Optimalisasi BUMD Jawa Barat untuk Menopang APBD

Redaksiku.com – Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Barat kini dituntut bergerak lebih gesit guna memperkuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penataan menyeluruh terhadap badan usaha pelat merah tersebut menjadi agenda krusial di tengah dinamika desentralisasi fiskal serta pergeseran skema bagi hasil penerimaan daerah.

Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Heri Ukasah Sulaeman, menekankan bahwa orientasi BUMD tidak boleh lagi sekadar berjalan apa adanya sebagai pelaksana fungsi administratif semata. Entitas bisnis milik pemerintah daerah harus mampu beroperasi mandiri dan memberikan kontribusi nyata bagi kas daerah dalam bentuk dividen yang sehat dan berkelanjutan.

Kondisi keuangan daerah menuntut adanya diversifikasi sumber pendapatan asli daerah agar ketergantungan pada pos-pos konvensional dapat dikurangi. BUMD yang dikelola secara profesional dipandang memiliki potensi besar untuk menjadi penopang belanja pembangunan Jawa Barat yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Transformasi BUMD di Tengah Pergeseran Ruang Fiskal

Tantangan pengelolaan anggaran di tingkat provinsi kian nyata seiring implementasi kebijakan baru terkait skema opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan. Kebijakan redistribusi penerimaan ini memberikan porsi langsung yang jauh lebih signifikan kepada pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dampaknya, pemerintah provinsi mengalami penyesuaian arus kas masuk dari sektor pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah. Situasi ini mengharuskan adanya eksplorasi sumber penerimaan alternatif non-pajak yang terukur dan berdaya saing tinggi.

Dalam lanskap fiskal tersebut, Heri Ukasah memandang BUMD sebagai instrumen paling realistis untuk menutup kesenjangan kebutuhan belanja publik. Pendapatan dividen yang kuat dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pembiayaan infrastruktur dasar, peningkatan mutu pendidikan, serta percepatan program perlindungan sosial bagi warga Jawa Barat.

“Perubahan struktur penerimaan pajak memaksa kita untuk tidak lagi berpangku tangan pada penerimaan berbasis pajak kendaraan saja. BUMD harus mengambil peran sebagai pembuka kran pendapatan baru. Jika kinerja BUMD sehat dan profitabel, imbasnya adalah kebebasan ruang fiskal APBD Jawa Barat untuk membiayai program-program prioritas masyarakat.”

— H. Heri Ukasah Sulaeman, Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar

Ia menambahkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan lewat Penyertaan Modal Daerah (PMD) wajib diperlakukan sebagai investasi bisnis yang menuntut imbal hasil nyata, bukan bantuan anggaran tanpa evaluasi. BUMD memikul mandat ganda, yakni menjalankan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation sekaligus menghasilkan profit guna menyokong kemandirian kas daerah.

Evaluasi Sektor Non-Keuangan dan Tuntutan Tata Kelola

Portofolio BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini memperlihatkan kontribusi yang belum merata di antara berbagai sektor unit usaha. Klaster jasa keuangan dan perbankan, seperti Bank BJB dan BPR Jabar, telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyumbang dividen utama yang konsisten menopang kas daerah.

Sebaliknya, unit-unit usaha yang bergerak pada sektor non-keuangan masih menghadapi tantangan profitabilitas dan efisiensi operasional. Sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, agribisnis, jasa logistik, hingga pariwisata dinilai belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pasar domestik yang melimpah.

Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD non-keuangan menjadi kebutuhan mendesak agar modal yang telah disuntikkan pemerintah tidak mengalami penyusutan nilai. Audit operasional dan kajian model bisnis berkala harus dijadikan instrumen rutin untuk mengukur efektivitas manajemen di lapangan.

Empat Pilar Penguatan Ekosistem Bisnis Daerah

Guna memastikan BUMD mampu bertransformasi menjadi korporasi daerah yang berdaya saing, Komisi 3 DPRD Jawa Barat menggarisbawahi empat langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara terintegrasi oleh pemerintah provinsi.

• Pemerintah daerah perlu melakukan audit kinerja independen secara berkala, serta berani mengambil langkah restrukturisasi, merger, atau perubahan haluan bisnis terhadap entitas yang terus merugi.
• Penetapan jajaran direksi dan dewan komisaris wajib mengedepankan prinsip meritokrasi dan prinsip good corporate governance tanpa intervensi kepentingan politik praktis.
• Mendorong terbentuknya sinergi rantai pasok antar-BUMD di sektor pangan, logistik, dan pembiayaan untuk menggarap potensi pasar warga Jawa Barat yang berjumlah hampir 50 juta jiwa.
• Pengelolaan aset dan barang milik daerah yang masih belum produktif melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha guna membuka aliran pendapatan baru.

Aset daerah berupa lahan strategis maupun bangunan mangkrak di berbagai wilayah Jawa Barat memiliki nilai ekonomis tinggi apabila dikerjasamakan secara komersial. Keterlibatan BUMD sebagai pengelola aset kreatif berpeluang menciptakan sentra pertumbuhan ekonomi lokal baru di luar kawasan industri utama.

Langkah pembenahan menyeluruh ini diharapkan membentuk ekosistem korporasi daerah yang tangguh menghadapi fluktuasi ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang disiplin dan inovasi bisnis yang relevan, dividen dari BUMD dapat diandalkan sebagai pilar penyangga APBD Jawa Barat untuk periode anggaran mendatang.

Pertanyaan Umum

Mengapa BUMD Jawa Barat perlu didorong lebih profitabel saat ini?

Perubahan regulasi opsen pajak kendaraan bermotor mengalihkan sebagian porsi penerimaan provinsi secara langsung ke tingkat kabupaten dan kota, sehingga Pemprov Jawa Barat membutuhkan sumber penerimaan alternatif dari dividen BUMD untuk menopang belanja daerah.

Sektor BUMD mana yang membutuhkan evaluasi paling mendalam?

BUMD di sektor non-keuangan, seperti infrastruktur, agribisnis, jasa, dan pariwisata, memerlukan penataan ulang model bisnis dan efisiensi agar mampu menyamai performa sektor perbankan daerah dalam menyetor dividen.

Bagaimana strategi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif melalui BUMD?

BUMD dapat berperan sebagai pengelola aset kreatif melalui kemitraan strategis bersama sektor swasta guna mengonversi lahan atau bangunan idle menjadi fasilitas komersial bernilai tambah.