Redaksiku.com – BPC PERHUMAS Surabaya Raya secara resmi menggaungkan peran strategis humas sebagai penenun kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi. Komitmen ini disampaikan dalam rangkaian sharing session yang digelar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang akan berlangsung di Surakarta.
Kegiatan yang berlangsung di Surabaya ini menjadi wadah konsolidasi bagi para praktisi komunikasi untuk menyamakan visi. Di era yang penuh dengan tantangan fragmentasi informasi, humas dituntut untuk bertransformasi dari sekadar penyampai pesan menjadi arsitek kepercayaan bagi institusi maupun pemerintah.
Transformasi Peran Humas di Era Prosumer
Pergeseran lanskap media saat ini menempatkan masyarakat bukan lagi sebagai konsumen pasif, melainkan sebagai prosumer atau produsen sekaligus konsumen narasi. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi praktisi humas dalam mengelola reputasi di ruang digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, para pembicara menekankan bahwa humas tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara konvensional untuk membangun narasi. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi:
- Pentingnya validasi data untuk menangkal penyebaran informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
- Strategi komunikasi kolaboratif antara humas pemerintah, swasta, dan media arus utama untuk menjaga stabilitas opini publik.
- Pemanfaatan platform digital sebagai ruang interaksi dua arah yang lebih humanis dan responsif.
Praktisi humas kini memegang tanggung jawab besar untuk menenun kepercayaan di tengah ekosistem informasi yang semakin terfragmentasi dan cepat berubah.
Sinergi Menuju Konvensi Humas Indonesia 2026
Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di Surakarta diproyeksikan menjadi momentum penting bagi para profesional komunikasi di tanah air. BPC PERHUMAS Surabaya Raya berkomitmen membawa semangat kolaborasi ini untuk memperkuat posisi humas sebagai fungsi strategis dalam organisasi.
Dukungan ini diwujudkan melalui diskusi mendalam yang melibatkan tokoh humas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta perwakilan media nasional seperti ANTARA. Sinergi lintas sektoral ini dianggap sebagai kunci utama dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks.
Terdapat setidaknya tiga elemen utama yang disepakati untuk memperkuat narasi positif, yakni integritas data, ketepatan waktu respon, dan keterlibatan aktif audiens.
Menjawab Tantangan Komunikasi Pemerintah
Humas pemerintah memiliki beban tanggung jawab yang lebih spesifik dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan negara. Di tengah banjir informasi, humas pemerintah dituntut untuk lebih proaktif dalam memberikan klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat.
Beberapa langkah konkret yang ditekankan dalam diskusi tersebut mencakup:
- Meningkatkan literasi media di lingkungan internal instansi agar setiap individu menjadi komunikator yang efektif.
- Melakukan pemantauan isu secara real-time untuk memitigasi potensi krisis komunikasi sebelum berkembang luas.
- Mengedepankan pesan yang berbasis pada fakta dan data yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
Gunakan pendekatan komunikasi berbasis empati untuk membangun kedekatan emosional dengan audiens, terutama saat menyampaikan kebijakan yang bersifat teknis.
Sebagai organisasi profesi, PERHUMAS terus berupaya meningkatkan standar kompetensi para anggotanya. Langkah ini penting agar para praktisi humas tidak hanya mahir dalam teknis komunikasi, tetapi juga memiliki etika dan kedalaman analisis yang mumpuni dalam membedah isu-isu strategis nasional.
“Humas bukan sekadar corong informasi, melainkan penenun kepercayaan yang harus mampu merajut berbagai narasi menjadi satu kesatuan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.”
— Perwakilan BPC PERHUMAS Surabaya Raya
Perlu dipahami bahwa upaya menenun kepercayaan publik bukanlah proses instan, melainkan kerja berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi antara tindakan nyata dan pesan yang disampaikan.
Pertanyaan Umum
Apa tujuan utama dari keterlibatan PERHUMAS Surabaya dalam KHI 2026?
Keterlibatan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi praktisi humas di daerah dengan standar nasional, serta memperkuat peran humas sebagai penenun kepercayaan publik di tengah tantangan fragmentasi informasi.
Siapa saja pihak yang terlibat dalam sharing session di Surabaya?
Forum ini menghadirkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh humas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perwakilan media nasional seperti ANTARA, serta para profesional komunikasi yang tergabung dalam BPC PERHUMAS Surabaya Raya.
Apa tantangan terbesar humas di era digital saat ini?
Tantangan terbesar adalah menghadapi fenomena masyarakat sebagai prosumer, di mana setiap individu dapat memproduksi dan menyebarkan narasi secara masif, sehingga menuntut praktisi humas untuk lebih sigap, akurat, dan humanis dalam merespons isu.
Ringkasan
BPC PERHUMAS Surabaya Raya secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 yang akan diselenggarakan di Surakarta. Melalui rangkaian sharing session yang melibatkan praktisi komunikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan media nasional seperti ANTARA, organisasi ini mengonsolidasikan visi untuk memperkuat peran strategis humas sebagai penenun kepercayaan publik di tengah arus informasi yang terfragmentasi.
Forum tersebut menekankan pentingnya transformasi humas di era prosumer, di mana masyarakat berperan aktif dalam memproduksi narasi digital. Untuk menghadapi tantangan ini, para praktisi sepakat mengedepankan tiga elemen utama: integritas data, ketepatan waktu respons, dan keterlibatan audiens yang humanis. Upaya ini bertujuan meningkatkan standar kompetensi profesional humas agar mampu menjalankan fungsi komunikasi strategis berbasis fakta yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
