PKBM Jadi Solusi Pendidikan Alternatif Saat Sekolah Formal Mahal

Redaksiku.com – Pemerintah Provinsi Papua kini tengah mengintensifkan upaya untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 152.319 jiwa berdasarkan data Kemdikbud tahun 2023. Langkah strategis ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai jembatan bagi anak-anak yang sempat terputus dari jalur pendidikan formal agar bisa mendapatkan akses kembali.

Persoalan pendidikan di Papua memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendirikan gedung sekolah atau menambah ruang kelas baru. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak di wilayah ini tidak tersentuh sistem pendidikan, mulai dari kendala geografis, ekonomi, hingga aksesibilitas. Oleh karena itu, pendekatan melalui pendidikan nonformal menjadi pilihan yang dianggap paling realistis untuk menjangkau mereka yang berada di luar sistem.

Peran Vital PKBM dalam Sistem Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, menegaskan bahwa keberadaan PKBM memiliki peran krusial dalam memberikan kesempatan kedua bagi generasi muda yang putus sekolah. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi ujung tombak dalam memfasilitasi program pendidikan kesetaraan.

Melalui program Paket A untuk jenjang SD, Paket B untuk SMP, dan Paket C untuk SMA, anak-anak yang sempat putus sekolah kini memiliki jalur resmi untuk menuntaskan pendidikan mereka. Marthen menyebutkan bahwa pemerintah provinsi terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih proaktif dalam membina lembaga-lembaga ini.

Penyebaran lembaga pendidikan nonformal ini saat ini mencakup beberapa wilayah utama:

• Kabupaten Keerom memiliki 46 unit PKBM.
• Kabupaten Jayapura memiliki 31 unit PKBM.
• Biak Numfor memiliki 28 unit PKBM.
• Kota Jayapura dan Kepulauan Yapen masing-masing memiliki 27 unit PKBM.
• Kabupaten Supiori, Sarmi, Waropen, dan Mamberamo Raya melengkapi daftar sebaran dengan jumlah lembaga yang bervariasi.

Sinergi Antar Pemerintah Daerah

Marthen menekankan bahwa penanganan angka anak tidak sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan kepada Dinas Pendidikan di tingkat provinsi saja. Pemerintah kabupaten dan kota memegang peran kunci karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di lapangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Papua berencana untuk menerjunkan tim teknis ke berbagai daerah guna melakukan pemetaan kondisi PKBM. Langkah ini bertujuan untuk memastikan lembaga mana yang masih aktif, apa saja kendala yang dihadapi, serta dukungan apa yang paling dibutuhkan agar operasional mereka tetap berjalan optimal.

Selain fokus pada perolehan ijazah, pendidikan di PKBM juga ditekankan untuk membangun kembali kemampuan dasar anak. Literasi dan numerasi menjadi fondasi utama yang ingin dibangun agar anak-anak yang kembali bersekolah memiliki kompetensi yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Pertanyaan Umum

Apa itu program pendidikan kesetaraan di PKBM?

Program ini adalah layanan pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan bagi warga negara yang putus sekolah agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C) dengan kurikulum yang diakui negara.

Siapa yang dapat mendaftar di pusat kegiatan belajar?

Setiap anak atau warga yang tidak lagi bersekolah di jalur formal, baik karena kendala ekonomi, akses, maupun alasan lainnya, dapat mendaftarkan diri ke PKBM terdekat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan tanpa batasan usia yang ketat.

Apakah ijazah dari pendidikan kesetaraan diakui?

Ya, ijazah yang diterbitkan melalui program Paket A, B, dan C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah sekolah formal, sehingga dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau untuk melamar pekerjaan.