Setya Novanto (Setnov) kembali menjadi sorotan publik setelah resmi bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung melalui program pembebasan bersyarat.
Kasus korupsi KTP elektronik yang menjerat Setnov membuat namanya selalu diingat masyarakat sebagai simbol politik dan hukum yang kompleks.
Bebasnya Setnov terjadi setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali, memotong vonis penjara dan menyesuaikan pidana denda.
Keputusan ini memunculkan perdebatan di kalangan publik mengenai keadilan hukum dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Setya Novanto kini menjalani masa pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Bandung hingga April 2029 sebagai bagian dari prosedur pembebasan bersyarat.
Profil dan Kasus Setya Novanto: Dari Ketua DPR hingga Tersangka Korupsi
Setya Novanto, mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, menjadi terdakwa utama dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 20112013.
Kasus ini merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun dan menempatkan Setnov di pusat perhatian publik sejak vonis awal dijatuhkan.
Pada 24 April 2018, Pengadilan Tipikor menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta pencabutan hak politik selama lima tahun.
Selain itu, Setnov wajib membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta, dikurangi Rp5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik KPK.
Perjalanan hukum Setnov diwarnai drama panjang, termasuk praperadilan, kecelakaan mobil yang kontroversial, dan pengawasan ketat di Lapas Sukamiskin.
Dalam persidangan, majelis hakim menegaskan Setya Novanto secara sengaja memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui proyek KTP elektronik.
Perannya dalam proyek ini dinilai sebagai penyalahgunaan jabatan yang merugikan keuangan negara, sesuai dakwaan kedua jaksa penuntut umum.
Setya Novanto juga disebut memiliki pengaruh besar untuk meloloskan anggaran KTP elektronik saat dibahas di Komisi II DPR pada 20112012.
Beberapa pihak lain yang terlibat, seperti eks-pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto serta pengusaha Andi Narogong, juga dijatuhi hukuman penjara.
Selama proses hukum, Setya Novanto membantah seluruh dakwaan dan mengaku tidak pernah memengaruhi pengambilan keputusan di DPR terkait proyek e-KTP.
Proses Pembebasan Bersyarat Setya Novanto dan Persyaratan Hukum
Pembebasan bersyarat Setya Novanto diajukan setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) pada 4 Juni 2025.
Vonis yang semula 15 tahun dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan penjara, sementara denda Rp500 juta disesuaikan menjadi subsider enam bulan kurungan.
Persetujuan pembebasan bersyarat dilakukan setelah Setya Novanto memenuhi dua pertiga masa pidana, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti pembinaan di Lapas Sukamiskin.
Kabag Humas Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa sejak 16 Agustus 2025, status Setya Novanto berubah menjadi klien pemasyarakatan di Bapas Bandung.
Dalam masa pembimbingan ini, Setya Novanto wajib melapor sebulan sekali hingga April 2029 dan menerima bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai prosedur hukum.
Persetujuan ini sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur syarat administratif dan substantif bagi warga binaan.
Setya Novanto juga telah melunasi sisa uang pengganti kerugian negara, sehingga proses pembebasan bersyarat berjalan sesuai ketentuan.
Selain pembebasan bersyarat, MA membebankan pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 2 tahun 6 bulan setelah masa pidana selesai.
Meski bebas, Setya Novanto tetap berada dalam pengawasan Bapas dan terikat aturan yang dapat mencabut pembebasan bersyarat bila dilanggar.
Langkah ini memastikan bahwa meskipun kembali ke masyarakat, Setya Novanto tetap menjalani kontrol hukum yang ketat selama masa integrasi.
Kontroversi dan Catatan Selama Masa Penahanan Setya Novanto
Selama masa tahanan, ia sempat menjadi sorotan akibat fasilitas sel yang lebih mewah dibanding napi lain di Lapas Sukamiskin.
Ombudsman menemukan dinding sel Setnov dilapisi plywood, dan sel dilengkapi kloset duduk, berbeda dengan napi biasa.
Kepala Lapas Sukamiskin kala itu menyebut hal tersebut untuk mencegah kerusakan dinding akibat rembesan air hujan, namun publik menilai ada perlakuan istimewa.
Selain itu, Setnov sempat ˜pelesiran™ ke toko bangunan Padalarang pada 2019, memicu sanksi disiplin bagi petugas Lapas yang mengawalnya.
Peristiwa ini menambah kontroversi terkait perlakuan narapidana kelas atas, sekaligus menjadi bahan perdebatan soal kesetaraan hukum di Indonesia.
Drama hukum Setnov juga diwarnai kecelakaan mobil pada 2017, ketika mobil yang membawanya menabrak tiang listrik.
Insiden ini menimbulkan spekulasi publik dan meme, namun pengacara membantah kecelakaan tersebut direkayasa.
Meskipun begitu, kasus KTP elektronik tetap menjadi tonggak hukum penting yang menguji kemampuan KPK dan peradilan untuk menegakkan hukum pada pejabat tinggi negara.
Ia tetap menjadi figur kontroversial karena kombinasi antara jabatan politik, kasus hukum besar, dan perlakuan khusus selama masa tahanan.
Publik terus memperhatikan setiap langkahnya, termasuk proses pembebasan bersyarat yang menegaskan kompleksitas hukum korupsi di Indonesia.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
