Aksi demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik setelah massa Rakyat Anti Penggusuran menggelar unjuk rasa di Bandung.
Dalam aksi yang berlangsung pada Kamis, 4 September 2025, suasana di depan Gedung DPRD Jabar memanas dengan aksi lemparan sampah.
Tindakan itu dilakukan sebagai simbol perlawanan terhadap sikap legislatif yang dinilai abai serta aparat yang dianggap represif.
Koordinator aksi menyebutkan bahwa simbol sampah tersebut bukan sekadar ekspresi emosi, tetapi juga sindiran keras terhadap elite politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Momentum ini langsung memantik respons Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyayangkan aksi massa dengan menyinggung nilai kebersihan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Aksi Demo DPRD Jawa Barat Diwarnai Simbol Sampah dan Kritik Represif Aparat
Dalam aksi demo DPRD Jawa Barat, ratusan massa Rakyat Anti Penggusuran memilih cara unik untuk menyuarakan protes mereka.
Mereka melempar bungkusan sampah ke arah gerbang gedung sebagai simbol bahwa lembaga legislatif dianggap tak berbeda jauh dengan tumpukan kotoran yang tak berguna bila tak mendengarkan rakyat.
Koordinator aksi, Angga, menjelaskan bahwa tindakan itu adalah respons terhadap peristiwa represif yang dialami massa pada unjuk rasa sebelumnya.
Menurutnya, aparat dari Polri hingga TNI dinilai menggunakan kekerasan berlebihan dalam membubarkan aksi tanggal 29 Agustus 2025.
Hal ini membuat tema unjuk rasa kali ini diusung dengan kalimat sinis buang sampah pada tempatnya, sebuah sindiran tajam bahwa gedung dewan pantas dijadikan simbol tempat kotoran.
Massa juga menegaskan bahwa tuntutan utama mereka bukan sekadar persoalan penggusuran, tetapi juga menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif aparat.
Mereka mendesak agar Polri dan TNI menghentikan praktik kekerasan di lapangan yang menurut mereka sudah menelan korban jiwa.
Angga menyebut sedikitnya sepuluh orang gugur dalam aksi sejak Agustus hingga awal September 2025, dan hal itu dianggap sebagai kegagalan negara melindungi rakyatnya.
Tuntutan lain yang mereka serukan adalah reformasi Polri serta larangan militer terlibat dalam urusan sipil.
Bagi massa, aksi demo DPRD Jawa Barat ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perlawanan terhadap kultur kekuasaan yang semakin represif.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi atas Aksi Demo di DPRD Jawa Barat
Aksi demo DPRD Jawa Barat langsung mendapat sorotan dari Gubernur Dedi Mulyadi yang menyampaikan pandangan melalui unggahan video Instagram pribadinya.
Dalam kesempatan itu, Dedi mengawali pesannya dengan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang menurutnya harus dijadikan teladan akhlak.
Ia menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah figur yang selalu menjaga ucapan, sikap, serta kebersihan hati dan lingkungan.
Bagi Dedi, momentum Maulid Nabi seharusnya dijadikan pengingat untuk berbenah, bukan justru ditandai dengan aksi melempar sampah yang merusak citra masyarakat Jawa Barat.
Ia menyayangkan tindakan massa yang menurutnya tidak mencerminkan karakter warga Jabar yang dikenal santun dan menjunjung nilai kebersihan.
Dedi juga menyoroti aspek kebersihan fisik gedung DPRD Jabar yang sebelumnya sudah dibersihkan, dicat, dan dirapikan oleh komunitas ojek online.
Menurutnya, aksi melempar sampah justru tidak menghargai kerja keras para ojol yang telah menjaga kerapihan fasilitas publik.
Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak demokrasi yang harus dijunjung.
Namun, ia meminta agar cara-cara protes tetap dilakukan dengan menjaga etika publik, sehingga aspirasi tersampaikan tanpa merusak lingkungan maupun fasilitas negara.
Baginya, aspirasi rakyat harus didengar, tetapi metode perjuangannya sebaiknya tidak menyalahi nilai-nilai budaya yang selama ini dijaga masyarakat Jawa Barat.
Aksi Demo DPRD Jawa Barat Jadi Simbol Perlawanan Publik
Gelombang aksi demo DPRD Jawa Barat ini menandakan bahwa masyarakat sipil tidak lagi diam menghadapi represifitas aparat dan sikap dingin elite politik.
Lemparan sampah menjadi metafora paling keras bahwa rakyat menilai lembaga legislatif sudah gagal menjalankan fungsi pengawasan maupun keberpihakan.
Bagi kelompok Rakyat Anti Penggusuran, aksi kali ini bukanlah titik akhir, melainkan rangkaian panjang perlawanan terhadap ketidakadilan.
Simbol perlawanan ini diharapkan membuka mata DPRD Jabar dan pemerintah daerah bahwa ada persoalan serius dalam demokrasi lokal.
Sementara itu, reaksi Gubernur Dedi Mulyadi justru menambah warna baru dalam polemik, karena menyinggung dimensi moral dan budaya yang berbeda dari tuntutan politik massa.
Sebagai penutup, aksi demo DPRD Jawa Barat menjadi potret tarik ulur antara ekspresi publik, represifitas aparat, dan respons pejabat daerah.
Massa memilih simbol sampah sebagai bentuk protes keras terhadap dewan, sementara tuntutan mereka menyasar pada isu lebih luas seperti reformasi Polri dan larangan militerisasi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
