Pakar: Bayar Utang ke China Wajib, Tapi Bongkar Dulu Dugaan Korupsi Proyek Kereta Whoosh

Redaksiku.com – Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menegaskan bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan pembayaran utang proyek Kereta Cepat JakartaBandung (KCJB) atau kini dikenal sebagai Kereta Whoosh, tidak bisa dipahami sekadar sebagai upaya melunasi kewajiban finansial.

Menurutnya, langkah tersebut harus disertai dengan komitmen terhadap transparansi dan penegakan hukum, mengingat proyek bernilai US$7,27 miliar atau sekitar Rp120 triliun (kurs Rp16.600/US$) itu telah lama diselimuti dugaan penyimpangan anggaran dan pembengkakan biaya (cost overrun).

Kalau pemerintah ingin menjaga kredibilitas dan menegakkan prinsip good governance, maka penyelesaian utang ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam proses hukum yang sedang berjalan, tegas Noorsy, Kamis (6/11/2025).

Penyelesaian Utang Harus Disertai Transparansi

Noorsy, yang juga dikenal sebagai mantan anggota Pansus Bank Bali DPR 1998, menilai proyek Whoosh merupakan ujian besar bagi kredibilitas pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan kemampuan membayar, tetapi juga harus memastikan akuntabilitas publik dan moralitas kebijakan di balik proyek yang semula digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional itu.

Proyek ini bukan sekadar persoalan finansial, melainkan juga integritas negara. Pemerintah harus memastikan tidak ada unsur penyimpangan dalam pelaksanaannya, ujar Noorsy.

Ia menegaskan, utang luar negeri yang membiayai proyek tersebut bukan hanya beban fiskal, tetapi juga beban reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, transparansi menjadi syarat utama agar publik tidak menilai pemerintah menutup-nutupi dugaan korupsi yang menyertainya.

Dugaan Penyimpangan: Dari Biaya Bengkak hingga Konflik Kepentingan

Proyek kereta cepat yang awalnya diusulkan pada era Presiden Jokowi itu memang sejak awal menuai kontroversi.
Mulai dari persaingan penawaran antara Jepang dan China, hingga keputusan pemerintah yang akhirnya memilih skema kerja sama dengan China Railway International Co. Ltd (CRI) melalui pembiayaan konsorsium BUMN.

Noorsy mengingatkan, bahkan Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sempat menyebut bahwa proyek ini kusut yang sudah busuk.
Ungkapan itu menggambarkan kompleksitas masalah di balik lonjakan biaya dan ketidaktepatan perencanaan awal proyek.

Kusutnya kebijakan yang menjadi busuk, seperti kata Pak Luhut, adalah indikasi bahwa terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satunya adalah persoalan pembengkakan biaya atau cost overrun, ungkap Noorsy.

Audit Menyeluruh: Kunci Menjaga Kredibilitas

Untuk menjaga kredibilitas negara, Noorsy menilai pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap proyek Kereta Whoosh, baik dari aspek hukum maupun keuangan.

Ia mendorong dilakukan dua langkah besar:

1. Audit legal (legal due diligence) untuk menelusuri aspek hukum, kontrak, dan kemungkinan pelanggaran administratif dalam perjanjian kerja sama;

2. Audit finansial (financial due diligence) untuk menilai transparansi penggunaan dana pinjaman, efisiensi proyek, dan potensi penyimpangan anggaran.

Pendekatan ini wajib dilakukan agar pemerintah memiliki pijakan moral dan hukum yang kuat sebelum melanjutkan kewajiban pembayaran utang, jelasnya.

Menurut Noorsy, tanpa audit yang terbuka dan akuntabel, setiap langkah pelunasan utang justru berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik, baik di dalam negeri maupun internasional.

Dimensi Politik dan Diplomatik: China dan Proyek Belt and Road Initiative

Noorsy juga menyoroti posisi strategis China dalam proyek tersebut. Ia menilai, Kereta Whoosh bukan semata proyek bisnis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh Presiden Xi Jinping.

Proyek ini menjadi etalase BRI di Asia Tenggara. Maka tidak heran jika China sangat berhati-hati dalam merespons isu dugaan korupsi atau audit investigatif, ujar Noorsy.

Ia menambahkan, pemerintah China kemungkinan enggan membuka data audit karena bisa menurunkan reputasi global BUMN China yang terlibat dalam proyek serupa di berbagai negara.
Kalau ketahuan ada penyimpangan, reputasi teknologi dan model pembiayaan mereka bisa turun drastis, katanya.

Mahfud MD: Ada Dugaan Mark-Up Biaya Tiga Kali Lipat

Pernyataan Noorsy senada dengan kritik mantan Menkopolhukam Mahfud MD, yang sebelumnya juga menyoroti dugaan mark-up biaya pembangunan Kereta Whoosh.

Dalam unggahan di akun YouTube resminya, Mahfud menyebut bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai US$52 juta, sementara biaya proyek serupa di China hanya sekitar US$1718 juta per kilometer.

Artinya, ada selisih hampir tiga kali lipat. Ini yang harus diselidiki. Apakah ada unsur korupsi atau tidak, ujar Mahfud.

Ia mendesak aparat hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menelusuri asal-muasal pembengkakan biaya tersebut.

Beban Finansial Proyek Meningkat Drastis

Mahfud juga mengingatkan bahwa beban keuangan proyek Whoosh semakin berat karena tingginya bunga utang yang harus ditanggung Indonesia.

Awalnya, kata Mahfud, pemerintah Indonesia berencana menggandeng Jepang dengan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.
Namun, setelah memilih China sebagai mitra, bunga meningkat menjadi 2 persen, bahkan naik lagi menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya dan keterlambatan penyelesaian proyek.

Jadi dari yang semula bisa murah dan efisien, akhirnya membebani negara dengan bunga lebih tinggi, ungkap Mahfud.

Hal itu membuat pemerintah saat ini menanggung utang sekitar Rp4 triliun yang harus dibayarkan kepada China pada tahun fiskal 2025.
Kalau bunga dan cicilan naik terus, tentu ini akan jadi masalah fiskal jangka panjang, tambahnya.

Pakar Minta Audit Tak Ditunda Lagi

Menanggapi kondisi tersebut, Noorsy menekankan agar pemerintah tidak menunda lagi proses audit investigatif.
Menurutnya, proyek sebesar Kereta Whoosh, yang dibiayai melalui utang luar negeri dan dikerjakan oleh konsorsium BUMN, seharusnya menjadi contoh transparansi publik, bukan justru menimbulkan kontroversi.

Ia juga menilai, audit tidak akan mengganggu hubungan diplomatik IndonesiaChina, selama dilakukan secara profesional dan berdasarkan prinsip mutual respect.
Justru audit bisa memperkuat posisi tawar Indonesia, karena menunjukkan bahwa kita negara yang taat hukum dan transparan, ujarnya.

Kredibilitas Pemerintah Dipertaruhkan

Noorsy menegaskan, jika pemerintah hanya fokus membayar utang tanpa menuntaskan dugaan pelanggaran hukum, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan menurun tajam.
Ini bukan hanya soal utang, tetapi tentang kredibilitas negara. Pemerintah harus membuktikan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan karena utang, tegasnya.

Menurut dia, publik menanti langkah konkret dari Presiden Prabowo apakah akan menindaklanjuti hasil audit dan membuka semua data pembiayaan proyek secara terbuka.

Kalau memang bersih, maka tidak perlu takut transparan. Tapi kalau ada yang disembunyikan, itu akan merusak citra Indonesia di mata investor dan masyarakat internasional, pungkasnya.

Penutup: Transparansi Adalah Kunci Reputasi Negara

Kasus proyek Kereta Whoosh kini bukan lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan juga ujian moralitas dan integritas pemerintahan.
Langkah pemerintah dalam menyeimbangkan antara kewajiban pembayaran utang dan penegakan hukum akan menjadi tolok ukur sejauh mana Indonesia menjunjung asas good governance dan akuntabilitas publik.

Baik Noorsy maupun Mahfud MD sama-sama menegaskan: jika Indonesia ingin dihormati sebagai negara berdaulat dan kredibel, maka utang harus dibayar, tapi kebenaran dan keadilan tidak boleh dikorbankan.

Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber