasional, dari kalangan militer, ulama, hingga aktivis sosial.
Pemerintah ingin memastikan pahlawan bangsa datang dari semua elemen: pejuang kemerdekaan, pemimpin reformasi, hingga tokoh yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kesempatan terpisah.
Respons Publik dan Akademisi
Menanggapi masuknya nama Soeharto, pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Arie Sudjito, menilai langkah ini harus dipahami dalam konteks historis, bukan emosional.
Tidak bisa dipungkiri, Soeharto punya jasa besar dalam stabilisasi ekonomi dan pembangunan nasional. Tapi juga tidak bisa diabaikan catatan pelanggaran HAM. Negara harus adil dan terbuka dalam menjelaskan konteks ini kepada publik, ujarnya.
Sementara itu, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, menekankan pentingnya transparansi dalam proses pemberian gelar.
Kalau memang gelar itu diberikan, pemerintah wajib mempublikasikan dasar akademik dan historisnya agar masyarakat memahami alasan objektif di balik keputusan tersebut, katanya.
Makna Hari Pahlawan 2025: Momentum Refleksi dan Penghargaan
Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November diperingati untuk mengenang Pertempuran Surabaya tahun 1945, yang menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan.
Tahun ini, momentum tersebut menjadi semakin bermakna karena pemerintah menegaskan kembali komitmen untuk menghormati jasa para tokoh bangsa lintas generasi.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Pemberian gelar ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga ingatan sejarah, ujar Mensesneg Prasetyo.
Upacara penganugerahan dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menghadirkan para ahli waris dan keluarga tokoh penerima gelar.
Penutup: Penghormatan bagi Jasa dan Warisan Bangsa
Apapun pro dan kontranya, keputusan pemerintah untuk memasukkan Soeharto dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional menandai babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Langkah ini menjadi simbol penghargaan terhadap jasa besar sekaligus refleksi atas dinamika masa lalu yang membentuk wajah bangsa hari ini.
Sebagaimana ditegaskan oleh Presiden Prabowo, penghormatan kepada pahlawan bukan berarti menghapus kesalahan masa lalu, melainkan mengakui seluruh sisi sejarah sebagai bagian dari pembelajaran nasional.
Tidak ada masa depan tanpa memahami masa lalu. Dengan menghargai jasa pahlawan, kita belajar menjadi bangsa yang lebih bijak, demikian pesan Prabowo yang dikutip dari keterangan resmi Istana.
Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
