Redaksiku.com – Pemerintah Kota Sukabumi kini mengambil langkah tegas untuk merombak total sistem pelatihan kerja yang selama ini berjalan. Langkah ini diambil sebagai respons atas evaluasi efektivitas program yang dianggap belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja, sehingga anggaran yang digelontorkan ke depannya harus dipastikan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi warga dan mempermudah akses mereka ke dunia industri.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan bahwa standar keberhasilan sebuah program pelatihan tidak boleh lagi hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah peserta yang hadir atau seberapa sering kegiatan tersebut diselenggarakan. Baginya, indikator keberhasilan yang paling krusial adalah kemampuan lulusan pelatihan untuk terserap di pasar kerja, baik di perusahaan lokal maupun melalui sektor lainnya yang membutuhkan keahlian spesifik.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ayep saat membuka kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2026 di Balai Latihan Kerja (BLK) Cipanengah, Kota Sukabumi, pada Rabu, 16 September 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih cermat dalam mengelola setiap rupiah dana publik agar tidak terbuang percuma pada program yang bersifat seremonial belaka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah Kota Sukabumi mengevaluasi efisiensi anggaran pelatihan yang sebelumnya mencapai 300 juta rupiah untuk 100 peserta dengan durasi singkat, guna memastikan hasil akhir yang jauh lebih produktif.
Pergeseran Paradigma dalam Pelatihan Tenaga Kerja
Selama ini, pola pelatihan sering kali terjebak pada angka-angka administratif yang kurang menyentuh akar permasalahan pengangguran. Ayep menyoroti bahwa banyak pelatihan yang hanya fokus pada pemberian keterampilan umum tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemilik bisnis atau manajer personalia di perusahaan saat ini.
Dalam model baru yang akan diterapkan, Pemkot Sukabumi akan membalik alur prosesnya. Jika sebelumnya pelatihan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian mencari peluang kerja, maka sekarang pemerintah akan memulai dari pemetaan kebutuhan industri. Dengan mengetahui apa yang dicari oleh pasar, pelatihan yang diberikan akan menjadi lebih relevan dan memiliki target penempatan yang jelas.
Reformasi ini mewajibkan setiap program pelatihan memiliki keterkaitan langsung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan standar kompetensi yang diminta oleh dunia usaha.
Tujuan dari perubahan ini sangat sederhana namun fundamental, yakni memastikan masyarakat tidak hanya pulang dengan membawa sertifikat, tetapi juga membawa keahlian yang bisa mereka jual di pasar tenaga kerja. Ayep menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor industri adalah kunci utama agar kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja bisa segera teratasi.
Kolaborasi dengan Berbagai Lembaga dan Sektor
Untuk mendukung visi tersebut, Pemkot Sukabumi menggandeng sejumlah institusi pendidikan dan pelatihan untuk memperluas cakupan kompetensi yang ditawarkan. Beberapa lembaga yang terlibat dalam program tahun ini antara lain:
- Politeknik Sukabumi yang fokus pada penguatan kompetensi teknis terapan.
- Pasim yang berperan dalam pengembangan keterampilan manajemen dan vokasi.
- Taman Siswa yang menyediakan kurikulum pelatihan berbasis keahlian praktis.
- Delta sebagai mitra dalam penyediaan modul pelatihan yang adaptif dengan kebutuhan industri.
Selain memperkuat kolaborasi di dalam negeri, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang resmi. Langkah ini diambil sebagai salah satu kanal bagi masyarakat yang ingin mengembangkan karier di luar negeri melalui jalur yang legal, aman, dan terukur secara kompetensi.
Pemerintah Kota Sukabumi menekankan bahwa setiap warga yang ingin bekerja sebagai pekerja migran harus melalui jalur resmi agar mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
Ayep menambahkan bahwa menjadi pekerja migran bukanlah pilihan terakhir, melainkan sebuah peluang profesional jika dibekali dengan kompetensi yang mumpuni. Dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku, diharapkan masyarakat yang mengikuti pelatihan ini tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi juga peningkatan taraf hidup yang lebih baik melalui sistem yang transparan.
Pertanyaan Umum
Apa tujuan utama dari reformasi pelatihan kerja di Kota Sukabumi?
Tujuan utamanya adalah memastikan anggaran pelatihan memberikan hasil nyata berupa penempatan kerja bagi peserta, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif atau jumlah peserta pelatihan.
Bagaimana cara pemerintah menentukan jenis pelatihan yang diberikan?
Pemerintah akan melakukan pemetaan kebutuhan dunia kerja terlebih dahulu. Pelatihan akan disesuaikan dengan kompetensi spesifik yang memang dicari oleh perusahaan atau industri saat ini.
Apakah program ini juga mencakup peluang kerja di luar negeri?
Ya, pemerintah membuka kerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran resmi bagi mereka yang telah memenuhi standar kompetensi tertentu agar dapat bekerja secara legal dan terlindungi.
Ringkasan
Pemkot Sukabumi merombak sistem pelatihan kerja dengan memprioritaskan kebutuhan industri agar lulusan lebih mudah terserap di pasar kerja. Reformasi ini mengubah pola dari sekadar pelatihan administratif menjadi program berbasis kompetensi yang selaras dengan kebutuhan perusahaan dan sektor tenaga kerja.
