Redaksiku.com – Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan ekonomi global berisiko anjlok hingga 1,3 persen pada 2026 apabila konflik di Timur Tengah berlangsung selama enam bulan atau lebih.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, dalam perkembangan terbaru yang dipublikasikan pada 22 Juli 2026.
Angka 1,3 persen merupakan skenario terburuk, bukan proyeksi dasar terbaru. Skenario itu menggambarkan kemungkinan yang dapat terjadi jika konflik terus meluas, jalur pelayaran terganggu, infrastruktur minyak mengalami kerusakan, dan harga energi bertahan tinggi.
Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia akan turun lebih dari separuh dibandingkan pertumbuhan sekitar 2,9 persen pada 2025. Inflasi global juga dapat melonjak hingga 4,5 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ringkasan Peringatan Terbaru Bank Dunia
| Indikator | Skenario terburuk |
|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi global 2026 | 1,3 persen |
| Pertumbuhan global 2025 | 2,9 persen |
| Perkiraan inflasi global | 4,5 persen |
| Pemicu utama | Konflik berkepanjangan dan gangguan energi |
| Negara berisiko utang tinggi | 32 negara |
| Kelompok paling rentan | Negara berkembang dan berpendapatan rendah |
| Proyeksi pertumbuhan Indonesia 2026 | 5,0 persen |
| Proyeksi Indonesia 2027–2028 | 5,2 persen |
Proyeksi Indonesia sebesar 5 persen masih merupakan perkiraan resmi Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026. Belum ada pengumuman resmi bahwa angka tersebut telah direvisi setelah peringatan terbaru mengenai konflik global.
Mengapa Ekonomi Global Bisa Turun ke 1,3 Persen?
Bank Dunia menyusun beberapa skenario untuk mengukur dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia.
Skenario terburuk memperhitungkan pertempuran yang berlangsung sekurang-kurangnya enam bulan, kerusakan fasilitas produksi minyak, serta gangguan berkepanjangan pada jalur perdagangan utama.
Gangguan di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb dapat menghambat pengiriman minyak, gas, pupuk, belerang, helium, dan berbagai bahan penting lainnya. Kondisi tersebut bukan hanya menaikkan biaya energi, tetapi juga memengaruhi produksi pangan dan industri.
Tekanan menjadi semakin nyata ketika harga minyak kembali bergerak mendekati 100 dolar AS per barel. Kenaikan biaya energi dapat menghidupkan kembali ancaman stagflasi, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melemah tetapi inflasi tetap tinggi.

Angka 1,3 Persen Bukan Ramalan Pasti
Masyarakat perlu memahami bahwa Bank Dunia belum menyatakan ekonomi global pasti hanya tumbuh 1,3 persen.
Angka tersebut merupakan hasil pemodelan untuk skenario paling buruk. Realisasi pertumbuhan akan bergantung pada durasi konflik, pergerakan harga minyak, kelancaran perdagangan, kebijakan bank sentral, serta kemampuan pemerintah melindungi ekonomi domestik.
Apabila konflik mereda dan jalur energi kembali beroperasi normal, dampaknya dapat lebih kecil dibandingkan skenario tersebut.
Sebaliknya, apabila konflik meluas ke negara penghasil minyak lainnya, kerusakan infrastruktur semakin besar, atau jalur pelayaran terus ditutup, risiko terhadap pertumbuhan dan inflasi akan meningkat.
Harga Minyak Menjadi Ancaman Utama
Minyak mempunyai pengaruh besar terhadap hampir seluruh kegiatan ekonomi.
Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya bahan bakar, listrik, transportasi, produksi, logistik, perjalanan udara, pertanian, dan distribusi barang.
Produsen dapat meneruskan peningkatan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga jual. Hal inilah yang berpotensi membuat inflasi kembali meningkat meskipun permintaan masyarakat sedang melemah.
Kenaikan minyak menuju sekitar 100 dolar AS per barel juga mendorong imbal hasil obligasi global naik karena pasar kembali memperkirakan bank sentral harus mempertahankan atau menaikkan suku bunga.
Inflasi Global Bisa Mencapai 4,5 Persen
Dalam skenario konflik berkepanjangan, Bank Dunia memperkirakan inflasi utama dunia dapat mencapai 4,5 persen.
Peningkatan tidak hanya berasal dari bahan bakar. Gangguan pasokan pupuk dan bahan pendukung pertanian dapat menaikkan biaya produksi pangan.
Harga makanan juga dapat meningkat akibat biaya diesel untuk mesin pertanian, transportasi, pengolahan, pendinginan, dan pengemasan.
Negara dengan porsi pengeluaran makanan yang besar dalam konsumsi rumah tangga akan menghadapi tekanan lebih berat. Negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia, termasuk kelompok yang dinilai rentan terhadap kombinasi kenaikan biaya pangan dan energi.
Risiko Besar bagi Negara yang Memiliki Banyak Utang
Bank Dunia mencatat sekitar 40 persen negara berpendapatan rendah dan menengah sudah mengalami tekanan utang atau berada dalam risiko tinggi untuk mengalaminya.
Jumlah tersebut mencakup sekitar 32 negara. Risiko dapat meningkat dengan cepat apabila inflasi memaksa bank sentral menaikkan suku bunga.
Suku bunga tinggi membuat biaya penerbitan utang baru dan pembayaran kembali utang lama menjadi lebih mahal.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto negara berkembang dan pasar berkembang rata-rata mencapai sekitar 74 persen pada 2025. Sebelum pandemi, angkanya berada di kisaran 50–55 persen.
Untuk negara berpendapatan rendah, rasio rata-rata mencapai 67 persen, meningkat dari sekitar 40 persen sebelum pandemi.
Negara yang harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membayar bunga dapat terpaksa mengurangi dana pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Ancaman Krisis Utang Baru
Indermit Gill menggambarkan masalah utang sebagai krisis yang berkembang secara perlahan.
Negara tidak harus langsung gagal membayar utang untuk mengalami dampak serius. Pembayaran bunga yang semakin besar dapat menghabiskan anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sebagian negara mungkin membutuhkan restrukturisasi atau penghapusan sebagian utang berdasarkan kondisi masing-masing.
Bank Dunia menilai perbaikan mekanisme restrukturisasi utang oleh kelompok negara G20 telah berlangsung, tetapi prosesnya masih relatif lambat dibandingkan peningkatan risiko yang dihadapi negara berkembang.
Bagaimana Dampaknya terhadap Indonesia?
Dampak kepada Indonesia dapat muncul melalui harga energi, nilai tukar rupiah, inflasi, perdagangan, biaya utang, serta penurunan permintaan ekspor.
Indonesia memang memiliki produksi minyak dan gas, tetapi kebutuhan bahan bakar domestik membuat perubahan harga energi global tetap berpengaruh terhadap anggaran dan perekonomian.
Apabila minyak terus mahal, biaya subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. Pemerintah kemudian harus memilih antara menambah anggaran, menyesuaikan kebijakan energi, atau mengurangi belanja pada program lain.
Analisis ini merupakan kemungkinan berdasarkan jalur transmisi ekonomi, bukan revisi resmi terbaru Bank Dunia terhadap proyeksi Indonesia. Laporan Bank Dunia sebelumnya memang menekankan pentingnya meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi belanja terkait energi untuk menjaga ruang fiskal.
Proyeksi Indonesia Masih 5 Persen
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects: Managing Risks, Unlocking Productivity, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen pada 2026.
Pertumbuhan diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5,2 persen pada 2027 dan 2028. Bank Dunia menilai tekanan eksternal dapat menahan investasi serta ekspor pada 2026 sebelum pemulihan berlangsung pada dua tahun berikutnya.
| Tahun | Proyeksi pertumbuhan Indonesia |
|---|---|
| 2025 | 5,1 persen |
| 2026 | 5,0 persen |
| 2027 | 5,2 persen |
| 2028 | 5,2 persen |
Bank Dunia juga menilai permintaan domestik masih menjadi penopang penting perekonomian Indonesia.
Konsumsi rumah tangga, investasi dalam negeri, dan belanja pemerintah membantu mempertahankan pertumbuhan ketika lingkungan ekonomi internasional menghadapi ketidakpastian.
Apakah Proyeksi 5 Persen Bisa Berubah?
Proyeksi tersebut dapat berubah apabila tekanan global lebih berat daripada asumsi yang digunakan dalam laporan Juni 2026.
Laporan Global Economic Prospects Bank Dunia menggunakan data dengan batas akhir 2 Juni 2026. Artinya, sejumlah perkembangan terbaru yang terjadi setelah tanggal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam proyeksi dasarnya.
Peningkatan konflik, kenaikan minyak, pelemahan perdagangan, serta inflasi baru dapat membuat Bank Dunia memperbarui proyeksinya dalam laporan mendatang.
Namun, sampai terdapat publikasi resmi berikutnya, angka 5 persen tetap menjadi proyeksi terbaru Bank Dunia untuk Indonesia.
Rupiah Berpotensi Menghadapi Tekanan
Konflik global biasanya mendorong investor memindahkan dana menuju aset yang dianggap lebih aman, seperti dolar AS dan obligasi pemerintah Amerika Serikat.
Perpindahan modal dapat membuat mata uang negara berkembang melemah, termasuk rupiah.
Rupiah yang melemah membuat barang impor menjadi lebih mahal. Dampaknya dapat terlihat pada bahan bakar, mesin, bahan baku industri, pangan impor, obat-obatan, dan peralatan elektronik.
Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75 persen pada Juli 2026 setelah menaikkannya sebesar total 100 basis poin sejak Mei. Kebijakan tersebut antara lain ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi di tengah tekanan eksternal.
Bunga Kredit Bisa Bertahan Tinggi
Kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan inflasi.
Apabila inflasi tetap tinggi, bank sentral mempunyai ruang yang lebih terbatas untuk menurunkan suku bunga.
Bagi masyarakat, kondisi tersebut berarti bunga KPR, kredit kendaraan, kredit usaha, dan pembiayaan konsumsi dapat bertahan tinggi lebih lama.
Bagi pemerintah serta perusahaan, biaya penerbitan obligasi dan memperoleh pinjaman juga dapat meningkat.
Dampaknya tidak selalu terjadi secara langsung karena setiap bank mempunyai kebijakan biaya dana, tingkat risiko, dan strategi penyaluran kredit yang berbeda.
Ekspor Indonesia Juga Bisa Terpengaruh
Perlambatan ekonomi dunia menurunkan permintaan terhadap barang, energi, dan komoditas.
Indonesia berpotensi menghadapi penurunan permintaan untuk produk manufaktur maupun komoditas apabila ekonomi negara mitra dagang melemah.
Di sisi lain, sejumlah komoditas energi dapat memperoleh manfaat dari harga yang meningkat. Namun, keuntungan eksportir tidak selalu mengimbangi peningkatan biaya impor energi, bahan baku, transportasi, dan subsidi.
Bank Dunia menyebut tekanan eksternal terhadap ekspor dan investasi sebagai salah satu alasan pertumbuhan Indonesia diperkirakan melambat menjadi 5 persen pada 2026.
Belanja Pemerintah Harus Lebih Efisien
Bank Dunia menekankan pentingnya menjaga ketahanan fiskal Indonesia melalui peningkatan penerimaan dan kualitas belanja.
Bantuan pemerintah perlu diberikan dengan sasaran yang lebih tepat agar kelompok rentan tetap terlindungi tanpa membuat biaya anggaran membengkak.
Laporan tersebut juga menyarankan peningkatan efisiensi belanja energi, perbaikan hasil investasi publik, dan perlindungan ruang anggaran bagi program prioritas serta jaring pengaman sosial.
Rekomendasi itu menjadi semakin relevan apabila harga minyak bertahan tinggi karena pemerintah akan menghadapi tekanan tambahan pada subsidi dan kompensasi energi.
Produktivitas dan Lapangan Kerja Menjadi Kunci
Bank Dunia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu menghasilkan lebih banyak pekerjaan berkualitas dengan upah lebih tinggi.
Pertumbuhan lima persen belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan apabila pekerjaan yang tercipta didominasi sektor informal, mempunyai produktivitas rendah, atau tidak memberikan penghasilan yang memadai.
Reformasi regulasi, penyederhanaan perdagangan, perbaikan logistik, dan penurunan biaya distribusi dinilai dapat memperkuat daya saing perusahaan Indonesia.
Produktivitas yang lebih tinggi juga membantu perusahaan menghadapi kenaikan biaya energi tanpa sepenuhnya membebankannya kepada konsumen.
Peluang dari Kecerdasan Buatan
Di tengah peringatan mengenai ekonomi global, Bank Dunia melihat kecerdasan buatan sebagai salah satu peluang produktivitas bagi negara berkembang.
Indermit Gill memperkirakan sekitar 10 persen masyarakat di negara miskin berisiko terdampak negatif oleh AI, lebih rendah dibandingkan sekitar 30–40 persen di negara kaya.
Negara berkembang berpeluang menggunakan teknologi untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, administrasi, dan produktivitas usaha.
Namun, manfaat itu memerlukan infrastruktur digital, listrik yang andal, akses internet, perlindungan data, serta tenaga kerja yang mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan.
Apa yang Perlu Dipantau Masyarakat?
Beberapa indikator yang perlu diperhatikan setelah peringatan Bank Dunia meliputi:
- Pergerakan harga minyak dan bahan bakar;
- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS;
- Inflasi makanan dan transportasi;
- Keputusan suku bunga Bank Indonesia;
- Besaran subsidi serta kompensasi energi;
- Permintaan ekspor dari negara mitra;
- Arus modal asing ke pasar saham dan obligasi;
- Pembaruan proyeksi ekonomi Bank Dunia.
Perubahan satu indikator belum tentu langsung menyebabkan krisis. Risiko menjadi lebih besar apabila kenaikan minyak, pelemahan rupiah, inflasi, dan arus modal keluar terjadi dalam waktu bersamaan.
Apa Itu Bank Dunia?
Bank Dunia merupakan lembaga pembangunan internasional yang memberikan pembiayaan, bantuan teknis, riset, dan rekomendasi kebijakan kepada negara anggotanya.
Laporan Indonesia Economic Prospects diterbitkan setiap enam bulan untuk menilai perkembangan ekonomi domestik, prospek, risiko, dan tantangan pembangunan Indonesia.
Bank Dunia berbeda dengan bank komersial karena tidak menawarkan tabungan atau kredit langsung kepada masyarakat.
Lembaga ini membiayai program pemerintah dan pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta reformasi kelembagaan.
Kesimpulan
Bank Dunia memperingatkan pertumbuhan ekonomi dunia dapat turun hingga 1,3 persen pada 2026 apabila konflik Timur Tengah berlangsung selama enam bulan atau lebih.
Dalam skenario tersebut, inflasi global dapat mencapai 4,5 persen akibat gangguan pasokan minyak, perdagangan, pupuk, dan bahan baku pertanian.
Angka 1,3 persen merupakan skenario terburuk, bukan kepastian atau proyeksi dasar.
Bank Dunia belum mengumumkan revisi baru terhadap pertumbuhan Indonesia setelah peringatan tersebut. Proyeksi resminya masih berada di level 5 persen untuk 2026 dan 5,2 persen pada 2027–2028.
Indonesia berpotensi terkena dampak melalui kenaikan harga energi, tekanan rupiah, inflasi, biaya subsidi, suku bunga tinggi, serta melemahnya permintaan ekspor.
Untuk menghadapi risiko tersebut, Bank Dunia menyarankan Indonesia menjaga kredibilitas fiskal, meningkatkan penerimaan, memperbaiki kualitas belanja, menargetkan bantuan energi secara lebih tepat, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas.
FAQ Bank Dunia
Apa berita terbaru Bank Dunia?
Bank Dunia memperingatkan ekonomi global dapat tumbuh hanya 1,3 persen pada 2026 apabila konflik Timur Tengah berlangsung lama dan mengganggu pasokan energi.
Apakah ekonomi global pasti tumbuh 1,3 persen?
Tidak. Angka tersebut merupakan skenario terburuk, bukan proyeksi dasar atau hasil yang pasti terjadi.
Berapa inflasi global dalam skenario terburuk?
Bank Dunia memperkirakan inflasi global dapat mencapai 4,5 persen.
Apa penyebab utama perlambatan ekonomi?
Penyebabnya meliputi konflik berkepanjangan, kerusakan infrastruktur minyak, gangguan jalur perdagangan, kenaikan harga energi, dan suku bunga tinggi.
Berapa proyeksi ekonomi Indonesia pada 2026?
Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2026.
Berapa proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 2027?
Pertumbuhan Indonesia diperkirakan meningkat menjadi sekitar 5,2 persen pada 2027.
Apakah Bank Dunia telah menurunkan proyeksi Indonesia setelah konflik terbaru?
Belum ada pengumuman revisi resmi setelah peringatan terbaru. Angka 5 persen masih menjadi proyeksi yang berlaku.
Apa dampak konflik terhadap Indonesia?
Dampaknya dapat muncul melalui kenaikan harga minyak, inflasi, pelemahan rupiah, biaya subsidi, suku bunga, dan berkurangnya permintaan ekspor.
Mengapa negara berutang tinggi paling rentan?
Kenaikan suku bunga membuat biaya pembayaran utang meningkat dan mengurangi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.
Apa rekomendasi Bank Dunia untuk Indonesia?
Rekomendasinya mencakup menjaga ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas belanja, memperbaiki ketepatan subsidi energi, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan produktivitas.
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber






