Kemiskinan dan pendidikan kembali menjadi sorotan setelah pernyataan tegas Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Widiyanto.
Dalam kunjungannya ke SD Swasta Kresna, Jakarta Timur, Agus membeberkan korelasi kuat antara pendidikan rendah dan kemiskinan di Indonesia.
Data yang dibawanya menyebut bahwa lebih dari 74 persen penduduk miskin hanya menamatkan pendidikan di jenjang SD.
Pendidikan Jadi Akar Masalah Kemiskinan di Indonesia
Wamensos menegaskan bahwa data nasional terbaru menunjukkan hubungan erat antara tingkat pendidikan rendah dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional yang dihimpun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020, disebutkan bahwa 74,51 persen penduduk miskin di Indonesia hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar.
Artinya, mayoritas masyarakat miskin tidak pernah mendapat akses pendidikan menengah atau tinggi.
Pernyataan ini bukan asumsi, melainkan didukung data by name by address yang dikembangkan oleh pemerintah untuk memetakan kondisi sosial ekonomi secara detail.
Menurut Agus, data tunggal inilah yang kini menjadi acuan semua program pengentasan kemiskinan.
Tidak hanya untuk mengetahui siapa dan di mana orang miskin tinggal, tetapi juga profilnya secara lengkap, termasuk tingkat pendidikan, pekerjaan, hingga status tempat tinggal.
Data ini juga menjadi fondasi penting dalam menyusun strategi kebijakan yang efektif dan tidak lagi berbasis asumsi belaka.
Pemerintah menyadari bahwa ketimpangan pendidikan berdampak langsung terhadap rendahnya peluang seseorang untuk keluar dari jerat kemiskinan. Maka dari itu, penguatan pendidikan dasar menjadi langkah mendesak.
Transmisi Kemiskinan Antar Generasi Harus Dihentikan
Wamensos Agus juga mengungkap sebuah temuan mengkhawatirkan: 64,46 persen anak yang lahir dari keluarga miskin diprediksi akan tetap hidup dalam kemiskinan.
Ini menunjukkan bahwa kemiskinan cenderung “menular” dari generasi ke generasi, jika tidak diintervensi secara serius melalui kebijakan struktural.
Dengan kata lain, ketika anak tidak mendapat akses pendidikan berkualitas, maka peluang mereka untuk meningkatkan taraf hidup nyaris tertutup.
Agus menyebutkan, angka 64 persen ini bukan sekadar opini, tetapi hasil kajian berbasis data konkret yang dimiliki Kementerian Sosial.
Maka, pemerintah berkepentingan untuk menghentikan transmisi kemiskinan ini melalui peran negara yang aktif dan nyata.
Wamensos menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan posisi negara dalam hal ini.
Anak seorang pemulung, menurut Presiden, tidak harus jadi pemulung. Harapan itu hanya bisa diwujudkan bila akses terhadap pendidikan dan fasilitas pendukungnya benar-benar tersedia dan dijamin negara.
Sekolah Rakyat Jadi Jawaban: Pendidikan Gratis untuk Kaum Miskin
Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Sosial menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, dengan biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung negara.
Sekolah Rakyat akan mengusung standar pendidikan tinggi dan fasilitas lengkap, mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.
Tak hanya itu, program ini juga akan menyediakan gizi, perlengkapan sekolah, dan dukungan psikososial untuk para peserta didik.
Tujuannya jelas: memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat bersaing secara setara di masa depan.
Program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada Juli 2025, dan tahap pertama akan dilaksanakan di 100 lokasi di seluruh Indonesia. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan data nasional tentang sebaran penduduk miskin.
Proyek ini diyakini akan menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Wamensos Agus menekankan, kesuksesan program ini tak hanya tergantung pada infrastruktur atau kurikulum, tetapi juga pada kemauan kolektif untuk menjadikan pendidikan sebagai jalan utama perubahan.
Pendidikan bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan masa depan bangsa.
Respons Publik: Dari Sindiran hingga Dukungan Kritis
Pernyataan Wamensos Agus Jabo mengenai hubungan antara kemiskinan dan pendidikan viral di media sosial.
Unggahan akun @adiprayitno.official yang mengutip kalimat “Kalau orang tuanya miskin, anaknya dipastikan miskin” memancing ribuan reaksi.
Ada yang menyindir, ada yang mengecam, tapi banyak juga yang mendukung dan mengajak diskusi lebih lanjut soal pemerataan akses pendidikan.
Beberapa netizen menilai pernyataan Wamensos itu terkesan ˜menyudutkan™, tapi di sisi lain, banyak yang mengapresiasi kejujuran pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil.
Diskusi ini memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan data dalam menyusun program sosial, serta perlunya transparansi dalam menyampaikan fakta meski pahit.
Warganet juga berharap agar program Sekolah Rakyat benar-benar direalisasikan, bukan hanya sekadar janji politik.
Mereka menuntut pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan anggaran atau manipulasi data penerima manfaat.
Penutup: Pemerintah Harus Konsisten dan Inklusif
Pernyataan Wamensos Agus Jabo soal keterkaitan pendidikan dan kemiskinan memang menimbulkan kontroversi, tapi juga membuka ruang refleksi. Selama ini, banyak kebijakan yang gagal tepat sasaran karena tidak didasari data akurat.
Kini, dengan hadirnya data tunggal sosial ekonomi nasional, pemerintah punya peluang besar untuk membuktikan komitmen memutus lingkaran kemiskinan lewat jalur pendidikan.
Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi anak-anak miskin agar bisa bermimpi lebih tinggi, tanpa dibatasi oleh latar belakang ekonomi keluarga.
Namun, semua program baik tidak akan berhasil jika tidak dijalankan secara konsisten dan diawasi secara adil. Yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan, tapi juga tekad untuk menyeimbangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
