Redaksiku.com – Anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris mengaku sudah tenang gara-gara jadi sudah menang dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Menurutnya, semua tudingan yang dilontarkan pemohon tak tersedia yang terbukti.

“Permohonan itu pertama menyangkut Sirekap. Itu sudah terbantahkan gara-gara ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan ketentuan pengumuman final suara. Padahal mereka selamanya mengatakan, ‘curang, curang, curang’. Berarti dalil gugatan berkenaan Sirekap amblas. Dapat kami nilai 20,” kata Hotman dalam konferensi pers di MKRI, Jakarta, Kamis (4/4/2024).

Tuduhan lainnya, soal Presiden Jokowi mengfungsikan penjabat (Pj) kepala area untuk menunjang memenangkan paslon 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menurut Hotman termasuk tak terbukti. Sebab, kata dia, pengangkatan Pj sudah cocok bersama dengan aturan yang ada.

“Tadi sudah tersedia 4 penjabat (Pj) didatangkan, semua tersedia basic hukumnya. Bahkan dulu digugat di MK berkenaan Pj itu dan dibenarkan oleh MK. Tambah kembali nilai 20,” ujarnya.

Hotman menjelaskan hal yang terbesar adalah saat bagian bansos dibahas. Dalam pembahasan ini, Hotman menilai pihaknya sudah menang telak gara-gara bansos cuma lebih dari satu kecil dari program pertolongan sosial dari negara atau Pelinsos.

“Pelinsos itu Rp 4 triliun lebih, untuk 2023 bansos cuma sekitar Rp 90-an juta. Dan itu pun nambah itu tadi oleh Bung Yusril sudah, yang mampir ke DPR, ke Komisi VIII justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino,” ungkapnya.

Ia selanjutnya bertanya-tanya mengapa saksi yang dihadirkan bisa menyebut Jokowi melaksanakan korupsi gara-gara mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk program bansos. Padahal, menurut Hotman, hal tersebut dilegalkan dalam UU APBN.

“Jadi dari bansos tadi, hakim tadi pendapatnya termasuk mengarah tidak membantah, menjadi sore ini kami bisa nilai 70. Jadi sudah 100-0, selesai. Ya menjadi sudah 100-0, menjadi saya sendiri mungkin bakal pulang, sudah tenang, sudah 100-0,” ucapnya.

Hotman termasuk menegaskan, tiap tiap Jokowi ke area dan membagikan sembako, anggarannya tak berasal dari kantong privat melainkan dari dana kesejahteraan terpadu dari Kemensos. Warga yang dibagikan sembako pun seutuhnya sudah masuk ke dalam daftar penerima pertolongan Kemensos.

“Hanya Jokowi secara simbolik di 20 titik membagi-bagikan dari bansos yang sudah tersedia dalam anggaran, dan mereka tidak menyadari itu. Jadi jikalau ke area Jokowi tidak mengfungsikan uang sendiri, tapi itu sudah dianggarkan, apalagi namanya pun tersedia di daftar DTKS itu yang sudah disetujui. Jadi semua (tudingannya) sudah gugur,” imbuhnya.

Ikuti berita terkini dari Redaksiku.com di Google News, klik di sini