Demonstrasi GMNI Sukabumi Soroti Kinerja Pemkot dan DPRD

Redaksiku.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sukabumi Raya kembali mendatangi Kantor Pemerintah Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Kamis sore untuk menuntut transparansi tata kelola anggaran daerah. Aksi unjuk rasa yang kesembilan kalinya ini menegaskan komitmen mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengawasan publik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta efektivitas pengawasan kinerja birokrasi setempat.

Gilang Tri Buana selaku Wakabid Politik Hukum dan Ham GMNI Sukabumi Raya menyatakan bahwa lembaganya menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam tubuh birokrasi. Isu utama yang diangkat mencakup keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan, polemik Dewan Pengawas RSUD Syamsudin SH, serta potensi konflik kepentingan yang mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Sorotan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Gerakan mahasiswa menilai pemerintah daerah tidak boleh terus menerus merespons kritik publik dengan janji seremonial semata tanpa penyelesaian nyata. Terlebih lagi, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 mencatat berbagai persoalan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK Nomor: 25.A/T/LHP/DJPKNV.BDG/PPD.01/05/2026 yang diterbitkan pada 28 Mei 2026, teridentifikasi nilai ketidakpatuhan finansial mencapai Rp6.540.277.668. Angka signifikan tersebut bersumber dari berbagai pos anggaran yang dinilai memerlukan penjelasan publik secara memadai dan transparan.

Temuan pemeriksaan tersebut mencakup beberapa pos anggaran penting yang menjadi sorotan utama dalam laporan keuangan daerah, antara lain:

• Kekurangan penerimaan kontribusi atas aset kemitraan.
• Denda keterlambatan kontribusi dan ketidaksesuaian belanja bahan bakar minyak dengan kondisi senyatanya.
• Kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan jalan serta kelebihan pembayaran honorarium dan jasa konsultansi.
• Pembayaran honorarium dan insentif Dewan Pengawas RSUD serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

GMNI mengingatkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian dari auditor negara tidak boleh dijadikan legitimasi tunggal untuk menutup mata dari temuan ketidakpatuhan. Pemerintah wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Daftar Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan belasan poin tuntutan mendesak kepada pihak eksekutif dan legislatif. Tuntutan ini berfokus pada pembenahan sistem pengendalian internal, pembubaran tim ad-hoc yang dinilai tumpang tindih, serta transparansi alokasi anggaran publik.

Berikut adalah poin-poin utama tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa kepada Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi:

• Mendesak pembukaan rincian temuan BPK secara transparan beserta status penyelesaiannya kepada masyarakat luas.
• Mendesak penyelesaian seluruh kewajiban pengembalian ke kas daerah berdasarkan rekomendasi lembaga pemeriksa keuangan.
• Mendesak pembubaran Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan dan Tim Penasehat Wali Kota Sukabumi karena kejelasan dasar hukum dan efektivitas kinerjanya dipertanyakan.
• Mendesak pencopotan Dewan Pengawas RSUD Syamsudin SH yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengangkatan dan rangkap jabatan.
• Mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk memperkuat fungsi pengawasan serta menggunakan instrumen konstitusional terhadap kebijakan eksekutif.

Organisasi mahasiswa ini menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti pada ruang seremonial atau sekadar catatan demonstrasi jalanan. Kontrol sosial akan terus dilayangkan demi memastikan anggaran publik benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Pertanyaan Umum

Apa dasar utama aksi unjuk rasa mahasiswa di Sukabumi?

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap pengelolaan APBD Kota Sukabumi, sorotan terhadap temuan BPK tahun 2025, serta desakan penyelesaian rekomendasi Panitia Panja DPRD.

Berapa nilai temuan ketidakpatuhan keuangan yang disorot?

Berdasarkan LHP BPK per 28 Mei 2026, tercatat nilai ketidakpatuhan finansial mencapai Rp6.540.277.668 yang berasal dari berbagai pos anggaran seperti belanja, honorarium, dan pengelolaan aset.

Apa saja tuntutan spesifik yang diajukan oleh GMNI?

Tuntutan utama meliputi transparansi temuan BPK, penyelesaian pengembalian dana ke kas daerah, pembubaran tim khusus seperti TKPP yang dinilai tumpang tindih, serta pencopotan pengawas rumah sakit yang dianggap tidak sesuai ketentuan.