Makassar, Redaksiku.com – Pemerintah Kabupaten Barru kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah.
Di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, Kabupaten Barru berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (2/6/2026).
Momentum tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Barru.
Pasalnya, mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut bukanlah perkara mudah.
Di balik capaian itu terdapat kerja panjang, ketelitian administrasi, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, yang mewakili enam kepala daerah penerima opini WTP mengaku bersyukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kami enam kepala daerah mendapatkan opini WTP yang tentunya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi kami semua,” ujar Andi Ina.
Ia menegaskan, capaian tersebut tidak mungkin diraih hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan.
Andi Ina pun memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja siang dan malam selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia mengakui, setiap proses audit yang dilakukan BPK selalu menghadirkan rasa harap sekaligus ketegangan bagi para kepala daerah.
Namun hasil yang diperoleh tahun ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Barru berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Meski demikian, Andi Ina mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah garis akhir.
Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Ini menjadi cambuk bagi kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menilai BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Andi Ina, tantangan ke depan masih cukup besar.
Mulai dari keterbatasan anggaran, persoalan aset, hingga berbagai regulasi yang membutuhkan penyesuaian.
Namun ia optimistis seluruh pemerintah daerah mampu menjawab tantangan tersebut melalui semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Hari ini kondisi anggaran memang penuh tantangan, tetapi kami yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, keadaan akan semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, opini WTP merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Meski begitu, Winner mengingatkan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sekadar sebagai penghargaan tahunan.
Ia menegaskan, kualitas pengelolaan keuangan harus terus ditingkatkan melalui tindak lanjut atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.
BPK, kata dia, memberikan waktu paling lambat 60 hari kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam LHP.
“Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Winner.
Prestasi WTP ke-11 berturut-turut yang diraih Kabupaten Barru menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut menjadi amanah untuk terus menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Barru dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektur Daerah, Kepala Dinas PUPR Perkim, Kabag Umum Setda Barru, Kabag Protokol Setda Barru, Sekretaris DPRD Barru, serta para sekretaris dan kepala bidang lingkup BKAD Kabupaten Barru.
