Program Barak Militer untuk Siswa Bermasalah di Jawa Barat Akan Dihentikan, Dialihkan ke Kurikulum Sekolah

- Penulis

Sabtu, 28 Juni 2025 - 17:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Program Barak Militer untuk Siswa Bermasalah di Jawa Barat Akan Dihentikan, Dialihkan ke Kurikulum Sekolah

Program Barak Militer untuk Siswa Bermasalah di Jawa Barat Akan Dihentikan, Dialihkan ke Kurikulum Sekolah

Redaksiku.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan akan menghentikan program barak militer atau pengiriman siswa bermasalah ke barak militer setelah pelaksanaan gelombang kedua selesai.

Kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari berbagai pihak, termasuk pembahasan antara DPRD Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan setempat.

Program yang awalnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini sempat menjadi sorotan publik. Tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan pembinaan karakter kepada para siswa yang memiliki catatan pelanggaran kedisiplinan, hukum, atau perilaku menyimpang lainnya melalui pendekatan pelatihan ala militer. Namun, setelah berjalan selama dua gelombang, kebijakan ini akan dihentikan dan dialihkan ke pendekatan yang lebih terintegrasi dalam kurikulum pendidikan sekolah.

Hasbullah Rahmad, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi urusan pendidikan, menjelaskan kepada media bahwa penghentian program barak militer ini merupakan langkah yang sudah direncanakan. Ia menyampaikan bahwa Komisi V DPRD Jabar telah melakukan diskusi mendalam bersama Dinas Pendidikan dan menyepakati bahwa metode pembentukan karakter siswa akan dikemas dalam bentuk yang lebih sistematis dan kontekstual melalui kurikulum Muatan Lokal (Mulok).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Iya, kami dari DPRD Jawa Barat sudah berdialog dengan Disdik Jabar. Intinya, program barak militer akan dihentikan setelah gelombang kedua rampung, ujar Hasbullah saat diwawancarai.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendekatan melalui kurikulum lokal dianggap lebih relevan dan berkelanjutan. Dalam kurikulum tersebut, siswa akan diberi pemahaman yang menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, seperti keterlibatan dalam tindak kriminal, penggunaan narkoba, serta pelanggaran etika sosial lainnya.

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai Sumber

Follow WhatsApp Channel www.redaksiku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hamidah Rachmayanti Ceritakan Putri dan Suami Nyaris Terseret Ombak di Bali
Ternyata Ini Alasan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Deyang Mengundurkan Diri
Berita Terbaru BGN: Kepala Mundur di Tengah Pemangkasan Anggaran dan Evaluasi Program MBG
Irigasi Rusak, Petani di Barru Terancam Gagal Panen, Firdaus Permadi: Jangan Cuma Janji!
Kendaraan Dinas 2026: Aturan Diperketat, Anggaran Mobil Eselon I Capai Rp931 Juta
Penipuan Daring Makin Marak, OJK Catat Lebih dari 608 Ribu Kasus
Aturan Baru! WNA yang Ingin Jadi WNI Wajib Bayar Rp75 Juta untuk Naturalisasi
Wah, Ternyata! Penimbunan Solar Subsidi di Barru Berujung Penjara
Diskusi Pembaca

Jadilah yang pertama berkomentar

Bagikan tanggapan Anda secara santun. Komentar yang relevan membuat diskusi lebih bermanfaat.

Tulis Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *.

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:40 WIB

Hamidah Rachmayanti Ceritakan Putri dan Suami Nyaris Terseret Ombak di Bali

Rabu, 22 Juli 2026 - 09:38 WIB

Ternyata Ini Alasan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Deyang Mengundurkan Diri

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:25 WIB

Berita Terbaru BGN: Kepala Mundur di Tengah Pemangkasan Anggaran dan Evaluasi Program MBG

Selasa, 21 Juli 2026 - 20:31 WIB

Irigasi Rusak, Petani di Barru Terancam Gagal Panen, Firdaus Permadi: Jangan Cuma Janji!

Selasa, 21 Juli 2026 - 15:36 WIB

Kendaraan Dinas 2026: Aturan Diperketat, Anggaran Mobil Eselon I Capai Rp931 Juta

Berita Terbaru