Yusril Bongkar Kelemahan Sistem Pemilu: DPR Diwarnai Artis, Orang yang Berbakat Politik Tak Bisa Tampil di Permukaan

Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan politik dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu Indonesia.

Sistem pemilu dinilai Yusril semakin mempersempit ruang bagi politisi berbakat, karena kursi DPR justru banyak ditempati artis atau selebritas yang hanya mengandalkan popularitas.

Fenomena ini, menurut Yusril, telah menjadi sorotan publik sekaligus perhatian pemerintah, sehingga reformasi politik tidak bisa lagi ditunda atau diperlambat.

Kritik tersebut disampaikan Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataan resminya, yang langsung menarik perhatian publik luas.

Kritik Yusril Terkait Sistem Pemilu di Indonesia

Dalam keterangannya, Yusril menegaskan bahwa sistem pemilu sekarang harus diubah total agar benar-benar menghadirkan kualitas demokrasi yang sehat dan adil.

Menurutnya, keberadaan ambang batas atau threshold membuat partisipasi politik semakin tidak setara karena hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki modal besar.

Sistem sekarang ini membuat orang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh selebritas atau artis, ujar Yusril.

Kritik keras itu tidak hanya menggambarkan kekecewaan, tetapi juga membuka diskusi serius tentang masa depan demokrasi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

Yusril menekankan bahwa sistem pemilu yang lebih terbuka akan memberi kesempatan politisi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat kompeten.

Sistem Pemilu dan Komitmen Presiden Prabowo

Yusril juga menambahkan bahwa sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo telah berulang kali menegaskan perlunya reformasi politik mendalam dan menyeluruh.

Reformasi tersebut diharapkan menghadirkan sistem pemilu yang lebih terbuka dan inklusif sehingga tidak hanya dikuasai orang kaya atau selebritas. Dengan perombakan sistem yang tepat, peluang politisi berbakat untuk menembus parlemen akan semakin besar dan lebih berkeadilan.

Menurut Yusril, inilah saat yang tepat untuk mengembalikan makna demokrasi, yakni memberikan ruang kepada rakyat terbaik untuk tampil. Presiden Prabowo dipandang sebagai figur yang memiliki tekad kuat untuk menjalankan reformasi politik demi meningkatkan kualitas lembaga legislatif.

Sistem Pemilu di Negara Lain

Fenomena artis masuk parlemen menurut Yusril bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara berkembang seperti Filipina dan India.

Kondisi ini menunjukkan pola serupa, di mana popularitas dan ketenaran menjadi lebih dominan dibanding kapasitas dan rekam jejak.

Sebaliknya, di negara maju berbasis meritokrasi seperti Singapura dan China, politik dijalankan melalui pendidikan, pengalaman birokrasi, dan kinerja nyata. Sejak kemerdekaannya, tidak ada satu pun pejabat tinggi di negara tersebut yang berasal dari kalangan artis atau selebritas.

Hal ini menegaskan bahwa sistem pemilu berbasis meritokrasi mampu menghasilkan pejabat publik dengan kualitas tinggi dan integritas teruji. Model tersebut bisa menjadi cermin bagi Indonesia untuk mengurangi dominasi politik berbasis popularitas semata.

Tantangan Reformasi Sistem Pemilu

Meski kritik Yusril mendapatkan dukungan publik, reformasi sistem pemilu bukanlah hal mudah karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Perubahan aturan menyentuh langsung kepentingan partai politik yang selama ini diuntungkan dengan mekanisme yang berlaku.

Dibutuhkan keberanian Presiden Prabowo, konsensus politik lintas partai, serta dukungan masyarakat agar reformasi benar-benar terwujud.

Edukasi publik juga penting agar pemilih lebih selektif dalam menentukan wakilnya, tidak hanya terpaku pada popularitas. Jika reformasi sistem pemilu berjalan konsisten, maka kualitas DPR bisa meningkat dan representasi rakyat akan lebih bermakna.

Sebagai penutup, kritik Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa demokrasi elektoral Indonesia membutuhkan penyegaran melalui perubahan mendasar terhadap sistem pemilu.

Dominasi artis di DPR dianggap gejala ketidakseimbangan politik yang bisa mengancam kualitas legislasi nasional.

Reformasi sistem pemilu di era Prabowo diharapkan menghasilkan iklim politik yang lebih adil, terbuka, dan meritokratis.

Jika reformasi berhasil, DPR akan diisi sosok-sosok kompeten yang benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat.

Selain itu, hak-hak rakyat sebagai warga negara juga akan semakin diperhatikan oleh para wakil rakyat yang kini duduk di kursi Parlemen.

Perubahan ini tidak hanya penting untuk memperbaiki wajah politik Indonesia, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintahan di mata publik.***

Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest