Korlantas Peringatkan Jasa SIM Palsu Tarif Jutaan Rupiah

Redaksiku.com – Korlantas Polri mengeluarkan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran pembuatan Surat Izin Mengemudi secara instan tanpa melalui prosedur resmi. Imbauan ini mengemuka setelah jajaran kepolisian membongkar sindikat pemalsuan dokumen berkendara yang menggunakan kartu bekas dan tautan tiruan demi mengelabui warga.

Sindikat yang beroperasi di wilayah Riau tersebut tercatat telah mencetak hampir 500 dokumen berkendara palsu dengan mematok tarif bervariasi. Praktik ilegal ini terbongkar berkat kesigapan aparat kepolisian dalam melacak aktivitas penawaran yang masif disebarkan melalui berbagai platform digital.

Polres Siak membongkar jasa pembuatan SIM palsu. (Dok. Polda Riau)

Modus Operandi Sindikat Pemalsuan Dokumen Berkendara

Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri menjelaskan bahwa seluruh tahapan penerbitan dokumen resmi selalu terpantau secara ketat melalui sistem terintegrasi. Dokumen yang diperoleh di luar mekanisme legal dipastikan tidak akan tercatat dalam database kepolisian yang sah.

Pemohon wajib hadir secara langsung guna menjalani serangkaian ujian dan verifikasi data. Pelaku kejahatan memanfaatkan kelengahan warga dengan menawarkan kemudahan administratif tanpa perlu datang ke kantor satuan penyelenggara administrasi.

Para pelaku menjalankan aksinya dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi digital untuk menjaring calon korban:

• Pesan singkat dan status pada aplikasi perpesanan WhatsApp.
• Grup jual beli serta marketplace di platform Facebook.
• Jaringan perantara atau calo yang menawarkan jalan pintas pengurusan.

Rincian Tarif dan Teknik Pembuatan Dokumen Ilegal

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengungkapkan bahwa sindikat ini menetapkan harga yang cukup tinggi tergantung pada golongan dokumen yang dipesan oleh masyarakat. Para pemesan hanya diminta menyerahkan pas foto serta salinan kartu tanda penduduk untuk diproses lebih lanjut.

Tarif yang dipatok oleh jaringan pemalsu tersebut mencakup beberapa tingkatan:

• Golongan C ditawarkan kepada peminat dengan harga Rp550.000.
• Golongan A dibanderol pada angka Rp750.000.
• Golongan B1 dipatok seharga Rp1,2 juta bagi pemohon kendaraan lebih besar.
• Golongan B1 Umum dan B2 Umum masing-masing menembus tarif Rp1,5 juta hingga Rp1,7 juta.

Guna meyakinkan korban, pelaku menyematkan kode batang atau barcode khusus pada kartu yang dicetak. Apabila kode tersebut dipindai menggunakan telepon pintar, sistem akan mengarahkan pengguna ke sebuah situs buatan pelaku yang menampilkan identitas palsu lengkap dengan lambang lembaga terkait.

Sebagai bahan baku utama, jaringan ini memanfaatkan kartu fisik lama yang masa berlakunya telah habis. Data lama pada kartu tersebut dihapus sebelum akhirnya ditimpa dengan hasil cetakan stiker bening berisi identitas pemesan baru.

Penegakan Hukum dan Pengungkapan Jaringan Pelaku

Kasus ini bermula ketika petugas kepolisian melakukan penyamaran sebagai calon pembeli setelah memantau penawaran mencurigakan di ruang digital. Setelah melalui komunikasi intensif selama beberapa hari, seorang kurir tertangkap tangan mengantarkan pesanan dokumen ilegal tersebut.

Pengembangan penyidikan lebih lanjut membawa aparat kepolisian pada penggerebekan di wilayah Pekanbaru serta penetapan delapan orang sebagai tersangka. Para pelaku memiliki pembagian tugas yang terstruktur mulai dari penyedia bahan, penyunting data, hingga pencetak kartu.

“Dengan terbongkarnya kasus tersebut kami lebih kepada tingkatkan info dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dan hati-hati terhadap tawaran kemudahan dalam pengurusan SIM.”

— Brigjen Komarudin

Pihak kepolisian terus mengimbau warga agar senantiasa mengutamakan prosedur legal demi keamanan berkendara di jalan raya. Kepatuhan terhadap aturan administratif menjadi benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan identitas pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pertanyaan Umum

Bagaimana cara memastikan keaslian dokumen berkendara yang dimiliki?

Dokumen yang asli diterbitkan melalui mekanisme resmi di satuan pelayanan kepolisian dengan melalui ujian teori serta praktik, serta tercatat secara langsung di dalam database pusat.

Mengapa pengurusan melalui jalur pintas sangat berbahaya?

Selain melanggar hukum, dokumen yang diperoleh tanpa prosedur resmi tidak memiliki kekuatan legalitas dan data pemilik tidak akan ditemukan saat dilakukan pemeriksaan berkala di lapangan.

Apa langkah yang harus diambil jika menemukan penawaran jasa pembuatan dokumen instan?

Masyarakat dianjurkan untuk segera melaporkan temuan tersebut kepada kantor kepolisian terdekat agar dapat ditindaklanjuti secara hukum oleh pihak berwenang.