Kasus pagar laut yang melibatkan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) di Bekasi, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik.
Proses penyelidikan ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, yang memanggil beberapa saksi, termasuk perwakilan dari PT TRPN.
Seiring dengan investigasi, muncul pula dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan hak milik (SHM) yang beredar di kawasan tersebut.
Berikut adalah perkembangan terbaru mengenai kasus ini yang melibatkan aspek pidana dan administratif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus Pagar Laut Bekasi dan Penyidikan Bareskrim Polri
Pada Senin, 17 Februari 2025, Bareskrim Polri mulai memeriksa sejumlah pihak terkait kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan PT TRPN.
Pemeriksaan dilakukan terhadap sepuluh orang saksi, termasuk perwakilan dari perusahaan tersebut.
Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Djuhandani Raharjo Puro, langkah ini merupakan bagian dari proses klarifikasi untuk menelusuri lebih lanjut apakah ada unsur pidana dalam kasus pemasangan pagar laut tersebut.
Iya, kita undang untuk klarifikasi sebanyak 10 orang sebagai saksi, termasuk dari TRPN, kata Djuhandani saat dikonfirmasi pada Selasa, 18 Februari 2025.
Kasus ini telah menarik perhatian karena melibatkan kemungkinan pemalsuan dokumen SHGB dan SHM, yang telah dilaporkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Meskipun saat ini Bareskrim Polri masih mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus pagar laut Bekasi, pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara melalui kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, menyatakan kesiapan untuk memenuhi sanksi administratif yang akan diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Termasuk membayar denda yang mencapai Rp3 miliar, jika memang ada pelanggaran yang terbukti dilakukan perusahaan tersebut. Sebagai informasi, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara telah mengonfirmasi bahwa mereka siap membayar sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyidikan Pemalsuan Sertifikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan
Penyelidikan kasus pagar laut di Bekasi tidak hanya berkaitan dengan pemasangan pagar ilegal, tetapi juga terkait dengan dugaan pemalsuan dokumen penting yang menyertai pembangunan tersebut.
Bareskrim Polri mendapatkan temuan adanya 93 dokumen SHM yang diduga dipalsukan. Modus operandi yang digunakan dalam pemalsuan ini diduga melibatkan perubahan data pada sertifikat yang diterbitkan sebelumnya.
Kasus ini menjadi lebih kompleks karena menyentuh aspek hukum pertanahan, yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut keterangan Brigjen Djuhandani Raharjo Puro, pihaknya sedang mendalami lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam pemalsuan tersebut.
Hal ini tentu akan menentukan sejauh mana keterlibatan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dalam proses ini, meskipun perusahaan tersebut menyatakan tidak mengetahui adanya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak-pihak tertentu.
Sejauh ini, Bareskrim masih melakukan pengumpulan bukti dan klarifikasi untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tanggapan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara Terhadap Kasus Pagar Laut dan Sanksi Denda
Dalam menghadapi penyelidikan ini, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara mengonfirmasi bahwa mereka akan mematuhi semua sanksi yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satunya adalah denda yang diperkirakan sebesar Rp3 miliar sebagai konsekuensi atas pelanggaran pemasangan pagar laut yang tidak sesuai aturan.
Kuasa hukum perusahaan, Deolipa Yumara, menegaskan bahwa pihak TRPN siap untuk membayar denda yang telah ditetapkan tanpa ada upaya untuk menghindari kewajiban tersebut.
Selain itu, Deolipa juga menyatakan bahwa pihak TRPN tengah berupaya bekerjasama dengan pihak berwenang untuk memperbaiki segala kekurangan administratif yang ada terkait dengan proyek pagar laut di Bekasi.
PT TRPN berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik, dengan memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun kasus ini sedang dalam proses penyidikan yang lebih mendalam.
Penyelidikan kasus pagar laut Bekasi ini akan terus berlanjut, dengan Bareskrim Polri mendalami potensi adanya pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan pelanggaran administratif.
Kasus ini melibatkan PT TRPN sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pemasangan pagar laut, serta dugaan penyalahgunaan dokumen sertifikat yang ada.
Meskipun PT TRPN sudah menyatakan kesiapan untuk membayar denda yang ditetapkan oleh KKP, penyidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap sejauh mana peran mereka dalam kasus ini.
Semua pihak berharap agar proses hukum ini berjalan dengan transparan dan adil, demi kepentingan publik dan penegakan hukum yang lebih baik. (*)
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
