Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait 212 merek beras yang diduga melanggar aturan mutu dan harga.
Investigasi ini dilakukan secara masif di 10 provinsi dengan melibatkan berbagai lembaga negara.
Potensi kerugian akibat praktik curang ini bahkan ditaksir mencapai Rp99 triliun, memicu reaksi keras dari publik dan pemerintah.
Temuan Mengejutkan Andi Amran Sulaiman
Investigasi besar-besaran yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik curang di sektor perberasan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium di 10 provinsi menunjukkan bahwa 212 di antaranya bermasalah.
Kecurangan ini mencakup pelanggaran mutu, pengurangan takaran berat, dan harga jual yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Andi Amran Sulaiman, 85,56 persen dari beras kategori premium yang diuji tidak memenuhi standar mutu. Selain itu, 59,78 persen dijual di atas HET, dan sekitar 21 persen memiliki berat tidak sesuai label.
Fakta ini sangat merugikan masyarakat, apalagi sebagian besar beras tersebut merupakan produk yang biasa dibeli konsumen sehari-hari.
Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa situasi ini tidak bisa ditoleransi. Ia telah menyerahkan seluruh data dan temuan kepada Kapolri serta Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti secara hukum.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh mafia pangan yang mencari keuntungan di tengah kebutuhan pokok masyarakat.
Kerugian Konsumen dan Negara Capai Rp99 Triliun, SPHP Dijual Sebagai Beras Premium
Salah satu temuan paling mengejutkan adalah modus pengemasan ulang beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Beras ini semestinya dijual dengan harga lebih terjangkau untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun dalam praktiknya, beras subsidi ini dikemas ulang dan dijual kembali sebagai beras premium dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Andi Amran Sulaiman menyebut potensi kerugian konsumen dari praktik curang ini mencapai Rp99 triliun.
Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga oleh negara yang telah menggelontorkan subsidi besar untuk program SPHP.
Skema pengemasan ulang ini dinilai sangat merugikan dan mencederai kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan nasional.
Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat.
Teguran Keras Andi Amran Sulaiman: Dua Pekan untuk Benahi Distribusi atau Diproses Hukum
Dalam konferensi persnya, Andi Amran Sulaiman menyampaikan ultimatum keras kepada para pelaku industri beras.
Pemerintah memberikan waktu dua minggu sejak 27 Juni 2025 agar seluruh pelanggaran dihentikan dan distribusi pangan dibenahi.
Jika dalam waktu tersebut masih ditemukan pelanggaran, maka akan ditempuh jalur hukum dengan sanksi berat.
Ketua Satgas Pangan Mabes Polri Brigjen Helfi Assegaf menambahkan bahwa pengemasan dan pelabelan menyesatkan adalah pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Konsumen.
Hukuman maksimalnya adalah lima tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Sesjam Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Andi Herman, juga menegaskan bahwa ini merupakan pelanggaran nyata terhadap regulasi distribusi pangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Andi Amran Sulaiman mengajak semua pelaku usaha pangan untuk segera berbenah dan menghentikan seluruh bentuk penyimpangan.
Ia menegaskan bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dipermainkan.
Produksi Nasional Meningkat, Tapi Harga Tak Turun: Bukti Ada Penyimpangan
Andi Amran Sulaiman menyoroti anomali harga beras yang tetap tinggi meski produksi nasional sedang naik signifikan.
Data FAO menyebut produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 35,6 juta ton pada 2025/2026, di atas target nasional 32 juta ton. Seharusnya, stok yang melimpah bisa menurunkan harga di pasar.
Namun realitanya, harga tetap tinggi dan beras justru dijual tidak sesuai aturan. Ini menunjukkan bahwa bukan faktor produksi yang bermasalah, melainkan distribusi dan manipulasi harga oleh oknum-oknum tertentu.
Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa jika tidak ditindak sekarang, situasi ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Andi Amran Sulaiman Tegaskan Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia Pangan
Andi Amran Sulaiman berulang kali menyatakan bahwa negara tidak akan tunduk pada mafia pangan.
Ia menekankan pentingnya ketegasan hukum agar pelaku mendapatkan efek jera. Saat ini, proses hukum tengah dipersiapkan untuk menindak para pelanggar.
Dalam waktu dua minggu ke depan, akan dilakukan pemantauan ketat di pasar-pasar besar seluruh Indonesia.
Jika ditemukan pelanggaran serupa, maka pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut. Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.
Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pangan yang layak dan terjangkau, pemerintah ingin menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi praktik curang.
Dengan mengungkap kasus ini secara transparan, Andi Amran Sulaiman ingin memastikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan nasional tetap terjaga.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
