Redaksiku.com – Kementerian Hukum Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk membenahi kerangka regulasi nasional yang selama ini dinilai terlalu rumit dan saling tumpang tindih. Langkah pembenahan ini tidak hanya berfokus pada penyederhanaan birokrasi, tetapi juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI guna mendeteksi aturan yang kontradiktif secara cepat dan akurat.
Dalam kunjungan dan kuliah umum di berbagai lembaga pendidikan tinggi, jajaran pimpinan kementerian menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih efisien. Salah satu inovasi utama yang tengah dimatangkan adalah peluncuran platform digital terintegrasi yang dinamakan aplikasi PASTI.
Kementerian Hukum menjadwalkan peluncuran aplikasi tunggal PASTI pada tanggal 1 Oktober 2026 mendatang untuk menyatukan berbagai layanan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan menjadi tulang punggung dalam upaya membersihkan tumpang tindih regulasi di tanah air. Melalui sistem digital yang cerdas, pemerintah dapat memetakan ribuan aturan mulai dari tingkat pusat hingga daerah yang sering kali menghambat iklim investasi dan aktivitas masyarakat.
Sistem ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dalam meneliti pasal-pasal yang saling bertentangan. Dengan demikian, proses harmonisasi hukum tidak lagi harus memakan waktu bertahun-tahun seperti metode konvensional di masa lalu.
Pemerintah menggunakan kecerdasan buatan untuk memindai dan merapikan ribuan regulasi tumpang tindih yang selama ini memperlambat proses birokrasi hukum di Indonesia.
Transformasi Layanan Publik Lewat Digitalisasi
Aplikasi PASTI disiapkan sebagai jawaban atas keluhan masyarakat terkait birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Melalui satu pintu digital ini, berbagai urusan administrasi hukum akan terpusat dan dapat diakses dengan transparan oleh seluruh warga negara.
Pemerintah menyadari bahwa reformasi struktural di bidang hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Oleh karena itu, persiapan matang terus dilakukan jelang peluncuran resmi yang tinggal menghitung hari.
Beberapa fokus utama dalam pembaruan sistem pelayanan hukum berbasis digital ini mencakup:
- Penyatuan puluhan layanan manual ke dalam satu ekosistem aplikasi digital yang terpadu.
- Penyederhanaan alur perizinan dan administrasi hukum agar lebih ramah bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha.
- Penerapan sistem pengawasan berbasis data untuk mencegah praktik pungutan liar dan mempercepat penyelesaian berkas.
Langkah progresif ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sinergi antara kebijakan yang progresif dan pemanfaatan teknologi modern diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.
Pertanyaan Umum
Apa itu aplikasi PASTI?
Aplikasi PASTI adalah platform layanan digital terintegrasi yang disiapkan oleh Kementerian Hukum untuk menyatukan berbagai urusan administrasi hukum dalam satu sistem tunggal.
Kapan aplikasi PASTI mulai diluncurkan?
Kementerian Hukum menjadwalkan peluncuran resmi aplikasi PASTI pada tanggal 1 Oktober 2026.
Bagaimana kecerdasan buatan membantu reformasi hukum?
Teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan merapikan aturan yang tumpang tindih secara otomatis dan cepat.
Ringkasan
Kementerian Hukum akan meluncurkan aplikasi digital berbasis AI bernama PASTI pada 1 Oktober 2026 untuk memangkas aturan yang tumpang tindih dan menyatukan layanan birokrasi.
Platform terintegrasi ini dirancang agar pemerintah dapat mendeteksi pasal-pasal yang bertentangan secara otomatis, sekaligus menyederhanakan perizinan dan administrasi hukum agar lebih efisien.
