Redaksiku.com – Jelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan pentingnya semangat persatuan dan penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa.
Dalam konferensi pers persiapan Musyawarah Nasional (Munas) MUI di Kantor Pusat MUI, Selasa (4/11/2025), Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Niam, menekankan bahwa bangsa Indonesia harus menghargai pengorbanan dan kontribusi para pemimpin terdahulu termasuk para mantan presiden Republik Indonesia.
Setiap zaman memiliki pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh bangsa, termasuk para pemimpin yang telah membawa Indonesia hingga seperti sekarang, ujar Niam.
Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur adalah pemimpin besar yang telah berjuang bagi bangsa ini. Mereka layak dihargai sebagai pahlawan nasional.
Bangsa yang Besar Menghargai Para Pendahulunya
Dalam kesempatan itu, Prof. Niam menjelaskan bahwa menghargai jasa para pemimpin adalah bagian dari sikap kenegarawanan dan nilai moral yang luhur dalam ajaran Islam maupun budaya bangsa.
Menurutnya, penghormatan terhadap para tokoh bangsa bukan semata bentuk penghargaan simbolik, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kita tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah mendarmabaktikan hidupnya untuk negara, tegas Guru Besar Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Ia menilai, penetapan gelar pahlawan kepada tokoh lintas zaman merupakan langkah positif yang menunjukkan jiwa kenegarawanan Presiden Prabowo Subianto, yang berupaya merangkul semua elemen bangsa dalam semangat harmoni dan persaudaraan nasional.
Usulan pahlawan dari berbagai latar belakang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin membangun rekonsiliasi dan kebersamaan nasional. Ini contoh nyata bagaimana bangsa menghargai peran dan jasa pemimpinnya, tambahnya.
Menghormati Jasa Para Mantan Presiden
Prof. Niam menegaskan bahwa para mantan presiden Indonesia, mulai dari Ir. Soekarno hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur), telah memberikan kontribusi besar dalam membangun negeri.
Masing-masing, katanya, memiliki gaya kepemimpinan dan tantangan berbeda, namun semuanya memiliki satu kesamaan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama puluhan tahun dan terbukti membawa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.
Pak Habibie memberi warisan besar dalam demokrasi dan teknologi.
Gus Dur, melalui kepemimpinannya, mengajarkan nilai pluralisme dan toleransi.
Mereka semua memiliki jasa besar bagi bangsa ini, ujarnya.
Menurutnya, mengakui jasa para pemimpin bukan berarti mengabaikan kekurangan yang mereka miliki.
Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk mengingat kebaikannya dan memaafkan kesalahannya, tegasnya.
Ia menambahkan bahwa menyoroti kekurangan pemimpin masa lalu tanpa melihat konteks zamannya hanya akan memperlebar perpecahan bangsa.
Setiap pemimpin punya era, tantangan, dan pilihan kebijakan yang berbeda. Kita harus menilai dengan adil dan proporsional.
Nilai Keislaman: Menghargai Orang yang Telah Berjasa
Dalam pandangan keislaman, Prof. Niam menjelaskan, menghormati orang yang telah wafat dan berjasa merupakan ajaran mulia.
Dalam Islam, kita diperintahkan untuk mengenang jasa orang saleh dan memaafkan kekurangannya, katanya.
Ia menilai, peringatan Hari Pahlawan setiap 10 November bukan hanya momen sejarah, tetapi juga wujud syukur atas pengorbanan para pejuang.
Para pahlawan telah mengorbankan jiwa, raga, dan waktu demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Kita harus melanjutkan perjuangan mereka dengan kerja nyata, bukan sekadar seremoni, ujarnya.
Mensos Gus Ipul Usulkan 40 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional
Pernyataan Ketua MUI itu menanggapi langkah Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang baru-baru ini mengajukan 40 nama tokoh nasional untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional 2025.
Dalam keterangan tertulisnya (21/10/2025), Gus Ipul menyebut bahwa proses seleksi dilakukan melalui kajian mendalam dan diskusi lintas pakar.
Nama-nama yang kami usulkan ini telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Beberapa sudah memenuhi syarat sejak lama, kata Gus Ipul.
Beberapa tokoh yang masuk dalam daftar usulan tersebut antara lain:
Presiden ke-2 RI Soeharto
Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Nganjuk
KH Bisri Syansuri, mantan Rais Aam PBNU
Syaikhona Muhammad Kholil, ulama kharismatik asal Bangkalan
KH Muhammad Yusuf Hasyim, tokoh pesantren Tebuireng Jombang
Jenderal (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan
Jenderal (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta
Gus Ipul menjelaskan bahwa pengusulan nama-nama tersebut dilakukan berdasarkan kontribusi mereka terhadap pembangunan nasional, perjuangan sosial, serta dedikasi untuk rakyat.
Proses pengusulan ini melibatkan berbagai lembaga, akademisi, dan keluarga tokoh. Kami ingin memastikan bahwa gelar pahlawan nasional benar-benar diberikan kepada mereka yang pantas, jelasnya.
Kebijakan Pemerintah Didorong Jadi Momentum Persatuan
Langkah pemerintah ini disambut positif oleh berbagai kalangan, termasuk MUI.
Menurut Prof. Niam, pengusulan tokoh lintas latar belakang mulai dari pemimpin nasional, ulama, hingga aktivis buruh mencerminkan semangat persatuan dan keadilan sejarah.
Ini bukti bahwa pemerintah berusaha membangun narasi kebangsaan yang inklusif. Tidak hanya mengangkat tokoh militer atau politik, tetapi juga pejuang sosial dan keagamaan, kata Niam.
Ia menilai, pemberian gelar pahlawan kepada figur seperti Gus Dur, Marsinah, dan KH Bisri Syansuri menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai perjuangan dalam segala bidang, tidak terbatas pada perang fisik semata.
Pesan Moral: Jangan Terjebak pada Luka Masa Lalu
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MUI Bidang Fatwa itu juga mengingatkan agar masyarakat tidak terus memelihara dendam terhadap kesalahan pemimpin masa lalu.
Islam mengajarkan untuk memaafkan dan melupakan kesalahan, bukan memperpanjang luka sejarah, ujarnya.
Sehebat apa pun seseorang, pasti memiliki kelemahan. Tapi kalau kita hanya fokus pada kekurangannya, kita akan kehilangan kesempatan untuk belajar dari kebaikannya.
Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar menjadi bangsa pemaaf dan dewasa, yang mampu melihat sejarah dengan kepala dingin, bukan dengan emosi.
Ia menegaskan, membangun bangsa bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga soal moralitas dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Penghargaan terhadap pahlawan adalah bagian dari membangun karakter bangsa yang beradab dan berjiwa besar, tandasnya.
Proses Panjang Penetapan Gelar Pahlawan
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa proses penetapan gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara instan.
Menurutnya, setiap nama yang diusulkan harus melalui tahapan kajian akademis, seminar, serta penilaian historis dan moral.
Setiap calon pahlawan dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kemerdekaan, keadilan sosial, atau pembangunan bangsa. Tidak hanya soal popularitas, tapi bukti nyata perjuangan, kata Fadli.
Ia berharap, proses ini dapat memperkuat pendidikan sejarah nasional agar generasi muda tidak kehilangan figur teladan dan inspirasi perjuangan.
Makna Hari Pahlawan: Refleksi dan Tanggung Jawab
Menutup pernyataannya, Prof. Niam mengingatkan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya peristiwa seremoni, tetapi momentum refleksi untuk memperkuat semangat kebangsaan.
Hari Pahlawan bukan hanya mengenang masa lalu, tapi juga menegaskan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus, katanya.
Ia menambahkan, menghormati jasa para pahlawan baik tokoh sejarah, mantan presiden, maupun rakyat biasa adalah bagian dari upaya menjaga martabat bangsa.
Kalau kita menghargai pendahulu, berarti kita menghargai diri sendiri. Karena bangsa tanpa penghormatan terhadap sejarah, akan kehilangan arah dan jati diri, tutupnya.
Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
