Redaksiku.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan akan menghentikan program barak militer atau pengiriman siswa bermasalah ke barak militer setelah pelaksanaan gelombang kedua selesai.
Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari berbagai pihak, termasuk pembahasan antara DPRD Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan setempat.
Program yang awalnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini sempat menjadi sorotan publik. Tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan pembinaan karakter kepada para siswa yang memiliki catatan pelanggaran kedisiplinan, hukum, atau perilaku menyimpang lainnya melalui pendekatan pelatihan ala militer. Namun, setelah berjalan selama dua gelombang, kebijakan ini akan dihentikan dan dialihkan ke pendekatan yang lebih terintegrasi dalam kurikulum pendidikan sekolah.
Hasbullah Rahmad, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan pendidikan, menjelaskan kepada media bahwa penghentian program barak militer ini merupakan langkah yang sudah direncanakan. Ia menyampaikan bahwa Komisi V DPRD Jabar telah melakukan diskusi mendalam bersama Dinas Pendidikan dan menyepakati bahwa metode pembentukan karakter siswa akan dikemas dalam bentuk yang lebih sistematis dan kontekstual melalui kurikulum Muatan Lokal (Mulok).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Iya, kami dari DPRD Jawa Barat sudah berdialog dengan Disdik Jabar. Intinya, program barak militer akan dihentikan setelah gelombang kedua rampung, ujar Hasbullah saat diwawancarai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan melalui kurikulum lokal dianggap lebih relevan dan berkelanjutan. Dalam kurikulum tersebut, siswa akan diberi pemahaman yang menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, seperti keterlibatan dalam tindak kriminal, penggunaan narkoba, serta pelanggaran etika sosial lainnya.
Tujuannya agar siswa benar-benar tahu bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi. Jadi, mereka paham dan tidak hanya diberi hukuman fisik atau pelatihan keras, tapi juga pengertian yang membentuk kesadaran, lanjut Hasbullah.
Program barak militer sempat menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pemerhati pendidikan. Banyak yang menyatakan kekhawatiran atas efektivitas program ini dalam jangka panjang. Beberapa pihak menilai bahwa pembinaan ala militer hanya memberikan efek jera sesaat dan tidak menyentuh akar masalah perilaku siswa. Apalagi, dari sisi anggaran, program ini tergolong mahal dan sulit diterapkan secara konsisten dalam skala besar.
Kalangan pendidik dan psikolog anak juga sempat mengkritik pendekatan militeristik karena dinilai terlalu keras dan tidak ramah terhadap perkembangan psikologis remaja. Mereka menilai bahwa proses pembentukan karakter seharusnya dilakukan melalui pendidikan yang humanis, dialogis, dan berfokus pada pemahaman nilai serta empati, bukan semata-mata disiplin fisik.
Menanggapi hal ini, pemerintah daerah mengambil jalan tengah dengan mengalihkan semangat dari program tersebut ke dalam kurikulum formal. Materi pembentukan karakter yang sebelumnya diajarkan di barak militer kini akan menjadi bagian dari Muatan Lokal yang disesuaikan dengan konteks masing-masing sekolah di Jawa Barat.
Muatan Lokal sendiri merupakan bagian dari kurikulum yang dapat disusun oleh daerah atau sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar. Dengan menyisipkan pendidikan karakter dalam muatan ini, sekolah diharapkan lebih fleksibel dalam menyampaikan nilai-nilai moral, hukum, dan sosial kepada siswa, tanpa harus mengandalkan metode pelatihan fisik yang ekstrem.
Keputusan ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling dan wali kelas dalam memetakan perilaku siswa, sekaligus memberikan pendekatan pembinaan yang lebih personal dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendidik anak diharapkan akan ditingkatkan, karena banyak kasus kenakalan remaja yang berakar dari kurangnya pengawasan dan komunikasi di lingkungan keluarga.
Kebijakan penghentian ini menjadi langkah strategis untuk menyempurnakan sistem pendidikan karakter di Jawa Barat agar lebih inklusif, terencana, dan efektif. Para kepala sekolah nantinya akan diberi pedoman dalam menyusun materi Muatan Lokal yang relevan dengan isu-isu karakter dan perilaku siswa.
Selain itu, pemerintah daerah juga disebut-sebut akan memperkuat sinergi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, hingga BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam menyusun kurikulum yang berbasis pemahaman hukum dan bahaya narkoba bagi pelajar. Sosialisasi di sekolah akan digiatkan agar siswa memahami konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan yang menyimpang dan dapat membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Meskipun menuai banyak pro dan kontra, penghentian program ini menjadi penanda adanya evaluasi dan penyempurnaan dari sistem pendidikan di Jawa Barat. Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menyusun materi kurikulum karakter yang efektif, menyentuh, dan mampu diterapkan secara menyeluruh di setiap satuan pendidikan tanpa menimbulkan resistensi dari guru maupun siswa.
Dengan pendekatan yang lebih kontekstual melalui kurikulum, diharapkan pembinaan siswa bermasalah akan lebih membumi, mudah diterima, dan bisa memberikan perubahan jangka panjang dalam pembentukan karakter generasi muda Jawa Barat.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai Sumber
