Redaksiku.com – Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi banjir, longsor, hingga dampak bencana hidrometeorologi lainnya yang mengancam keselamatan warga.
Langkah strategis tersebut dibahas secara mendalam dalam rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang digelar secara daring melalui call group WhatsApp pada Senin, 14 September 2026.
Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk bergerak cepat melakukan pemetaan wilayah sekaligus mengeksekusi langkah antisipasi sebelum intensitas curah hujan meningkat secara drastis di berbagai kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kabupaten Sumedang menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk segera memetakan titik rawan bencana dan mengeksekusi penanganan fisik sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
“Jangan sampai kita menunggu bencana terjadi. Petakan daerah yang rawan banjir, longsor, gempa dan potensi bencana lainnya, kemudian segera lakukan langkah penanganannya,” tegas bupati dalam arahannya.
Menurut bupati, momentum peralihan cuaca ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan berbagai pekerjaan fisik yang berkaitan langsung dengan mitigasi bencana di lapangan.
Kegiatan mitigasi fisik tersebut mencakup beberapa pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan:
- Melakukan pengerukan sedimentasi sungai secara berkala untuk memperlancar aliran air.
- Pengecekan sistem drainase di jalan nasional maupun jalan daerah agar tidak terjadi sumbatan.
- Pemeriksaan kekuatan tanggul serta Tempat Penahan Tanah di kawasan rawan longsor.
- Penanganan cepat pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan genangan air hujan maupun pergerakan tanah.
Bupati juga menginstruksikan agar setiap pekerjaan yang telah dialokasikan dalam Perubahan APBD 2026 segera disesuaikan dengan hasil pemetaan kondisi faktual di lapangan. Prioritas penanganan harus ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan dan urgensi wilayah masing-masing.
“Misalnya sungai mana yang harus dikeruk, kapan waktunya, jangan sampai terlambat. Koordinasikan dengan BBWS agar penanganannya bisa segera dilakukan,” ujarnya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
Sejumlah wilayah strategis seperti Ujungjaya, Tomo, Cimanggung, Darmaraja, kawasan perkotaan Sumedang, Margalaksana Sumedang Selatan, serta Cisambeng Situraja ditetapkan sebagai daerah dengan perhatian khusus dalam mitigasi ini.
Selain pemetaan darat, pemerintah daerah juga mengerahkan teknologi pemantauan menggunakan drone di sejumlah titik rawan guna memperoleh gambaran kondisi topografi dan lapangan secara lebih akurat dan komprehensif.
Perhatian khusus juga diarahkan pada kawasan Bendung Cihamerang beserta rumah-rumah warga di sekitarnya, serta berbagai titik permukiman penduduk yang berada di zona merah rawan longsor.
Untuk penanganan infrastruktur nasional seperti kawasan Jalan Nasional di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Dinas PUTR diminta untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar perbaikan bisa segera direalisasikan.
Koordinasi Anggaran dan Sinkronisasi Teknis
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati menekankan pentingnya sinkronisasi yang ketat antara peta kerawanan bencana yang telah dibuat dengan ketersediaan kemampuan anggaran daerah.
“Kepala Dinas PUTR agar segera menyampaikan kategori penanganan yang harus diintervensi dan mana yang menjadi prioritas. Kalau ada yang lebih penting, bisa dilakukan pergeseran antarbidang dengan tetap dilaporkan kepada Sekda dan Bupati,” katanya.
Dinas PUTR sendiri melaporkan bahwa beberapa langkah awal telah berhasil dilakukan di sejumlah titik krusial, termasuk penanganan wilayah Cimanggung serta pengecekan jalur Lingkar Utara bersama B2BPJN pada lokasi yang sempat mengalami longsor.
Pada sektor sumber daya air, normalisasi telah dilakukan di beberapa aliran sungai seperti Cipicung, Cihonje, dan Cileuleuy, disertai pengamanan intensif pada pintu-pintu air utama.
Kendati demikian, tantangan di lapangan masih ditemukan, seperti adanya penyempitan saluran air di kawasan Perumahan Janati Park Jatinangor akibat aktivitas pembangunan oleh pihak pengembang.
Persoalan penyempitan saluran air di kawasan perumahan telah dikoordinasikan dengan pengembang terkait yang menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab mencegah terjadinya luapan air balik atau back water.
Dinas Perkimtan juga turut mengidentifikasi sejumlah lingkungan perumahan yang berisiko mengalami penggenangan akibat tumpukan sampah dan penyumbatan drainase, sehingga masyarakat didorong untuk menggalakkan gerakan gotong royong membersihkan lingkungan secara berkala.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dilibatkan untuk memetakan kondisi Tempat Penahan Tanah di lingkungan sekolah yang berpotensi membahayakan kegiatan belajar mengajar, dengan catatan lahan tersebut merupakan bagian dari aset resmi sekolah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengingatkan bahwa volume sampah biasanya akan meningkat signifikan saat musim hujan, yang tentu menambah beban penanganan terutama ketika Unit Reaksi Cepat harus bekerja ekstra cepat di lapangan.
Wilayah Rawan dan Strategi Kolaborasi Pentahelix
Berdasarkan kajian mendalam dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, peta kerawanan di Kabupaten Sumedang mencakup berbagai jenis potensi bencana di berbagai kecamatan:
- Potensi limpasan air di permukiman padat Jatinangor, Cimanggung, dan Tanjungsari.
- Risiko genangan air perkotaan yang kerap terjadi di wilayah Sumedang Utara dan Sumedang Selatan.
- Ancaman luapan sungai besar di Conggeang, Tomo, dan Ujungjaya.
- Bahaya longsor di perbukitan Cimanggung, Wado, Tanjungmedar, serta kawasan Rancakalong.
Hasil rapat koordinasi ini juga menyepakati bahwa langkah jangka pendek yang paling mendesak adalah menyelaraskan APBD murni dengan Perubahan APBD 2026 berdasarkan data lokasi rawan bencana yang valid.
Selain intervensi fisik yang masif, Pemkab Sumedang berkomitmen memperkuat edukasi publik melalui penyebaran poster, video edukasi, serta imbauan persuasif agar masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Bupati Sumedang menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Penerapan konsep kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa menjadi kunci utama keberhasilan mitigasi bencana di daerah.
“Yang paling penting adalah bergerak lebih awal. Kita petakan, kita prioritaskan, kemudian kita eksekusi. Jangan sampai ketika hujan sudah turun deras, kita baru sibuk melakukan penanganan,” pungkas bupati.
Pertanyaan Umum
Kapan rapat koordinasi mitigasi bencana Sumedang dilaksanakan?
Rapat koordinasi lintas perangkat daerah tersebut dilaksanakan secara daring pada Senin, 14 September 2026.
Wilayah mana saja yang mendapat perhatian khusus di Sumedang?
Wilayah yang menjadi prioritas meliputi Ujungjaya, Tomo, Cimanggung, Darmaraja, kawasan perkotaan Sumedang, Margalaksana Sumedang Selatan, dan Cisambeng Situraja.
Apa langkah utama yang diminta oleh Bupati Sumedang?
Bupati meminta seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat memetakan wilayah rawan, mengoptimalkan anggaran, serta mengeksekusi penanganan fisik sebelum musim hujan mencapai puncaknya.
Ringkasan
Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat langkah mitigasi musim hujan dengan memprioritaskan pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor serta percepatan penanganan fisik sebelum curah hujan meningkat.
Langkah strategis ini mencakup pengerukan sungai, pengecekan drainase, dan penggunaan drone di daerah prioritas seperti Jatinangor, Cimanggung, dan Tomo melalui kolaborasi lintas instansi.












