Tanggapan Aktivis JNW Soal Imbauan Donasi di Sekolah Bekasi

Redaksiku.com – Pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menengah seharusnya terbebas dari segala bentuk pungutan, termasuk iuran yang berkedok donasi kemanusiaan sekalipun. Hal ini menjadi sorotan tajam di tengah upaya sekolah dalam menggalang dana bantuan bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur, yang dinilai justru membebani kondisi finansial orang tua murid.

Aktivis dari Jaringan Nusantara Watch, Aji Nur Prasetyo, secara terbuka mengkritisi kebijakan sekolah yang melibatkan siswa dalam pengumpulan dana bantuan bencana. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang steril yang memungkinkan siswa fokus sepenuhnya pada proses belajar tanpa harus terpapar pada tekanan beban finansial atau rasa sungkan di lingkungan pertemanan mereka.

Dilema Empati di Lingkungan Sekolah

Menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial sejak dini memang merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan karakter anak. Namun, Aji menekankan bahwa metode penggalangan dana di lingkungan sekolah saat ini kurang tepat sasaran, terutama mengingat situasi ekonomi yang sedang tidak menentu bagi banyak lapisan masyarakat.

Dalam praktiknya, seringkali siswa merasa terdorong untuk meminta uang tambahan kepada orang tua mereka agar bisa ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana di kelas. Kondisi ini menciptakan beban psikologis tersendiri, baik bagi siswa yang merasa harus ikut teman-temannya maupun bagi orang tua yang terpaksa mengeluarkan uang di luar anggaran harian mereka.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Lebih jauh, Aji berpendapat bahwa beban bantuan kemanusiaan seharusnya tidak dibebankan kepada masyarakat yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menggunakan dana cadangan yang memang sudah dialokasikan untuk penanggulangan bencana, alih-alih mengarahkan fokus penggalangan dana ke institusi pendidikan.

Terdapat beberapa alasan mengapa penggalangan dana di sekolah dianggap kurang ideal:

• Siswa tidak memiliki penghasilan sendiri, sehingga donasi yang terkumpul pada dasarnya berasal dari orang tua yang kondisinya beragam.
• Adanya potensi kesenjangan sosial di kelas jika siswa merasa tertekan oleh nominal donasi yang tidak seragam.
• Pemerintah daerah memiliki mekanisme dana khusus bencana yang jauh lebih efektif dan transparan dibandingkan memungut sumbangan dari siswa.
• Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap sebagai kelompok yang lebih relevan dan mampu jika memang pemerintah ingin memobilisasi bantuan secara internal.

Aji menegaskan bahwa pemerintah daerah, sebagai pemegang otoritas dan pengelola anggaran, seharusnya memberikan contoh nyata terlebih dahulu dalam memberikan bantuan. Dengan menunjukkan inisiatif yang kuat dari pihak pemerintah, masyarakat dengan sendirinya akan tergerak untuk ikut serta tanpa harus melalui instruksi yang berpotensi membebani orang tua murid di sekolah.

Pertanyaan Umum

Mengapa donasi di sekolah dianggap membebani orang tua?

Banyak orang tua murid saat ini masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ketika sekolah mewajibkan atau menghimbau donasi, orang tua seringkali merasa tertekan untuk memberikan uang meski kondisi finansial mereka sedang pas-pasan demi menjaga harga diri atau partisipasi anak mereka.

Apakah menanamkan empati di sekolah harus melalui donasi uang?

Tidak harus. Guru dapat mengajarkan empati melalui kegiatan edukatif yang tidak melibatkan uang, seperti diskusi mengenai sejarah bencana, memfasilitasi pengiriman surat semangat untuk korban, atau melakukan aksi sosial yang bersifat sukarela tanpa ada target nominal tertentu yang membebani siswa.

Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas bantuan bencana?

Tanggung jawab utama penanggulangan bencana berada di tangan pemerintah melalui dana darurat yang sudah dialokasikan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat menggerakkan ASN atau pihak lain yang secara ekonomi lebih mampu daripada membebankan penggalangan dana kepada siswa sekolah dasar dan menengah.