Kasus penembakan WNI (Warga Negara Indonesia) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, masih menjadi perhatian publik.
Insiden yang terjadi pada Jumat, 25 Januari 2025, ini melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang melakukan penembakan terhadap sebuah kapal yang membawa lima WNI.
Penembakan dilakukan setelah aparat maritim Malaysia menduga para penumpang kapal melakukan perlawanan.
Akibatnya, satu WNI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka. Dua dari empat korban yang terluka berada dalam kondisi kritis pasca operasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kronologi Penembakan WNI oleh APMM
Insiden penembakan WNI ini bermula pada dini hari sekitar pukul 03.00 waktu setempat, ketika kapal yang berisi lima WNI berada di perairan Selangor.
Menurut informasi yang dihimpun, kapal tersebut diduga terlibat dalam perlawanan dengan aparat APMM setelah terdeteksi di perairan yang sempat menjadi zona rawan.
APMM menyatakan bahwa penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal dianggap melakukan perlawanan, namun keterangan yang diperoleh dari dua korban yang selamat, yaitu HA dan MZ, justru membantah tuduhan tersebut.
Kedua korban yang kini berada dalam perawatan intensif di rumah sakit di Malaysia mengungkapkan bahwa tidak ada perlawanan dari pihak WNI menggunakan senjata tajam atau kekerasan apapun terhadap aparat.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia segera menghubungi kedua korban yang selamat dan melakukan pemeriksaan terkait kronologi kejadian.
Berdasarkan penuturan mereka, kejadian penembakan terjadi secara tiba-tiba dan sangat cepat, tanpa adanya peringatan atau klarifikasi terlebih dahulu dari aparat maritim Malaysia.
Kedua korban yang kini stabil, yakni HA dan MZ, merasa tidak melakukan hal yang membahayakan, dan bahkan tidak sempat melakukan perlawanan sebagaimana yang dituduhkan oleh APMM.
Korban tewas dalam insiden penembakan ini adalah Basri, seorang pria asal Riau.
Jenazah Basri tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, pada 29 Januari 2025, disambut oleh anggota keluarga yang dengan hati yang lapang menerima kepergiannya.
Pemakaman Basri dilakukan pada hari yang sama di Pulau Rupat, Bengkalis, Riau. Meskipun keluarga Basri menerima dengan penuh keikhlasan, tragedi ini meninggalkan kesan mendalam di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan keamanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri.
Pemerintah Indonesia Dorong Investigasi Menyeluruh atas Kasus Penembakan WNI
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, segera mengeluarkan pernyataan terkait insiden ini dan mendesak agar pemerintah Malaysia melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa insiden ini sangat disayangkan dan menuntut transparansi serta keadilan dalam proses penyelidikan.
Ia juga mendorong agar kasus ini diselidiki lebih dalam, termasuk kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh aparat maritim Malaysia.
Kementerian Luar Negeri juga telah mengupayakan agar hak-hak korban dan keluarganya tetap diperhatikan, dengan membuka akses konsuler agar pihak keluarga dapat bertemu dengan korban yang masih dirawat di rumah sakit.
Pihak Indonesia juga mengadakan komunikasi intensif dengan pihak Malaysia untuk mendapatkan kejelasan terkait kronologi insiden penembakan ini.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang dan agar keadilan bagi korban dapat segera terwujud.
Selain itu, KBRI Malaysia juga diminta untuk mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut, dengan melibatkan retainer lawyer untuk mengkaji kemungkinan langkah hukum yang bisa diambil oleh pihak Indonesia.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri adalah prioritas, dan untuk itu, setiap insiden yang melibatkan kekerasan terhadap WNI akan ditangani dengan serius.
Tanggapan Anggota DPR RI
Tragedi penembakan ini juga memicu perhatian lebih besar terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengecam keras peristiwa tersebut dan mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih mengutamakan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sistem pengaduan untuk PMI, sehingga mereka dapat segera melaporkan ancaman atau masalah yang mereka hadapi di negara tempat mereka bekerja.
Menurut Nurhadi, kejadian ini menggarisbawahi pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap agensi penempatan dan perlindungan PMI.
Ia menekankan bahwa agensi penempatan harus lebih bertanggung jawab, tidak hanya pada proses awal penempatan, tetapi juga dalam pengawasan kesejahteraan dan keselamatan pekerja migran selama berada di luar negeri.
Ia juga mendorong agar ada peningkatan kesadaran dan edukasi kepada calon PMI mengenai hak-hak mereka, risiko pekerjaan, dan langkah-langkah perlindungan diri yang perlu diambil.
Peristiwa penembakan WNI ini, selain menuntut keadilan bagi korban, juga menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama terkait pengawasan dan pengaturan agensi penempatan.
Undang-Undang No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan pekerja migran, baik di negara asal maupun di negara tempat mereka bekerja.
Kasus penembakan ini jelas menjadi bukti betapa pentingnya upaya perlindungan yang lebih baik untuk pekerja migran Indonesia, agar mereka dapat bekerja di luar negeri dengan rasa aman dan terjamin, tanpa harus menghadapi ancaman atau kekerasan yang membahayakan keselamatan mereka.
Pemerintah Indonesia akan terus berupaya untuk memastikan agar kejadian seperti ini tidak terulang dan agar setiap pekerja migran Indonesia mendapatkan perlindungan yang semestinya. (*)
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Shofia Munawaroh
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai Sumber
