DPRD Jember Tandatangani Pakta Integritas Tolak Pembangunan Yon TP

Redaksiku.com – Gedung DPRD Kabupaten Jember menjadi saksi aksi unjuk rasa besar-besaran pada Jumat, 18 September 2026, ketika ratusan warga Desa Silo bersama aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Batalyon Infanteri (Yonif) di wilayah mereka. Aksi ini memuncak pada penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan dewan sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat yang merasa terancam dengan keberadaan markas militer di lingkungan pemukiman dan lahan produktif.

Ketegangan yang mewarnai suasana di depan kantor legislatif tersebut mencerminkan kekhawatiran mendalam warga Kecamatan Silo terkait dampak sosial, ekonomi, dan ekologis yang mungkin timbul jika proyek pembangunan Yonif tersebut direalisasikan. Masyarakat setempat menganggap bahwa lahan yang direncanakan untuk pembangunan tersebut merupakan area krusial yang selama ini menopang kehidupan agraris warga di wilayah tersebut.

Dinamika Penolakan Warga Silo

Massa pengunjuk rasa yang didominasi oleh warga Desa Silo datang dengan membawa berbagai atribut penolakan. Mereka menuntut pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membatalkan rencana pembangunan fasilitas militer tersebut karena dinilai tidak selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat.

Dalam orasinya, para perwakilan warga dan aktivis PMII menyampaikan beberapa poin keberatan utama yang menjadi dasar gerakan mereka:

• Potensi hilangnya lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama warga Desa Silo.
• Kekhawatiran akan terjadinya pergeseran tatanan sosial dan ruang hidup masyarakat akibat kehadiran markas militer di wilayah pedesaan.
• Kurangnya keterlibatan dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan sejak awal tahap sosialisasi.
• Dampak lingkungan yang dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di kawasan perbukitan dan hutan di sekitar Kecamatan Silo.

Respon DPRD Kabupaten Jember

Menghadapi tekanan massa yang terus berdatangan, pimpinan DPRD Jember akhirnya bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa untuk melakukan dialog terbuka. Pertemuan ini berlangsung alot namun akhirnya menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Langkah penandatanganan pakta integritas ini dianggap sebagai kemenangan awal bagi warga Silo. Namun, aktivis PMII yang mendampingi aksi ini menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal janji tersebut agar tidak hanya menjadi dokumen seremonial tanpa tindak lanjut nyata di tingkat eksekutif maupun kementerian terkait.

Langkah Selanjutnya dalam Pengawalan Aspirasi

Pasca aksi unjuk rasa, perhatian publik kini beralih pada bagaimana pemerintah daerah akan menindaklanjuti pakta integritas tersebut ke jenjang yang lebih tinggi. Mengingat pembangunan fasilitas militer seringkali melibatkan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tantangan untuk membatalkan proyek ini diprediksi masih akan panjang.

Kondisi di Kecamatan Silo saat ini terpantau kondusif, namun kewaspadaan warga tetap tinggi. Keberhasilan aksi ini menunjukkan bahwa kekuatan kolektif masyarakat sipil masih menjadi instrumen penting dalam menjaga ruang hidup dan keberlanjutan ekonomi lokal dari rencana pembangunan yang dianggap tidak partisipatif.

Pertanyaan Umum

Mengapa warga menolak pembangunan Yonif di Silo?

Warga menolak karena kekhawatiran akan hilangnya lahan pertanian produktif, dampak lingkungan, serta perubahan tatanan sosial di wilayah pemukiman mereka yang selama ini berbasis agraris.

Apa hasil dari aksi unjuk rasa di DPRD Jember?

Hasil dari aksi tersebut adalah penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan DPRD Jember yang menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penolakan warga terhadap pembangunan Batalyon Infanteri di Kecamatan Silo.

Apakah pembangunan tersebut secara resmi dibatalkan?

Pakta integritas tersebut merupakan komitmen politik dari pihak legislatif untuk mengawal aspirasi warga, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar hukum dan moral bagi DPRD untuk menekan pihak eksekutif agar membatalkan rencana pembangunan tersebut.