Dilema Mahasiswa Merauke Antara Biaya Hidup dan Kuliah

Redaksiku.com – Hari Sabtu pagi, sebuah pesan singkat dari mahasiswa berinisial SSH yang menempuh studi di STK Santo Yakobus Merauke, Papua Selatan, mendarat di grup WhatsApp para dosen dan seketika mengoyak kesadaran akademis.

Ia terpaksa meminta izin untuk tidak mengikuti perkuliahan karena bekal makan di rumahnya benar-benar habis, sehingga harus bekerja lembur semalaman penuh hanya demi bisa membeli sekilo beras untuk menyambung hidup.

Realitas pahit ini seakan menampar wajah dunia pendidikan kita yang sering kali terjebak dalam aturan administratif yang kaku, sementara di luar tembok kampus ada pergulatan bertahan hidup yang jauh lebih keras.

Sejarah Berulang di Tanah Papua

Membaca keluh kesah mahasiswa tersebut, ingatan melayang kembali pada tahun 2002 ketika mengajar di Kolese Pendidikan Guru Khas Papua yang lokasinya kini menjadi tempat berdirinya STK Santo Yakobus.

Kala itu, seorang siswa tercatat hampir selalu absen setiap hari Kamis, yang ternyata disebabkan oleh strategi bertahan hidup bersama enam kawannya dari Pulau Kimaam di sebuah pondok sederhana di kawasan Mangga Dua, Merauke.

Kisah tersebut akhirnya sampai ke meja Bupati Merauke kala itu, Johanes Gluba Gebze, yang kemudian mengambil kebijakan nyata untuk menanggung kebutuhan beras mereka agar bisa fokus belajar tanpa harus mengorbankan sekolah.

Namun, dua puluh empat tahun berlalu setelah Merauke mekar menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan, ironisnya kisah serupa tetap saja terulang dan mengancam masa depan generasi muda.

Benturan Hierarki Kebutuhan di Kampus

Sebagai pengelola institusi pendidikan, para pendidik kerap terperangkap dalam padatnya rutinitas administratif dan penegakan integritas akademik, sehingga menciptakan titik buta terhadap penderitaan mahasiswa.

Merujuk pada pemikiran etika filsuf Emmanuel Levinas, institusi sering kali luput melihat wajah liyan berupa kelelahan dan kecemasan yang menuntut tanggung jawab kemanusiaan mendahului tuntutan akademis semata.

Apa yang dialami mahasiswa perantau bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen belajar, melainkan benturan sosiologis yang nyata antara idealisme akademik dan kerasnya himpitan ekonomi.

Ketidakhadiran kuliah dengan alasan mencari makan harus dibaca sebagai sinyal darurat dari struktur sosial yang membutuhkan pembenahan secara bijaksana dari berbagai pihak terkait.

Sinergi Institusi dan Kepedulian Bersama

Mengatasi persoalan sistemik ini tentu tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kedermawanan insidental seorang dosen wali, melainkan menuntut langkah sinergis yang berkesinambungan dari perguruan tinggi dan pemerintah.

Perguruan tinggi ditantang untuk memperkuat sistem pendampingan melalui pemetaan latar belakang sosial ekonomi mahasiswa perantau, sehingga kampus benar-benar berfungsi sebagai oase yang merawat kemanusiaan.

Sementara itu, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten perlu mendesain intervensi kebijakan yang menyentuh jaminan hidup dasar, bukan sekadar berfokus pada infrastruktur fisik semata.

Kebijakan berdimensi kemanusiaan terbukti pernah menyelamatkan masa depan anak-anak Papua di masa lalu, dan semangat kepedulian serupa harus terus dihidupkan di tanah Papua Selatan.

Pertanyaan Umum

Mengapa mahasiswa harus absen kuliah demi mencari beras?

Mahasiswa perantau sering kali dihadapkan pada kesulitan ekonomi ekstrem dan habisnya bekal pangan, sehingga terpaksa bekerja lembur atau serabutan demi bisa membeli makanan pokok untuk bertahan hidup.

Bagaimana peran institusi pendidikan dalam mengatasi masalah ini?

Institusi pendidikan dapat memperkuat sistem pendampingan melalui dosen wali, memetakan kondisi sosial ekonomi mahasiswa, serta membangun kerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan jaminan pangan dan subsidi.

Apa bentuk solusi jangka panjang yang dibutuhkan?

Solusi jangka panjang meliputi pemanfaatan dana Otonomi Khusus yang menyentuh jaminan hidup dasar, penyediaan lumbung pangan mahasiswa, serta program kerja paruh waktu yang ramah jadwal kuliah.