Redaksiku.com – Setelah empat hari tidak terlihat di ruang publik pasca-operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya muncul di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026. Kehadirannya menjawab tanda tanya besar mengenai keberadaannya di tengah badai dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat tinggi dan orang-orang dekat di kementerian yang dipimpinnya.
Dalam kemunculannya, Nusron menyatakan sikap terbuka dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antikorupsi tersebut. Kasus ini berpusat pada dugaan praktik rasuah dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menghebohkan publik dalam sepekan terakhir.
Sikap Resmi Kementerian ATR/BPN Terhadap Penyelidikan KPK
Menanggapi pengusutan yang dilakukan oleh penyidik KPK, Nusron menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen penuh untuk bersikap kooperatif. Ia memandang langkah penegakan hukum ini sebagai momentum krusial untuk membenahi birokrasi internal agar tata kelola pertanahan menjadi jauh lebih transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini, ujar Nusron saat ditemui awak media di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026.
Ia berharap penegakan hukum ini dapat mempercepat perbaikan kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pertanahan. Meski demikian, ketika dicecar pertanyaan seputar namanya yang mulai disebut-sebut dalam pusaran perkara, ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penyidikan yang berlaku.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menghalangi proses hukum dan menyerahkan seluruh pengusutan kasus HGB Kabupaten Bogor kepada lembaga antirasuah.
Itu tergantung hasil penyelidikan KPK. Biarkan mereka bekerja, ucapnya singkat. Ia juga enggan memberikan komentar mendalam mengenai status hukum sejumlah orang kepercayaannya yang telah diamankan oleh tim penyidik.
Daftar Tersangka dan Penggeledahan Ruang Kerja Pejabat
Konstruksi kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dari operasi senyap tersebut, tim penyidik menjaring total 17 orang dan kemudian menetapkan delapan orang di antaranya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan HGB.
Dari delapan tersangka yang diumumkan, empat orang di antaranya disebut-sebut merupakan figur dekat atau orang kepercayaan sang menteri. Berdasarkan data penyidikan, para tersangka dari lingkaran dekat ini melibatkan berbagai latar belakang:
- Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang juga rekan sesama politisi.
- Politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.
- Erwin selaku pihak swasta dari kalangan relasi dekat.
- Muhammad Fakhry yang juga berasal dari pihak swasta dan pengurus organisasi kemasyarakatan.
Sementara itu, empat tersangka lainnya berasal dari unsur pejabat penyelenggara negara di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta pihak korporasi penyuap. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi.
Sebanyak 17 orang terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Jabodetabek pada pertengahan September 2026.
Sebagai tindak lanjut penyidikan, penyidik KPK bergerak cepat melakukan penggeledahan di sejumlah ruang kerja pejabat tinggi kementerian pada 17 hingga 18 September 2026. Ruangan yang digeledah meliputi ruang kerja Dirjen Lampri, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi beserta kediaman pribadi mereka.
Klarifikasi Isu Menghilang Selama Empat Hari
Terkait spekulasi publik yang menyebutkan dirinya sengaja menghilang selama empat hari sejak operasi tangkap tangan berlangsung, Nusron memberikan bantahan bernada kelakar. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak melarikan diri, melainkan sedang disibukkan oleh agenda kedinasan lain yang tidak bisa ditinggalkan.
Masak saya menghilang, emangnya saya jin! tutur Nusron menanggapi isu miring tentang keberadaannya.
Walaupun ruang kerja sejumlah dirjen dan pejabat bawahannya telah digeledah oleh penyidik KPK, kantor dan ruang kerja pribadi Nusron dilaporkan belum tersentuh penggeledahan. Kendati demikian, sorotan publik tetap tajam mengarah ke lantai atas gedung kementerian menanti transparansi lanjutan dari pucuk pimpinan tertinggi instansi pertanahan nasional tersebut.
Pertanyaan Umum
Kapan KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus ini?
KPK melaksanakan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada tanggal 14 September 2026 yang kemudian berlanjut pada penetapan delapan orang tersangka.
Siapa saja pejabat Kementerian ATR/BPN yang menjadi tersangka?
Pejabat kementerian yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri.
Bagaimana respons Nusron Wahid terhadap pengusutan kasus ini?
Nusron menyatakan sikap kooperatif, menghormati proses hukum yang berjalan di KPK, serta menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Ringkasan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya muncul di Jakarta pada 18 September 2026 setelah sempat tidak terlihat selama empat hari pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemunculan ini sekaligus menjawab tanda tanya publik mengenai keberadaannya di tengah penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Dalam keterangannya, Nusron menyatakan sikap kooperatif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK tanpa niat menghalangi penyidikan. Kasus rasuah yang berpusat di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026 tersebut telah menjerat 17 orang terjaring OTT dan menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung.
Menanggapi spekulasi terkait ketidakhadirannya di ruang publik selama empat hari, Nusron membantah melarikan diri dan menjelaskan bahwa ia sedang menjalani agenda kedinasan. Meski ruang kerja sejumlah pejabat tinggi kementerian telah digeledah oleh penyidik KPK pada 17 hingga 18 September 2026, Nusron menegaskan menyerahkan sepenuhnya proses hukum lanjutan kepada mekanisme lembaga antirasuah tersebut.
