Ormas Pemuda Pancasila kembali menjadi sorotan setelah terlibat konflik terbuka dengan PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) di kawasan RSU Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
Perseteruan ini bermula dari perebutan pengelolaan lahan parkir yang sudah bertahun-tahun dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan anggota ormas.
Kondisi sempat memanas saat PT BCI berupaya memasang sistem parkir otomatis, yang ditolak keras oleh pihak ormas.
Ketegangan ini menarik perhatian publik karena mencerminkan tarik ulur kepentingan antara sistem formal dan kelompok masyarakat lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Situasi pun makin kompleks karena kedua pihak sama-sama mengklaim memiliki legitimasi atas pengelolaan parkir.
Konflik Terbuka antara PT BCI dan Ormas Pemuda Pancasila di RSU Tangsel
Ketegangan memuncak pada Rabu, 21 Mei 2025, saat PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) mendatangi RSU Pamulang di Kota Tangerang Selatan dengan membawa peralatan sistem palang otomatis (barrier gate) untuk mengambil alih operasional parkir.
Pemasangan alat tersebut merupakan bagian dari rencana penerapan sistem baru yang diklaim lebih modern dan transparan.
Menurut pihak PT BCI, perusahaan ini telah memenangkan proses lelang resmi yang diselenggarakan oleh manajemen rumah sakit dengan nilai kontrak sebesar Rp250 juta untuk jangka waktu tiga tahun.
Perwakilan PT BCI menyatakan bahwa seluruh proses administrasi telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penyusunan proposal hingga verifikasi dokumen oleh pihak RSU Tangsel.
Mereka juga mengklaim bahwa dokumen kontrak dan legalitas operasional sudah lengkap, sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi pihak lain untuk menghalangi pelaksanaan sistem baru tersebut.
Namun, langkah tersebut justru memicu protes keras dari ormas Pemuda Pancasila yang merasa dilangkahi.
Selama ini, lahan parkir rumah sakit dikelola secara swadaya oleh kelompok masyarakat lokal bersama anggota ormas tersebut.
Mereka tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas kendaraan, tetapi juga menjaga keamanan dan keteraturan di area rumah sakit, terutama saat kondisi ramai pada jam kunjungan.
Ormas Pemuda Pancasila mengaku kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam proses peralihan sistem. Mereka merasa keberadaan dan kontribusi mereka selama bertahun-tahun tidak dihargai.
Menurut mereka, sistem parkir swadaya bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga wadah pemberdayaan bagi warga sekitar.
Hasil dari retribusi parkir, yang selama ini dikelola manual, sebagian besar digunakan untuk kepentingan sosial masyarakat, seperti sumbangan kegiatan RT, dana darurat warga, dan pembiayaan operasional keamanan lingkungan.
Subi, tokoh dari ormas Pemuda Pancasila, menegaskan bahwa sistem yang mereka jalankan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Kami bukan cuma jaga parkir, kami ikut jaga lingkungan, ikut rawat rumah sakit ini supaya tetap aman. Penghasilan parkir juga tidak kami nikmati sendiri, tapi dibagi ke masyarakat. Sekarang tiba-tiba datang sistem baru tanpa ada satu pun dari kami yang diajak bicara, ujarnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut meluas hingga ke warga sekitar, yang merasa kehilangan peran dalam menjaga ketertiban area rumah sakit.
Mereka menganggap bahwa hadirnya pihak ketiga tanpa komunikasi yang terbuka justru bisa menimbulkan ketegangan horizontal dan memperkeruh suasana.
Akibatnya, situasi pun menjadi memanas, karena masing-masing pihak bersikukuh merasa memiliki hak yang sah atas pengelolaan parkir tersebut.
Ormas Pemuda Pancasila Tolak Sistem Baru Parkir RSU Tangsel
Penolakan yang dilakukan oleh ormas Pemuda Pancasila bukan tanpa alasan. Mereka menganggap bahwa sistem otomatis dari PT BCI bisa menghilangkan penghasilan warga yang selama ini bergantung pada parkir rumah sakit.
Bahkan, muncul kekhawatiran bahwa sistem digital yang diterapkan akan menutup ruang sosial yang telah dibangun antara petugas parkir swadaya dan masyarakat pengguna layanan rumah sakit.
Dalam suasana panas tersebut, ormas Pemuda Pancasila mencoba menghadang pemasangan alat parkir otomatis dan menuntut mediasi dengan pihak rumah sakit.
Sayangnya, hingga berita ini dibuat, pihak RSU Tangsel belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah dihubungi.
Ketegangan sempat meningkat dan nyaris menimbulkan bentrokan fisik. Aparat keamanan yang datang ke lokasi langsung memisahkan kedua pihak dan berupaya menenangkan situasi agar tidak semakin ricuh.
Legalitas vs Tradisi, Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?
Masalah utama dalam konflik ini adalah tarik ulur antara legalitas formal dan pengelolaan berbasis komunitas.
PT BCI merasa berhak karena menang lelang resmi. Sementara itu, ormas Pemuda Pancasila merasa bahwa kontribusi sosial mereka jauh lebih bermakna dan selama ini tidak pernah dipermasalahkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan publik tak hanya bisa dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga dari perspektif sosial dan budaya.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
