Redaksiku.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menekankan peran strategis kelompok negara MIKTA sebagai jembatan dalam memperkuat sistem multilateral global yang tengah menghadapi tantangan kompleks. Dalam pertemuan tingkat menteri ke-30 yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, pada Senin (21/9), Indonesia menyoroti pentingnya posisi kekuatan menengah atau middle powers dalam menciptakan konsensus internasional yang lebih inklusif.
Memperkuat Peran Middle Powers dalam Sistem Multilateral
Pertemuan yang digelar di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ini menyoroti tema utama mengenai kondisi sistem multilateral saat ini. Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Australia yang menjabat sebagai Ketua MIKTA sepanjang tahun 2026, yang dinilai berhasil menjaga produktivitas kelompok beranggotakan Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia tersebut.
Dalam forum tersebut, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa reformasi PBB tidak boleh hanya berhenti pada aspek efisiensi administratif semata. Baginya, reformasi harus menyentuh tiga pilar fundamental yang selama ini menjadi sorotan dunia internasional:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Legitimasi: Memastikan setiap keputusan mencerminkan suara dari berbagai kawasan, bukan sekadar kepentingan blok tertentu.
- Efektivitas: Menghasilkan langkah konkret yang mampu merespons krisis global secara cepat dan terukur.
- Akuntabilitas: Menciptakan sistem pengawasan yang transparan dalam setiap inisiatif multilateral yang dijalankan.
Indonesia menegaskan bahwa kekuatan kolektif MIKTA yang mencakup lima negara dari benua berbeda menjadi modal utama untuk mendorong perubahan, dengan tiga pilar utama reformasi yakni legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai fokus utama.
Kredibilitas dan Konsistensi dalam Aksi Nyata
Indonesia memandang bahwa keberagaman latar belakang negara anggota MIKTA adalah aset yang sangat berharga. Perbedaan perspektif kawasan ini justru memberikan kredibilitas bagi kelompok tersebut untuk bertindak sebagai mediator yang jujur dalam membangun peta jalan reformasi global yang memiliki arah jelas.
Untuk meningkatkan efisiensi kerja sama, Indonesia mengusulkan penguatan mekanisme koordinator negara untuk isu-isu spesifik. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang lebih solid sehingga agenda kelompok tidak hanya menjadi wacana di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.
“MIKTA dapat menjaga kesinambungan inisiatif reformasi yang telah berjalan dan membantu membangun konsensus mengenai peta jalan reformasi dengan arah yang jelas dan mencerminkan visi bersama.”
— Sugiono
Penting untuk dipahami bahwa meskipun MIKTA terdiri dari negara-negara dengan kepentingan nasional yang beragam, fokus utama kelompok ini tetap pada penguatan sistem multilateral, bukan untuk membentuk aliansi militer atau blok politik tertutup.
Respons Cepat dan Kolaborasi Lintas Sektor
Relevansi MIKTA sebagai kekuatan menengah teruji ketika kelompok ini mampu memberikan respons cepat terhadap dinamika geopolitik. Menlu Sugiono secara khusus memberikan apresiasi atas pernyataan bersama MIKTA terkait insiden keamanan yang menimpa pasukan perdamaian UNIFIL asal Indonesia di Lebanon pada April 2026.
Ke depan, Indonesia mendorong agar MIKTA tidak hanya terpaku pada diplomasi antarnegara saja. Menlu Sugiono menguraikan beberapa langkah strategis yang perlu diambil untuk memperluas jangkauan pengaruh MIKTA:
- Meningkatkan keterlibatan aktif dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- Memperkuat kemitraan dengan lembaga filantropi guna mendanai inisiatif kemanusiaan dan sosial.
- Menyusun agenda bersama dalam merespons perkembangan teknologi, khususnya terkait tata kelola Artificial Intelligent.
Upaya mentransformasikan gagasan menjadi aksi nyata dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan mitra strategis non-pemerintah, sehingga dampak dari kebijakan luar negeri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Pertemuan ini menegaskan kembali bahwa posisi MIKTA sangat vital di tengah dunia yang terpolarisasi. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif, negara-negara anggota diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem multilateral, menjadikan organisasi internasional lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat global di masa depan.
Pertanyaan Umum
Apa tujuan utama dari pertemuan MIKTA di New York?
Pertemuan ke-30 MIKTA bertujuan untuk membahas peran negara-negara kekuatan menengah (middle powers) dalam mempromosikan sistem multilateral yang lebih efektif, akuntabel, dan memiliki legitimasi kuat di tengah dinamika global saat ini.
Negara mana saja yang menjadi anggota MIKTA?
MIKTA merupakan akronim dari lima negara anggota yaitu Meksiko, Indonesia, Republik Korea (Korea Selatan), Turki, dan Australia yang bekerja sama untuk memperkuat tata kelola global.
Mengapa isu reformasi PBB menjadi fokus utama Indonesia dalam MIKTA?
Indonesia memandang bahwa PBB perlu melakukan reformasi mendalam agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern, sehingga dibutuhkan konsensus dari berbagai negara kekuatan menengah untuk mendorong sistem yang lebih efisien dan inklusif bagi seluruh anggotanya.
Ringkasan
Dalam pertemuan tingkat menteri ke-30 MIKTA di New York pada 21 September 2026, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan peran strategis kelompok yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia ini sebagai jembatan untuk mereformasi sistem multilateral global. Indonesia menekankan bahwa kekuatan kolektif dari negara-negara kekuatan menengah (middle powers) tersebut harus difokuskan pada tiga pilar fundamental, yaitu legitimasi, efektivitas, dan akuntabilitas, guna memastikan PBB tetap relevan dalam menghadapi tantangan geopolitik modern.
Keberagaman latar belakang anggota MIKTA dipandang sebagai aset utama yang memungkinkan kelompok ini bertindak sebagai mediator jujur dalam membangun konsensus internasional. Selain mendorong reformasi institusional, Indonesia mengusulkan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan sektor swasta dan lembaga filantropi, serta kolaborasi dalam tata kelola teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Fokus MIKTA ditegaskan bukan untuk membentuk aliansi militer atau blok politik tertutup, melainkan sebagai upaya kolaboratif untuk memperkuat sistem multilateral yang lebih inklusif dan transparan bagi masyarakat global.
