Alasan Indonesia Keluar Dari PBB Waktu Jaman Presiden Soekarno

3
0
Alasan Indonesia Keluar Dari PBB Waktu Jaman Presiden Soekarno

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mendorong kerjasama antar negara.

Badan yang didirikan terhadap tanggal 24 Oktober 1945 ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa, sebagai usaha menghindar terjadinya konflik sehabis terjadinya Perang Dunia II.

Beberapa bulan sebelum saat formal didirikan, PBB udah di tandatangani sebuah piagam perjanjian yang ditandatangani oleh kelima puluh bagian asli PBB di San Francisco, terhadap 26 Juni 1945. Penandatanganan itu secara eksplisit menunjukkan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya.

Isi piagam PBB, tertulis lima target berdirinya United Nations tersebut, yakni (1) menanggung terciptanya perdamaian dunia, hak-hak manusia dan kemajuan sosial-ekonomi; (2) perselisihan diselesaikan bersama langkah damai dan tanpa perang; (3) larangan melanggar kedaulatan negara lain; (4) larangan intervensi terhadap urusan domestik suatu negara; (5) menjalin kerjasama bersama negara-negara yang dinilai dapat mengganggu perdamaian dunia.

Alasan Indonesia Keluar Dari PBB Waktu Jaman Presiden Soekarno
Alasan Indonesia Keluar Dari PBB Waktu Jaman Presiden Soekarno

Dalam buku Politik Antarbangsa, Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa “Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana digambarkan oleh Piagam, menyatukan negara-negara besar bersama sendirinya bersama terperliharanya perdamaian di antara negara-negara sedang dan kecil bersama perantara pemerintah negara besar.”

Namun, tetap di dalam sumber yang sama, kontribusi PBB sendiri tidak terbukti dapat menghindar terjadinya perang. Tetapi PBB sebetulnya dapat laksanakan pemendekan selagi perang di lima negara, yakni di Indonesia terhadap tahun 1949, Palestina 1949, Mesir 1956 dan 1973, dan di Kashmir 1965. Kemampuan PBB di dalam mengulur selagi perang itu dikarenakan campur tangan negara-negara besar.

Bergabungnya Indonesia bersama PBB

Lima tahun sehabis merdeka, Indonesia formal jadi negara bagian PBB ke-60 terhadap tanggal 28 September 1950. Dengan demikian, Indonesia udah diakui dunia sebagai negara merdeka, berdiri sama tinggi bersama negara-negara lain, sehabis sang Saka Merah Putih berkibar di depan Gedung Markas Besar PBB. Indonesia miliki hak yang sama untuk ikut berupaya perdamaian dunia.

Baca Juga:  Fakta Mengenai Bom Atom, Senjata Kontroversial dalam Sejarah

Presiden Soekarno lebih-lebih pernah berpidato di markas PBB di New York, terhadap 30 September 1960. Pidato Presiden Soekarno yang berjudul ‘Membangun Dunia Baru’ itu disebut sebagai keliru satu pidato yang paling kontroversial di dalam sejarah sidang umum PBB.

Menurut Soekarno, PBB udah gagal menciptakan perdamaian. Sebagai solusi, ia berharap PBB untuk memasukkan Pancasila di dalam piagam PBB yang udah ketinggalan zaman.

“Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa diterimanya kelima prinsip itu dan mencantumkannya di dalam piagam, akan sangat memperkuat organisasi ini,” kata Soekarno.

Soekarno juga berharap markas PBB dipindah dari New York. Dia mengusulkan supaya dibangun di Asia, Afrika atau Jenewa, di mana jauh dari konflik perang dingin antara Blok Timur dan Barat. Dia mengkampanyekan gerakan Non Blok yang tidak memihak Uni Soviet atau AS. Tapi berdiri di tengah, memelihara perdamaian dunia.

“Bangunlah dunia ini kembali! Bangunlah dunia ini kokoh dan kuat dan sehat! Bangunlah suatu dunia di mana seluruh bangsa hidup di dalam damai dan persaudaraan. Bangunlah dunia yang sesuai bersama idaman dan cita-cita umat manusia!” teriak Soekarno lantang.

Soekarno Memutuskan Keluar dari PBB

Hari ini, 7 Januari, di tahun 1965, Presiden Soekarno sempat menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Alasan utama yang mendasari keluarnya Indonesia dari PBB adalah dikarenakan selagi itu Malaysia di terima oleh PBB sebagai bagian tidak selamanya Dewan Keamanan. Soekarno beranggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang dapat mengancam perdamaian di Indonesia.

Benar saja, Federasi Malaya, yang dikenal bersama nama Persekutuan Tanah Melayu sempat idamkan memadukan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura jadi satu negara baru. Indonesia udah curiga hal itu sebagai wujud memecah belah Asia Tenggara.

Baca Juga:  Medan: Jejak Sejarah Kota Multikultural di Sumatra Utara

Sukarno pun geram, ia mengancam Indonesia akan terlihat dari PBB jikalau Malaysia sangat dimasukkan sebagai bagian tidak selamanya Dewan Keamanan (DK) PBB. Ketika terhadap awal 1965 Malaysia sangat diangkat sebagai bagian tidak selamanya DK PBB, Sukarno hilang kesabaran, dan melayangkan surat pengunduran.

Di tahun yang sama, Indonesia sedang mengalami momen gawat lainnya. Gerakan 30 September yang disingkat G30S mencuat sebagai awal pelengseran Presiden Soekarno. Paul Lashmar dan James Oliver mencatat di bukunya, Britain’s Secret Propaganda War 1948-77, bahwa Inggris juga miliki peran besar di dalam usaha tersebut. Tujuannya supaya sumber energi alam Indonesia dapat dikuasai melalui jalur investasi. Hal itu sangatlah sulit dilakukan di jaman kepemimpinan Soekarno.

Dua tahun usai tragedi pembantaian bagian PKI dan mereka yang tertuduh, usaha Inggris berhasil. MPRS mencabut status kepemimpinan Soekarno. Ketika pemerintahan digantikan oleh Soeharto, di dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk ulang bergabung.

Keinginan ini disambut hangat sidang Majelis Umum PBB yang digelar terhadap 28 September 1966. Perwakilan Indonesia ulang aktif di markas PBB. Bantuan internasional ulang mengalir ke Indonesia, juga banyak ragam investasi asing dari Inggris dan negara-negara lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *