Dugaan Korupsi KPR BTN Karawang Disorot DPR, Rivqy Minta Pengawasan Internal Diperkuat

Redaksiku.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, meminta manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) memperkuat pengawasan internal dan kepatuhan terhadap prosedur penyaluran kredit menyusul kasus dugaan korupsi di BTN Kantor Cabang Karawang.

Kasus tersebut disebut melibatkan dua pejabat BTN terkait penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT BAS periode 2021–2024.

Rivqy menyayangkan kembali munculnya dugaan korupsi di lingkungan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menurutnya, persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi serius untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

“Kita tentu menyayangkan kasus korupsi di tubuh Himbara kembali terjadi dengan berbagai motif dan bentuknya. Dalam kasus di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Karawang ini, terindikasi adanya kewenangan untuk memangkas prosedur yang seharusnya dijalankan,” kata Rivqy di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Rivqy, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan penggunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit, termasuk adanya perintah untuk tetap melanjutkan dan memasukkan berkas permohonan kredit meskipun prosedur yang dipersyaratkan semestinya dipenuhi terlebih dahulu.

Ia menekankan bahwa setiap proses penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Analisis kelayakan dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi bagian penting untuk memastikan kredit disalurkan secara bertanggung jawab.

Apabila benar terdapat pemberian kredit tanpa analisis kelayakan yang ketat dan prosedur tidak dijalankan sebagaimana mestinya, Rivqy menilai kondisi tersebut menunjukkan kelemahan dalam pengawasan serta pengendalian internal.

“Kasus ini juga menjadi indikasi bahwa prinsip kehati-hatian perbankan di Bank BTN tidak dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan yang ada,” lanjutnya.

Rivqy meminta manajemen BTN menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem kontrol, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta meningkatkan integritas seluruh jajaran pegawai.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Karena itu, pelaksanaan pembiayaan perumahan harus didukung tata kelola yang baik agar tujuan program tidak terganggu oleh penyalahgunaan kewenangan maupun praktik korupsi.

“Ini menjadi evaluasi bagi manajemen BTN untuk berbenah dengan memperkuat kontrol dan integritas kepegawaian. Terlebih lagi, sektor perumahan merupakan bagian dari program pembangunan nasional. Jangan sampai ada lagi kasus serupa yang terulang,” pungkasnya.

Bahan keterangan yang diterima belum memuat tanggapan manajemen BTN maupun pihak-pihak yang disebut terkait dengan kasus tersebut. (ma)

5 Poin Penting

1. Dugaan korupsi KPR BTN Karawang menjadi sorotan DPR. Kasus tersebut disebut melibatkan dua pejabat BTN terkait penyaluran KPR pada PT BAS periode 2021–2024.
2. Rivqy menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan. Ia menyebut adanya indikasi pemangkasan prosedur dalam proses pengajuan dan pemberian kredit.
3. Prinsip kehati-hatian harus diperkuat. Rivqy menekankan pentingnya analisis kelayakan kredit yang ketat serta kepatuhan terhadap prosedur perbankan.
4. Manajemen BTN diminta mengevaluasi pengawasan internal. Perbaikan perlu mencakup sistem kontrol, kepatuhan prosedur, dan integritas pegawai untuk mencegah kasus serupa.
5. Pembiayaan perumahan perlu dijaga tata kelolanya. Rivqy mengingatkan agar peran strategis sektor perumahan dalam pembangunan nasional tidak terganggu oleh penyalahgunaan kewenangan dan korupsi.

The post Dugaan Korupsi KPR BTN Karawang Disorot DPR, Rivqy Minta Pengawasan Internal Diperkuat appeared first on Viral Terkini Indonesia.