Redaksiku.com – Satu dekade lalu, sebagian besar pelanggan restoran milik Zachariah Jacob di Delhi membayar tagihan dengan uang tunai, tetapi kini memindai kode QR lewat Unified Payments Interface atau UPI telah menjadi kebiasaan harian di India.
Sistem pembayaran real-time terbesar di dunia berdasarkan volume transaksi ini telah mengubah lanskap ekonomi lokal sejak diluncurkan pada 2016 oleh National Payments Corporation of India. Namun, kemudahan bertransaksi tanpa biaya bagi pedagang yang dinikmati sejak 2020 kini berada di ujung tanduk setelah parlemen mengesahkan rancangan undang-undang baru pada 10 Agustus lalu.
Aturan baru tersebut membuka jalan bagi bank dan perusahaan pembayaran untuk mengenakan biaya kepada pedagang atas transaksi UPI di atas batas nilai tertentu. Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang mengandalkan margin keuntungan tipis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kode QR perusahaan pembayaran digital PhonePe dan Paytm di meja kasir sebuah toko kelontong di Ahmedabad, India, 5 Februari 2024. (FOTO: Reuters/Amit Dave)
Dampak Langsung pada Margin Keuntungan Usaha
Bagi pelaku usaha seperti Zachariah Jacob, keputusan memilih UPI didasari oleh efisiensi finansial yang ditawarkannya. Pembayaran kartu kredit biasanya membebani usahanya dengan biaya transaksi sekitar 1,25 hingga 1,7 persen, sedangkan UPI selama ini sepenuhnya bebas biaya.
Jacob memperkirakan sekitar 60 persen pembayaran di tiga restorannya dilakukan melalui UPI. Jika biaya merchant sebesar 0,5 persen benar-benar diterapkan pada volume transaksi bulanan restorannya yang mencapai 10 juta rupee, ia harus mengeluarkan sekitar 50.000 rupee setiap bulan.
Pengusaha restoran Zachariah Jacob, yang mengelola restoran dengan merek Mahabelly. (FOTO: Zachariah Jacob)
Angka tersebut sangat signifikan bagi bisnis restoran yang rata-rata hanya membukukan laba bersih sekitar 7 hingga 8 persen dari pendapatan. Piyush Jhunjhunwala selaku pendiri dan CEO Stockify mengingatkan bahwa biaya kecil sekalipun dapat menggerus pendapatan dari bisnis berasa margin tipis.
Kalau pedagang mendapat margin 2 persen dan harus membayar biaya 0,5 persen, seperempat dari total keuntungan bersih mereka akan langsung hilang.
Restoran dan usaha retail dengan volume transaksi sering namun bernilai kecil menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan finansial ini.
Seorang pria memindai kode QR untuk membayar barang elektronik di pasar grosir di New Delhi, India, 31 Januari 2025. (FOTO: Reuters/Sahiba Chawdhary)
Pertumbuhan Pesat dan Kebutuhan Infrastruktur
Pemerintah India sendiri telah menggelontorkan dana sekitar 82,7 miliar rupee atau setara Rp15,3 triliun selama empat tahun fiskal hingga Maret 2025 untuk mendorong adopsi pembayaran digital. Hasilnya terlihat jelas dari lonjakan transaksi bulanan UPI dari 6,3 miliar pada Juli 2022 menjadi 23,6 miliar pada Juli 2026.
Namun, Kementerian Keuangan beralasan bahwa pertumbuhan yang masif ini memerlukan peningkatan berkelanjutan pada infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan sistem pencegahan penipuan. Mengandalkan subsidi negara secara terus-menerus dinilai tidak lagi realistis untuk menopang ekosistem pembayaran di masa depan.
Zorawar Kalra, pengusaha restoran dan Wakil Presiden National Restaurant Association of India (NRAI). (FOTO: Zorawar Kalra)
Di sisi lain, penyedia infrastruktur pembayaran seperti Juspay, melalui kepala pertumbuhannya Ishan Sharma, menjelaskan bahwa biaya operasional server dan tenaga ahli teknis terus meningkat demi menjaga keandalan sistem. Pemerintah juga berkaca pada negara seperti Brasil, Indonesia, Singapura, dan Thailand yang telah lebih dulu mengenakan biaya kepada merchant.
Seorang pria memindai kode QR aplikasi pembayaran digital Paytm setelah membeli minuman di sebuah toko di Kolkata, India, 9 Juli 2024. (FOTO: Reuters/Sahiba Chawdhary)
Tantangan Skema Persentase untuk Transaksi Besar
Persoalan lain yang disoroti para pakar adalah metode pengenaan biaya yang direncanakan menggunakan persentase nilai transaksi. Harsh Bhudolia dari platform pembayaran Takkada menilai bahwa biaya teknologi untuk memproses transaksi UPI senilai 50.000 rupee sebenarnya sama persis dengan transaksi senilai 500 rupee.
Kode QR pembayaran Paytm di sebuah toko sayur di Mumbai, India, 31 Oktober 2025. (FOTO: REUTERS/Francis Mascarenhas)
Jika dihitung berdasarkan persentase, sektor distributor dan pedagang grosir yang menangani nilai transaksi puluhan ribu rupee akan menanggung beban biaya yang tidak proporsional. Tanvi Kanchan dari Anand Rathi Share and Stock Brokers menyarankan agar biaya untuk transaksi bernilai tinggi sebaiknya dibatasi pada nominal tetap tertentu.
Kode QR pembayaran Paytm di sebuah toko sayur di Mumbai, India, 31 Oktober 2025. (FOTO: REUTERS/Francis Mascarenhas)
Pelaku usaha kini berada di persimpangan antara menyerap biaya tambahan tersebut atau membebankannya kepada pelanggan melalui penyesuaian harga menu dan produk. Zorawar Kalra dari NRAI berharap ada solusi cerdas yang ditemukan agar ekosistem pembayaran digital tidak terganggu dan kepercayaan konsumen tetap terjaga.
Ishan Sharma, kepala pertumbuhan di penyedia infrastruktur pembayaran Juspay. (FOTO: Ishan Sharma)
Pertanyaan Umum
Apa itu sistem pembayaran UPI di India?
UPI atau Unified Payments Interface adalah sistem pembayaran real-time nasional di India yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima uang secara instan antar-rekening bank menggunakan kode QR atau perangkat seluler.
Mengapa pedagang di India cemas dengan aturan baru UPI?
Pedagang cemas karena pengesahan undang-undang baru membuka peluang pengenaan biaya transaksi merchant yang selama ini digratiskan sejak 2020, sehingga berpotensi menggerus margin keuntungan bisnis mereka yang tipis.
Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap transaksi bernilai besar?
Transaksi bernilai besar pada sektor grosir dan distributor dikhawatirkan akan menanggung beban biaya yang terlalu tinggi jika dihitung menggunakan skema persentase, sehingga para pakar menyarankan penerapan batas nominal tetap.
Ringkasan
Parlemen India mengesahkan undang-undang baru pada 10 Agustus yang membuka peluang bagi bank dan perusahaan pembayaran untuk mengenakan biaya kepada pedagang atas transaksi Unified Payments Interface (UPI) di atas batas nilai tertentu. Kebijakan ini mengakhiri masa bebas biaya transaksi bagi pedagang yang telah menikmati layanan pembayaran QR real-time terbesar di dunia tersebut sejak 2020.
Pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di sektor restoran dan ritel, merasa cemas karena aturan baru ini mengancam margin keuntungan bersih mereka yang tipis, yakni sekitar 7 hingga 8 persen. Menurut estimasi pengusaha restoran Zachariah Jacob, penerapan biaya merchant sebesar 0,5 persen pada volume transaksi bulanan restorannya dapat menggerus puluhan ribu rupee setiap bulannya.
Kementerian Keuangan beralasan bahwa penghentian subsidi negara dan pengenaan biaya ini diperlukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan sistem pencegahan penipuan seiring lonjakan transaksi bulanan UPI yang mencapai 23,6 miliar pada Juli 2026. Namun, para pakar industri menyarankan agar skema biaya persentase untuk transaksi besar ditinjau kembali agar tidak membebani sektor grosir secara tidak proporsional.
