Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tersorot.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menemukan adanya dapur fiktif MBG yang memunculkan dugaan manipulasi dalam penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi.
Banyak calon pengelola dapur yang sudah lulus survei tiba-tiba ditolak dengan alasan Kuota Penuh, padahal di lapangan dapur sama sekali belum dibangun.
Temuan ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas Badan Gizi Nasional (BGN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nurhadi menegaskan, jika tidak ada perbaikan, program MBG bisa menjadi ajang titipan jabatan dan bukan murni untuk kepentingan anak-anak Indonesia.
Apa Itu Dapur Fiktif MBG?
Dapur fiktif MBG merujuk pada titik dapur yang tercatat dalam data BGN sebagai sudah penuh atau aktif, padahal secara fisik di lapangan dapur tersebut tidak pernah dibangun.
Nurhadi menjelaskan, istilah Kuota Penuh digunakan untuk menolak calon dapur yang sah, sehingga kesempatan untuk berkontribusi dikunci.
Fenomena ini menyebabkan sejumlah calon pengelola dapur yang telah menyiapkan modal besar, membeli peralatan standar, bahkan membangun fasilitas dapur, justru dicoret dari program.
Nilai investasi yang dikeluarkan bisa mencapai puluhan juta rupiah, dan dampaknya sangat merugikan semangat masyarakat yang ingin mendukung program MBG.
Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat juga mengungkap temuan serupa, menegaskan bahwa banyak data dapur fiktif muncul dari portal resmi BGN, namun kenyataannya di lapangan banyak dapur yang belum dibangun sama sekali.
Dampak Dapur Fiktif MBG terhadap Calon Pengelola
Fenomena dapur fiktif MBG menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi.
Banyak calon kepala dapur telah mengeluarkan modal untuk membeli peralatan, menyiapkan bahan, dan membangun fasilitas sesuai standar program. Namun, mereka tetap ditolak karena kuota fiktif.
Nurhadi menekankan, tindakan ini tidak hanya merugikan materi, tetapi juga meruntuhkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Banyak pengelola potensial merasa frustasi, sementara orang-orang yang kurang kompeten justru ditunjuk sebagai kepala dapur.
Selain soal dapur fiktif MBG, Nurhadi juga menyoroti isu kompetensi pengelola dapur.
Banyak Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang telah mendapatkan pelatihan profesional selama tiga bulan, justru tidak digunakan.
Posisi mereka digantikan oleh orang yang dinilai tidak memahami teknis pengelolaan dapur MBG.
Menurut Nurhadi, hal ini menunjukkan adanya praktik titipan jabatan di balik sistem kuota, yang merugikan program MBG itu sendiri. Tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, menjadi terabaikan.
Tuntutan Anggota DPR RI Nurhadi untuk BGN
Nurhadi mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit internal secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya transparansi data lapangan dan penghapusan sistem penguncian titik dapur yang rawan dimanfaatkan untuk permainan politik atau titipan jabatan.
Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah, tegas Nurhadi.
Legislator ini menekankan bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan makanan bergizi, bukan menjadi korban drama kuota fiktif dan titipan jabatan.
Ancaman Program MBG Jika Dapur Fiktif Tidak Ditangani
Jika dapur fiktif MBG tidak segera ditindak, program ini berisiko kehilangan kredibilitas di mata publik. Anak-anak yang seharusnya menerima gizi optimal justru menjadi korban sistem yang disalahgunakan.
Selain itu, masyarakat yang telah berinvestasi dan ingin berpartisipasi akan kehilangan motivasi.
Situasi ini juga memunculkan kesan bahwa program MBG dijadikan alat politik atau sarana titipan jabatan, bukan murni untuk kesejahteraan anak-anak.
Nurhadi menegaskan bahwa tindakan transparan, audit internal, dan pemilihan kepala dapur yang kompeten adalah langkah penting agar tujuan program MBG tercapai.
Kesimpulan
Dapur fiktif MBG merupakan masalah serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Praktik ini menimbulkan kerugian materi dan moral bagi calon pengelola dapur, serta mengancam tujuan utama menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.
Nurhadi mendesak BGN untuk melakukan audit internal, membuka data secara transparan, dan memastikan sistem kuota tidak disalahgunakan.
Dengan langkah tersebut, program MBG dapat kembali fokus pada tujuan sosialnya, memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak, dan membangun kepercayaan publik terhadap program pemerintah.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
