Redaksiku.com – Pemerintah Provinsi Banten menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Penegasan ini disampaikan oleh Tinawati Andra Soni usai menghadiri rapat koordinasi strategis yang mempertemukan para pengampu kebijakan daerah dan pusat di Jakarta pada Senin, 21 September 2026.
Penguatan Tata Kelola Lembaga di Tingkat Regional
Pertemuan penting yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan tata kelola tiga lembaga kemasyarakatan utama. Organisasi yang menjadi sorotan meliputi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK, serta Tim Pembina Posyandu untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.
Ketua Harian Dekranas yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menjelaskan bahwa perbaikan struktur organisasi menjadi fondasi esensial agar pelaksanaan tugas di lapangan berjalan lebih terarah. Sinergi antarlembaga ini dinilai krusial mengingat ketiganya memegang peran sentral dalam menggerakkan sektor pemberdayaan masyarakat di akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penguatan tata kelola kelembagaan mencakup penataan struktur organisasi, pembagian tugas, hingga mekanisme evaluasi yang sistematis.
Strategi Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kesejahteraan
Menanggapi arahan tersebut, Tinawati Andra Soni menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemitraan yang terjalin dengan baik diyakini mampu mengoptimalkan setiap alokasi program yang menyentuh langsung aspek kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Implementasi di lapangan juga memerlukan komitmen kuat hingga wilayah administratif terkecil agar tidak ada program yang salah sasaran. Langkah konkret yang disiapkan Pemprov Banten mencakup:
- Koordinasi intensif antara Organisasi Perangkat Daerah dan kementerian terkait.
- Pendampingan program kesejahteraan secara berkala hingga tingkat desa dan kelurahan.
- Pengembangan kapasitas kader posyandu dan pelaku industri kerajinan lokal.
Rapat koordinasi lintas wilayah ini dijadwalkan berlanjut untuk kawasan Indonesia Tengah dan Timur pada bulan Oktober serta November mendatang.
Perluasan Jangkauan Program Nasional
Pelaksanaan rapat koordinasi yang dibagi berdasarkan zonasi wilayah dilakukan mengingat kapasitas fasilitas yang tersedia. Untuk tahap awal, fokus diberikan pada wilayah Indonesia Bagian Barat yang mencakup puluhan provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui kejelasan tata kelola mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi, pemerintah optimistis target peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektoral ini sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas birokrasi dalam merespons kebutuhan nyata di tengah masyarakat.
Pertanyaan Umum
Apa fokus utama dari rapat koordinasi di Hotel Bidakara?
Rapat tersebut berfokus pada penguatan tata kelola lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu agar lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan program pusat?
Pemprov Banten menyatakan siap berkolaborasi serta mengimplementasikan berbagai program secara nyata hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan dampaknya terserap optimal.
Kapan agenda serupa untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur dilaksanakan?
Rangkaian kegiatan penguatan kelembagaan untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Oktober dan November mendatang.
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sebagaimana ditegaskan oleh Tinawati Andra Soni usai rapat koordinasi strategis di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026. Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, guna membahas penguatan tata kelola kelembagaan seperti Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu wilayah Indonesia Bagian Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui strategi kolaborasi lintas sektor yang mencakup koordinasi intensif antara Organisasi Perangkat Daerah dan kementerian terkait, pendampingan program kesejahteraan hingga tingkat desa, serta pengembangan kapasitas kader posyandu dan perajin lokal. Langkah konkret ini dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran dan efektivitas birokrasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
