Ketimpangan penguasaan tanah bersertifikat kembali menjadi sorotan setelah pernyataan mengejutkan dari Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Ia menyebut hampir separuh tanah bersertifikat di Indonesia ternyata dikendalikan oleh hanya 60 keluarga saja.
Kondisi ini memicu keprihatinan publik karena dinilai menjadi akar dari ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural.
Menurut Nusron, penguasaan ini bukan kepemilikan penuh, melainkan melalui skema HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fenomena ini juga dianggap sebagai warisan kebijakan masa lalu yang tidak berpihak pada prinsip keadilan dan distribusi tanah secara merata.
Tanah Bersertifikat Didominasi 60 Keluarga, Bagaimana Bisa?
Penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh segelintir kelompok elit bukan hal baru dalam sejarah agraria Indonesia, namun angka yang diungkap Nusron Wahid kini lebih gamblang dan mengejutkan.
Dari total 70,4 juta hektar Area Penggunaan Lainnya (APL) yang dikelola Kementerian ATR/BPN, sekitar 55,9 juta hektar sudah disertifikasi.
Namun dari angka tersebut, 48 persen atau sekitar 26,8 juta hektar hanya dikendalikan oleh 60 keluarga.
Pengendalian ini terjadi lewat badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), di mana pemilik manfaat atau beneficial owner-nya dilacak hanya berasal dari kelompok kecil.
Walaupun tanah bersertifikat tersebut secara yuridis tetap dimiliki negara, namun kontrol penuh atas pemanfaatan dan pengelolaan lahan berada di tangan kelompok elit ini.
Tanah bersertifikat dalam bentuk HGU atau HGB menjadikan mereka bebas mengubah fungsi, mengalihgunakan, atau bahkan menyewakannya kepada pihak ketiga tanpa intervensi signifikan dari negara.
Nusron juga menyebut bahwa situasi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang tak sehat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Dengan konsentrasi tanah yang terlalu besar di tangan sedikit orang, akses masyarakat bawah untuk mengembangkan usaha atau mendapatkan hak atas tanah makin terbatas.
Ketika 60 keluarga bisa mengontrol hampir setengah tanah bersertifikat di Indonesia, maka ketimpangan bukan sekadar statistik, tapi realitas.
Tanah Bersertifikat dan Akar Kemiskinan Struktural di Indonesia
Pemerintah melalui Menteri ATR/BPN secara terang mengaitkan penguasaan tanah bersertifikat yang timpang ini sebagai penyebab utama kemiskinan struktural.
Ketimpangan agraria tak hanya memicu ketidakadilan ekonomi, tetapi juga mempersempit peluang mobilitas sosial bagi masyarakat kecil.
Ketika lahan-lahan potensial untuk bertani, beternak, atau mendirikan usaha dikuasai oleh korporasi besar atau keluarga elit, maka masyarakat tak punya modal paling dasar untuk bangkit: akses atas tanah.
Tanah bersertifikat yang seharusnya menjadi jaminan keamanan hukum dan dorongan produktivitas justru menjelma menjadi alat dominasi ekonomi.
Banyak petani tak bertanah, buruh tani, dan warga desa hanya bisa menjadi penyewa atau buruh di tanah yang disertifikasi atas nama entitas besar.
Dengan dalih legalitas dan investasi, penguasaan lahan dalam skema HGU dan HGB semakin diperkuat oleh sistem hukum dan birokrasi agraria.
Ironisnya, skema ini tidak hanya menghambat kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi berkepanjangan.
Tanah bersertifikat yang seharusnya bisa menjadi warisan turun-temurun dan pendorong kesejahteraan justru menjadi sumber marginalisasi sosial.
Nusron Wahid menilai kondisi ini adalah akibat dari kebijakan masa lalu yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan terlalu memberi ruang bagi akumulasi aset oleh kelompok tertentu.
Langkah Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Penguasaan Tanah Bersertifikat
Sebagai respons dari situasi ini, pemerintah membawa tiga prinsip utama dalam kebijakan tanah bersertifikat ke depan, yakni keadilan, kepastian, dan keberlanjutan ekonomi.
Nusron menegaskan bahwa kebijakan ke depan harus mencegah konsentrasi lahan kepada segelintir pihak, dan membuka akses tanah bagi masyarakat luas secara merata. Tidak boleh lagi tanah bersertifikat baru kembali jatuh ke kelompok yang sama.
Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen untuk memperkuat redistribusi tanah melalui program reforma agraria, termasuk sertifikasi tanah untuk masyarakat adat, petani kecil, dan pelaku UMKM.
Pemerintah juga akan mendorong transparansi dalam pencatatan beneficial owner dari badan hukum pemilik HGU/HGB.
Dengan cara ini, pengawasan publik dapat meningkat dan peluang manipulasi kepemilikan tanah bisa dikurangi.
Selain itu, pemerintah akan mengkaji ulang regulasi perpanjangan HGU dan HGB agar tidak hanya berdasarkan kemampuan finansial, tetapi juga pertimbangan keadilan sosial dan pemanfaatan produktif.
Jika prinsip keberlanjutan dan pemerataan diabaikan, perpanjangan hak guna dapat ditolak.
Upaya pembenahan ini tidak hanya bertujuan mengatasi ketimpangan tanah bersertifikat, tapi juga menciptakan sistem agraria yang inklusif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
