Nusron Wahid Belum Muncul Usai OTT KPK di Kementerian ATR

Redaksiku.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, belum menampakkan diri di ruang publik menyusul operasi senyap yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketidakhadiran ini langsung menarik perhatian luas lantaran terjadi tepat setelah sejumlah pejabat di kementeriannya terjaring kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan. Bahkan, tercatat dua hari berturut-turut ia absen dari agenda penting bersama parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketidakhadiran tersebut bermula pada Selasa (15/9), ketika semestinya ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah. Pada hari penindakan hukum itu, posisi Kementerian ATR/BPN terpaksa diwakilkan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Sejumlah pejabat tinggi negara lain seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tampak hadir langsung dalam agenda tersebut.

Situasi serupa berulang pada keesokan harinya, Rabu (16/9), selepas lembaga antirasuah mengumumkan status hukum para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Nusron kembali mangkir dari rapat penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2027 bersama Badan Anggaran DPR. Lagi-lagi, tugas tersebut didelegasikan kepada Ossy Dermawan.

Menanggapi absennya sang menteri, Ossy berupaya memberikan pembelaan di hadapan awak media selepas persidangan selesai. Ia menyatakan bahwa ketidakhadiran atasannya disebabkan oleh agenda kedinasan lain yang sudah tersusun sebelumnya. Kendati demikian, ia enggan merinci bentuk maupun lokasi kegiatan yang dimaksud oleh atasannya tersebut.

“Tentunya terkait agenda dan jadwal Bapak Menteri, ya, mungkin sudah menyesuaikan dengan agenda dan jadwal beliau yang sudah terjadwal,” ujar Ossy kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa menteri yang dipimpinnya itu tetap memiliki berbagai penugasan resmi yang harus diselesaikan.

Lebih lanjut, Ossy mengaku tidak mengetahui secara pasti keberadaan fisik sang menteri saat ini, apakah sedang berada di ibu kota atau bertugas di luar daerah. Namun, ia secara tegas menepis rumor yang menyebutkan bahwa atasannya sedang jatuh sakit, mengingat komunikasi internal di kementerian tetap berjalan lancar setiap hari.

“Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau,” tutur Ossy menjelaskan kondisi koordinasi di lingkungan kementerian.

Dinamika Penindakan Hukum dan Keterlibatan Orang Dekat

Langkah penindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah ini menyasar lingkungan internal Badan Pertanahan Nasional dengan skala yang masif. Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim penyidik mengamankan total 17 orang dari berbagai latar belakang jabatan. Selain belasan orang tersebut, petugas juga menyita barang bukti berupa 20 koper serta tas yang penuh dengan uang tunai.

Dari keseluruhan pihak yang diamankan, empat orang di antaranya dikenal memiliki kedekatan khusus dengan sang menteri dan kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang tertangkap dan ditahan oleh penyidik meliputi Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, serta Muhammad Fakhry. Kehadiran figur-figur dekat di lingkaran kekuasaan ini membuat posisi politik sang menteri semakin berada di bawah sorotan tajam.

Pihak penyidik menegaskan akan mendalami sejauh mana keterlibatan pimpinan tertinggi kementerian tersebut. Hal ini menyusul pengakuan dari orang-orang kepercayaan yang kini telah mengenakan rompi tahanan.

“Terkait soal posisi Nusron Wahid sudah disebutkan di pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, ini memang sedang didalami oleh tim penyidik dalam proses penyidikan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sewaktu memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Posisi hukum sang menteri diprediksi kian sulit dihindari karena para tersangka dari kalangan orang dekat mulai terbuka mengenai pembagian tugas di balik layar. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, salah satu orang dekatnya bahkan menyebut bahwa seluruh misi koruptif tersebut dijalankan atas mandat langsung dari pimpinan tertinggi.

Keterangan paling mencolok datang dari Arif Sugiyanto, figur yang dikenal sebagai sahabat dekat sang menteri dari kalangan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Ia blak-blakan menyatakan bahwa dana hasil rasuah itu rencananya hendak diserahkan langsung kepada sang menteri. Sebagian besar dana haram tersebut bahkan sempat disimpan di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta, sebelum akhirnya ditemukan oleh tim penyidik dalam penggeledahan dramatis.

Sikap Istana dan Daftar Nama Tersangka

Di tengah tekanan politik yang kian memuncak, berkembang pula desas-desus bahwa sang menteri berupaya mencari perlindungan politik agar terhindar dari jerat hukum. Kendati demikian, upaya tersebut dikabarkan belum membuahkan hasil nyata mengingat sikap tegas dari pimpinan tertinggi negara.

Pihak istana melalui jajaran kementerian sekretariat negara memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan memberikan proteksi ataupun campur tangan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, di Kompleks Parlemen.

“Ya kita serahkan semuanya ke KPK. Pak Presiden itu selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi beliau tidak akan mau ikut campur soal begitu-begitu,” ucap Bambang saat memberikan keterangan kepada awak media.

Dari total 17 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut, delapan orang di antaranya telah resmi ditahan dan menyandang status sebagai tersangka kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan. Empat dari delapan orang tersebut merupakan figur terdekat yang selama ini mendampingi sang menteri dalam berbagai penugasan strategis.

Berikut adalah daftar lengkap pihak yang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam kasus rasuah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang:

• Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
• Sontang Coin Manurung yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
• Adrianto Pitoyo Adhi selaku Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
• Fadh El Fouz yang merupakan politisi Golkar sekaligus orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
• Arif Sugianto yang bertindak sebagai pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
• Muhammad Fakhry sebagai pihak swasta dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
• Erwin selaku pihak swasta dan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.
• Rizal Pahlefi yang bertindak sebagai pihak swasta dalam perkara ini.

Pertanyaan Umum

Mengapa Menteri ATR/BPN absen dalam rapat bersama DPR?

Sang menteri tidak hadir dalam rapat bersama Komisi II dan Badan Anggaran DPR karena harus menyesuaikan jadwal dengan agenda kedinasan lain yang telah tersusun sebelumnya, di mana perwakilannya diisi oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.

Siapa saja pihak yang sudah ditahan oleh KPK dalam kasus ini?

Lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang tersangka dari total 17 orang yang diamankan, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantah Bogor Sontang Coin Manurung, petinggi swasta Adrianto Pitoyo Adhi, serta sejumlah orang dekat menteri seperti Fadh El Fouz dan Arif Sugianto.

Bagaimana sikap Istana terhadap kasus yang melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN?

Pihak istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara hukum tersebut kepada aparat penegak hukum.