Redaksiku.com – Kabar kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta rupanya bukan hanya berdampak pada masyarakat, tapi juga membuat sejumlah investor asing mulai resah.
Beberapa perusahaan energi raksasa dunia seperti Shell, ExxonMobil, dan BP AKR dikabarkan mendatangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan keresahan mereka.
Kunjungan ini berlangsung pada Selasa (7/10/2025) di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, dan dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu.
Pertemuan tersebut juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, serta perwakilan dari Pertamina Patra Niaga.
Investor Energi Curhat Soal Nasib Investasi di Tengah Kelangkaan BBM
Dalam konferensi pers usai pertemuan, Todotua menjelaskan bahwa kedatangan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bentuk kekhawatiran terhadap kepastian dan keberlanjutan investasi mereka di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha swasta ini kepada Kementerian kami, mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, ungkap Todotua.
Ia menjelaskan, keresahan ini muncul akibat adanya isu pembatasan kuota impor bahan bakar non-subsidi yang dijual di SPBU milik swasta.
Kebijakan tersebut dinilai membuat distribusi BBM non-subsidi terganggu, sehingga masyarakat pun kesulitan membeli bahan bakar jenis tersebut di SPBU non-Pertamina seperti Shell, BP, dan Exxon.
Menurut Todotua, para pelaku usaha merasa situasi ini bisa mengancam kelangsungan bisnis dan strategi investasi mereka di Indonesia, terutama dalam jangka panjang.
Pergeseran Konsumsi Jadi Pemicu Lonjakan Permintaan
Todotua juga mengungkapkan penyebab utama munculnya kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta.
Menurutnya, saat ini terjadi pergeseran pola konsumsi (shifting demand) dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM bersubsidi ke BBM non-subsidi.
Ini karena adanya pergerakan atau shifting demand daripada masyarakat yang selama ini menggunakan BBM subsidi ke non-subsidi. Jadi, ini berdampak terhadap meningkatnya volume penjualan di SPBU swasta, jelasnya.
Dengan kata lain, ketika sebagian masyarakat memilih beralih ke BBM non-subsidi, permintaan terhadap produk-produk seperti Shell Super, BP 92, atau Exxon Synergy melonjak tajam.
Namun karena kuota impor untuk BBM non-subsidi masih terbatas, pasokan di beberapa wilayah pun menipis.
Kondisi inilah yang membuat para investor energi asing merasa perlu bicara langsung dengan pemerintah, agar tidak muncul kesan bahwa bisnis mereka terhambat oleh kebijakan yang tidak terkoordinasi.
Negara Diminta Hadir dan Memberikan Kepastian
Dalam kesempatan yang sama, Todotua menegaskan bahwa pemerintah, melalui BKPM dan Kementerian ESDM, berkomitmen untuk hadir dan menengahi situasi ini.
Menurutnya, negara wajib menjaga agar investasi yang sudah berjalan tetap terjaga stabilitasnya.
Jadi existing investment yang ada itu tentunya punya dampak besar terhadap ekosistem ekonomi. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya UMKM, sampai industri pendukung lainnya. Ini yang harus kita jaga dan kelola, tegasnya.
Ia menilai, jika kondisi kelangkaan dan ketidakpastian ini dibiarkan, maka bisa berimbas ke banyak sektor.
Bukan hanya pada bisnis ritel BBM, tapi juga pada rantai pasok industri transportasi, logistik, dan manufaktur yang bergantung pada bahan bakar non-subsidi.
Kalau ada isu seperti ini, negara harus hadir untuk mengkomunikasikan dan mencari solusi. Karena stakeholder-nya bukan hanya pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan masyarakat, imbuhnya.
Kolaborasi Antar Kementerian Jadi Kunci
Todotua menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, terutama antara BKPM, Kementerian ESDM, dan Pertamina, agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan.
Menurutnya, kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi tidak bisa dilihat secara sepihak, karena menyangkut ekosistem bisnis yang saling terhubung.
Dalam konteks ini, semua pihak harus duduk bersama. Negara, kementerian, pelaku usaha, dan masyarakat harus berbicara dalam satu arah, kata Todotua.
Ia memastikan bahwa pemerintah akan mencari solusi yang tidak hanya menguntungkan negara, tapi juga memberi rasa aman bagi para investor asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia.
Dampak Langsung di Lapangan
Sementara itu, di beberapa wilayah, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari kelangkaan BBM non-subsidi.
Sejumlah pengguna mobil pribadi melaporkan bahwa SPBU Shell dan BP di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya mulai kehabisan stok bensin jenis tertentu, terutama yang beroktan tinggi.
Di sisi lain, antrean panjang justru terlihat di SPBU Pertamina, di mana sebagian pengguna kendaraan terpaksa beralih sementara waktu karena BBM non-subsidi sulit ditemukan.
Kondisi ini tentu memicu pertanyaan: apakah pembatasan impor bahan bakar non-subsidi memang perlu dilakukan sekarang, di tengah permintaan yang terus meningkat?
Para pengamat menilai, pemerintah harus menyeimbangkan antara kebijakan energi nasional dan iklim investasi.
Jika tidak, bukan tidak mungkin investor besar seperti Shell dan BP akan menahan ekspansi mereka di masa mendatang.
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai Sumber
Halaman : 1 2 Selanjutnya
