Redaksiku.com – Aliansi masyarakat yang tergabung dalam SIMPUL Sukabumi mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, untuk menyuarakan aspirasi terkait tata kelola anggaran daerah. Aksi unjuk rasa ini menyoroti kebijakan efisiensi yang dinilai kontradiktif dengan alokasi dana survei, serta dugaan kejanggalan dalam proyek fisik masa lalu.
Kehadiran para demonstran di kantor dinas tersebut membawa dua isu pokok yang dianggap krusial bagi transparansi publik. Mereka menilai pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat tanpa celah pemborosan.
Sorotan Anggaran Survei Jalan di Tengah Kebijakan Efisiensi
Kritik tajam dilayangkan terhadap kegiatan survei jalan dan jembatan yang tetap dianggarkan meskipun pemerintah daerah sedang menggencarkan kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Kordinator Simpul Sukabumi, Norman Irawan, program survei tersebut patut dipertanyakan efektivitasnya karena berpotensi mendata objek yang sama secara berulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aliansi ini berpendapat bahwa pemetaan infrastruktur dasar sebenarnya bisa dihimpun secara lebih hemat melalui mekanisme Musrenbang, aspirasi DPRD, maupun laporan langsung dari warga. Verifikasi lapangan lanjutan semestinya bisa dikerjakan langsung oleh tim teknis internal tanpa harus mengalokasikan anggaran khusus yang besar.
Pengeluaran publik harus didasari kebutuhan mendesak serta menghasilkan manfaat terukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada warga.
Pihak SIMPUL Sukabumi mendesak transparansi penuh dari instansi terkait mengenai rincian belanja tersebut, termasuk daftar lokasi sasaran dan luaran nyata yang dihasilkan dari kegiatan survei tersebut.
Dugaan Kejanggalan Proyek Irigasi Cicatih Cikembar
Selain masalah survei, massa aksi juga membongkar kembali persoalan proyek pembangunan Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar. Proyek infrastruktur pertanian ini sebelumnya ditargetkan rampung pada 2022 dengan menyerap anggaran fantastis mencapai miliaran rupiah.
Namun, kejanggalan ditemukan karena alokasi dana untuk irigasi tersebut masih saja muncul pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kondisi ini memicu tanda tanya besar seputar status penyelesaian fisik proyek di lapangan.
- Menuntut kejelasan mengenai nilai kontrak awal dan total realisasi pembayaran yang telah dicairkan kepada pihak rekanan.
- Mempertanyakan progres fisik, volume pekerjaan, serta tingkat kesesuaian kualitas bangunan di lapangan.
- Menelusuri alasan administratif yang memicu kemunculan kembali pos anggaran untuk objek yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
Proyek Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar menelan anggaran sekitar Rp8-9 miliar dan ditargetkan rampung pada tahun 2022 silam.
Norman menegaskan bahwa lembaganya mencurigai adanya potensi penyimpangan prosedural yang harus segera diuji melalui audit mendalam oleh lembaga pengawas berwenang.
Desakan Pemeriksaan Dokumen dan Aksi Penyegelan Simbolis
Dalam perkembangannya, aliansi masyarakat ini turut meminta penelusuran terhadap dugaan keterkaitan pejabat tinggi daerah dalam rangkaian proyek masa lalu. Nama Bupati Sukabumi, Asep Japar, disebut dalam konteks posisinya dahulu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
“SIMPUL Sukabumi tidak menyimpulkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Namun, periode tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen dan kewenangan masing-masing pihak.”
— Norman Irawan
Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk melihat alur tanggung jawab mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga proses pencairan dana terakhir. Seluruh pihak yang terlibat harus siap membuktikan keabsahan dokumen pekerjaan mereka.
Sebagai bentuk protes simbolis atas lambatnya respons keterbukaan informasi, massa melakukan aksi penyegelan sementara di fasad depan gedung dinas. Sebuah spanduk peringatan dipasang dengan narasi pengawasan ketat dari publik.
Penyegelan fasilitas publik tersebut murni merupakan bentuk demonstrasi damai serta wujud pelaksanaan fungsi kontrol sosial oleh masyarakat sipil.
Aksi ini ditutup dengan penyerahan tuntutan resmi agar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi segera membuka dokumen kontrak, laporan progres, serta hasil audit independen demi merespons keresahan publik secara terbuka.
Pertanyaan Umum
Apa agenda utama aksi unjuk rasa SIMPUL Sukabumi?
Aliansi tersebut menyampaikan aspirasi terkait efisiensi anggaran survei jalan yang dinilai tumpang tindih serta menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar.
Mengapa proyek Irigasi Cicatih dipertanyakan oleh massa?
Proyek yang seharusnya selesai pada tahun 2022 dengan anggaran miliaran rupiah tersebut ternyata masih mendapati kemunculan pos anggaran serupa pada tahun-tahun berikutnya tanpa kejelasan progres fisik yang transparan.
Apa langkah simbolis yang dilakukan oleh para demonstran?
Massa melakukan penyegelan simbolis di bagian depan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk kritik serta penegasan perlunya evaluasi kinerja dan audit anggaran.
Ringkasan
Aliansi masyarakat SIMPUL Sukabumi yang dipimpin oleh Norman Irawan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi untuk mendesak transparansi tata kelola anggaran daerah. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai kontradiktif dengan alokasi dana survei jalan serta mempertanyakan kejanggalan pada proyek fisik masa lalu.
Kritik utama diarahkan pada anggaran survei jalan dan jembatan yang tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi, yang menurut aliansi berpotensi terjadi pengulangan data yang dapat dihemat melalui mekanisme Musrenbang atau verifikasi internal. Selain itu, massa juga menyoroti proyek pembangunan Irigasi Cicatih di Kecamatan Cikembar yang menelan anggaran Rp8-9 miliar dan ditargetkan rampung pada 2022, namun alokasi dananya masih muncul pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sebagai bentuk protes atas lambatnya respons keterbukaan informasi, massa melakukan penyegelan simbolis di gedung dinas dan menuntut audit mendalam serta penelusuran dokumen pertanggungjawaban. Pemeriksaan ini mencakup keterlibatan berbagai pihak, termasuk menelusuri kewenangan pejabat pada periode proyek tersebut guna memastikan transparansi penggunaan dana publik.
