Aksi perkelahian antara sesama pegawai PUPR Palembang mendadak viral di media sosial.
Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang menunjukkan adu fisik di lingkungan kantor pemerintah.
Kejadian tersebut bukan hanya mengejutkan publik, tetapi juga memicu reaksi serius dari berbagai pihak berwenang.
Kronologi Lengkap Keributan Antar Pegawai PUPR Palembang
Insiden memalukan antara pegawai PUPR Palembang ini diduga terjadi karena selisih paham dalam pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut informasi yang beredar, dua orang pegawai berstatus PPPK terlibat dalam konflik yang kemudian merembet ke aksi kekerasan fisik.
Video yang beredar memperlihatkan beberapa orang mengenakan seragam ASN tengah bersitegang di halaman parkir kantor, tepatnya di bawah Jembatan Musi 4.
Situasi sempat terkendali, namun ketegangan berubah menjadi perkelahian terbuka setelah cekcok mulut tak terbendung.
Yang membuat kasus ini semakin serius, salah satu pegawai PUPR Palembang diduga membawa sekelompok orang luar yang ditengarai sebagai preman.
Tindakan ini sontak membuat suasana makin memanas dan mencoreng citra institusi pemerintahan.
Kapolsek Ilir Timur 2 Kompol Ismail membenarkan bahwa insiden tersebut terjadi di halaman kantor Dinas PUPR Palembang.
Ia menyebut kejadian tersebut sebenarnya sudah berlangsung pada 3 Juni 2025 lalu, namun baru ramai diperbincangkan setelah video tersebar luas.
“Kejadiannya itu sudah lama, sekitar 10 hari lalu, dan memang antar pegawai di kantor karena pekerjaan,” ujar Kompol Ismail.
Reaksi Pemkot terhadap Kasus Pegawai PUPR Palembang
Menanggapi insiden tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara tegas memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera melakukan pembinaan.
Ia juga meminta laporan tertulis sebagai bentuk klarifikasi dan penegakan aturan.
Menurutnya, tindakan fisik tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun di lingkungan ASN.
“Apapun bentuknya, jika sudah main fisik, itu tidak bisa dibenarkan,” kata Ratu Dewa menegaskan.
Lebih lanjut, Pemkot mengedepankan pendekatan etik dan kode perilaku sebagai pedoman bagi seluruh pegawai PUPR Palembang maupun ASN lainnya.
Wali Kota menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga martabat dan profesionalisme pegawai pemerintahan.
Di sisi lain, Kepala Inspektorat Palembang, Jamiah, menyatakan telah menurunkan tim untuk memeriksa kejadian ini.
Pihaknya akan memanggil seluruh pegawai PUPR Palembang yang terlibat guna melakukan klarifikasi dan penyelidikan internal.
“Tim kami akan turun dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Penyelesaian Internal dan Dampak terhadap Citra Pegawai PUPR Palembang
Sampai saat ini, belum ada laporan resmi yang masuk ke pihak kepolisian.
Dugaan awal menyebut para pegawai PUPR Palembang yang berseteru lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan mediasi dari atasan langsung.
Meski demikian, publik terlanjur memberikan penilaian negatif akibat viralnya video tersebut.
Para pengamat menyebut bahwa kejadian ini mencerminkan perlunya pembinaan kepegawaian yang lebih kuat dan sistem pengaduan internal yang berfungsi baik.
Pegawai PUPR Palembang diharapkan mampu menjaga etika kerja dan menyelesaikan persoalan secara profesional.
Kasus ini juga memunculkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan di institusi publik jika kejadian seperti ini tidak ditindak tegas.
Sebagai lembaga teknis yang menangani infrastruktur dan pelayanan publik, pegawai PUPR Palembang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga keharmonisan kerja.
Ketika terjadi konflik internal, mekanisme resolusi seharusnya menjadi solusi utama, bukan kekerasan fisik.
Kepala Dinas PUPR juga diharapkan dapat menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan kinerja internal dinas.
Imbauan untuk ASN: Evaluasi Etika dan Profesionalisme Pegawai PUPR Palembang
Momen viralnya pertikaian ini diharapkan menjadi pelajaran besar bagi seluruh ASN, khususnya pegawai PUPR Palembang.
Pemkot telah menekankan pentingnya etika dalam bekerja, serta menindak segala bentuk pelanggaran disiplin dengan pendekatan tegas namun manusiawi.
Pelanggaran semacam ini tak hanya mencoreng nama instansi, tapi juga menurunkan kepercayaan publik.
Evaluasi internal, pelatihan etika kerja, dan penguatan mentalitas aparatur sipil negara dinilai sebagai langkah penting yang harus segera diambil.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif di kalangan pegawai PUPR Palembang.
Dengan perhatian serius dari pemerintah kota dan masyarakat, diharapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
Seluruh pegawai PUPR Palembang harus menjadikan kejadian ini sebagai titik balik untuk memperbaiki citra dan meningkatkan dedikasi terhadap pelayanan publik.***
Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
