Antisipasi Musim Hujan, Pemkab Sumedang Perkuat Mitigasi Bencana

Redaksiku.com – Menjelang datangnya puncak musim penghujan, Pemerintah Kabupaten Sumedang kini tengah mengintensifkan langkah mitigasi bencana untuk menekan risiko banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah rawan. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan kesiapsiagaan infrastruktur maupun personel dalam menghadapi fenomena hidrometeorologi yang diprediksi akan meningkat dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj Tuti Ruswati, memimpin langsung rapat koordinasi antisipasi bencana yang berlangsung di ruang kerjanya pada Selasa, 15 September 2026. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari pemetaan titik-titik krusial yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai zona dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana musiman.

Sinergi Lintas Perangkat Daerah dalam Mitigasi

Dalam arahannya, Sekda Tuti menekankan bahwa penanganan bencana bukan sekadar tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melainkan tugas kolektif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap instansi diwajibkan memiliki rencana aksi yang terukur sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pembagian tugas operasional telah ditetapkan secara spesifik untuk meminimalisir dampak cuaca ekstrem:

• Dinas PUTR bertanggung jawab atas perbaikan infrastruktur jalan dan drainase yang menjadi prioritas utama.
• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) fokus pada identifikasi serta pemangkasan pohon-pohon yang rawan tumbang di sepanjang jalan protokol dan permukiman.
• Dinas Perhubungan menyiapkan rambu-rambu peringatan serta sistem pengamanan lalu lintas di jalur-jalur yang rentan terdampak bencana.
• BPBD melakukan normalisasi aliran sungai secara berkala dan memastikan kesiapan personel serta peralatan evakuasi.

Pemetaan Wilayah Rawan dan Prioritas Penanganan

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah titik krusial yang membutuhkan perhatian ekstra. Beberapa wilayah seperti Tanjungkerta, Sukasari, Sumedang Selatan, Situraja, Pamulihan, Cimanggung, Surian, Jatinunggal, dan Cibugel menjadi fokus utama pemantauan karena karakteristik geografisnya yang rawan pergerakan tanah.

“Penanganan tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Kami juga melakukan langkah-langkah mitigasi, termasuk penanganan aliran sungai, pemantauan wilayah rawan serta kesiapsiagaan personel dan peralatan.”

— Bambang Rianto

Selain kawasan permukiman, BPBD juga memberikan atensi khusus pada jalur transportasi vital. Ruas jalan nasional di Cadas Pangeran, Cigendel, dan Cijelag-Tomo, serta jalur provinsi di Panisan, Wado, dan area Lingkar Jatigede menjadi titik yang kerap dipantau untuk memastikan aksesibilitas masyarakat tetap terjaga saat terjadi cuaca buruk.

Langkah Preventif pada Infrastruktur Air dan Pertanian

Selain mengamankan akses jalan, pemerintah daerah juga melakukan pengerukan dan pembersihan pada sejumlah aliran sungai utama, seperti Sungai Cimande, Sungai Cikeruh, Sungai Cileuleuy, dan Sungai Cikandung. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung sungai sehingga risiko luapan air ke permukiman warga dapat diminimalisir.

Sektor pertanian pun tidak luput dari perhatian. Sekda Tuti mengingatkan agar para petani dan dinas terkait mulai menyiapkan lahan sawah yang sebelumnya kering untuk menghadapi perubahan cuaca. Antisipasi ini mencakup ketersediaan sarana pendukung irigasi agar ketika intensitas hujan meningkat, risiko gagal panen akibat banjir atau longsor di area persawahan dapat ditekan serendah mungkin.

Pertanyaan Umum

Apa saja wilayah yang paling rawan longsor di Sumedang?

Berdasarkan data BPBD, wilayah rawan longsor tersebar di 26 kecamatan, dengan fokus utama di antaranya adalah Tanjungkerta, Sukasari, Sumedang Selatan, Situraja, Pamulihan, Cimanggung, Surian, Jatinunggal, dan Cibugel.

Bagaimana pemerintah menangani pohon rawan tumbang?

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) ditugaskan untuk melakukan identifikasi dan pemangkasan secara berkala terhadap pohon-pohon yang dianggap membahayakan di sepanjang jalan protokol dan permukiman warga sebelum musim hujan mencapai puncaknya.

Siapa yang harus dihubungi jika terjadi sumbatan sungai?

Masyarakat dapat berkoordinasi dengan perangkat desa atau kecamatan setempat, yang nantinya akan diteruskan kepada BPBD atau Dinas PUTR untuk dilakukan normalisasi atau pengerukan aliran sungai sesuai dengan kewenangannya.