Redaksiku.com – Ketegangan menyelimuti kawasan Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada Senin, 21 September 2026, ketika puluhan demonstran menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut penghentian program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam pasca insiden dugaan keracunan yang menimpa 26 pelajar dan lima guru di SMP Muhammadiyah Al Amin, Kota Sorong, setelah mengonsumsi paket makanan dari program tersebut.
Para pengunjuk rasa yang memadati area kantor pemerintahan tersebut tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap program MBG, tetapi juga membawa aspirasi mendesak terkait akses pendidikan di wilayah Papua. Mereka menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan pendidikan gratis yang mencakup jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
Akar Permasalahan dan Tuntutan Massa
Aksi demonstrasi ini bermula dari keresahan masyarakat mengenai standar keamanan pangan dalam program Makanan Bergizi Gratis yang digulirkan pemerintah. Kasus keracunan yang menimpa puluhan siswa di Sorong menjadi pemantik utama yang membuat masyarakat meragukan efektivitas dan pengawasan program tersebut di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, massa aksi membawa berbagai atribut protes yang mencerminkan kekecewaan mereka, di antaranya:
- Tuntutan segera untuk menggratiskan pendidikan dari jenjang TK hingga perguruan tinggi di seluruh wilayah Papua.
- Kritik tajam terhadap implementasi program MBG yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan yang memadai.
- Peringatan keras kepada pemerintah pusat agar tidak menjadikan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, sebagai subjek uji coba program yang berisiko kesehatan.
- Seruan mengenai kondisi darurat putus sekolah yang masih menjadi persoalan krusial di tanah Papua.
Insiden keracunan yang terjadi di SMP Muhammadiyah Al Amin melibatkan sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 26 siswa dan 5 tenaga pengajar.
Kronologi dan Aksi Long March
Massa aksi yang terlibat dalam unjuk rasa ini bergerak dari dua titik kumpul utama, yakni area Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) dan kawasan Sorong City. Para peserta aksi kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya sebagai simbol protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan warga lokal.
Yosep Nauw, selaku penanggung jawab aksi, menegaskan bahwa pemilihan lokasi Kantor Gubernur bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Papua secara langsung kepada pemerintah pusat di Jakarta.
“Hari ini kami turun aksi dengan satu isu, yaitu tolak MBG dan gratiskan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.”
— Yosep Nauw
Respons Pemerintah dan Ancaman Aksi Lanjutan
Hingga aksi berakhir pada Senin petang, tidak ada perwakilan dari Gubernur maupun Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang bersedia menemui massa di lapangan. Kondisi ini memicu kekecewaan di kalangan pengunjuk rasa yang merasa aspirasi mereka diabaikan oleh para pemangku kebijakan.
Yosep Nauw menyoroti peran Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Daerah. Ia berharap pihak tersebut dapat memberikan penjelasan transparan mengenai evaluasi program MBG pasca insiden keracunan yang terjadi.
Belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait tuntutan massa maupun langkah evaluasi atas insiden keracunan di SMP Muhammadiyah Al Amin hingga saat ini.
Karena tidak ditemui oleh pihak pemerintah, massa aksi memberikan peringatan keras. Mereka menyatakan akan kembali melakukan konsolidasi untuk membawa jumlah massa yang jauh lebih besar dalam aksi berikutnya jika tuntutan mereka terkait pendidikan dan keamanan program MBG tetap tidak direspons secara serius oleh pemerintah.
Pertanyaan Umum
Apa penyebab utama aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya?
Aksi tersebut dipicu oleh insiden dugaan keracunan makanan yang dialami oleh 26 siswa dan 5 guru di SMP Muhammadiyah Al Amin setelah mengonsumsi program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Selain penolakan MBG, apa tuntutan utama para pendemo?
Para pendemo menuntut pemerintah untuk segera menggratiskan biaya pendidikan secara menyeluruh, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
Apakah pemerintah sudah memberikan tanggapan atas aksi tersebut?
Hingga aksi berakhir, Gubernur maupun Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak menemui massa, sehingga belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait tuntutan yang disampaikan.
Ringkasan
Pada Senin, 21 September 2026, massa aksi menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menuntut penghentian program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut kebijakan pendidikan gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua. Aksi ini dipicu oleh insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa 26 pelajar dan 5 guru di SMP Muhammadiyah Al Amin, Kota Sorong, setelah mengonsumsi paket makanan dari program tersebut.
Penanggung jawab aksi, Yosep Nauw, menekankan bahwa pemerintah provinsi harus bertanggung jawab atas evaluasi keamanan pangan program MBG dan segera merealisasikan aspirasi pendidikan bagi masyarakat lokal. Karena tidak adanya perwakilan pemerintah yang menemui massa hingga aksi berakhir, para pengunjuk rasa menyatakan akan melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar guna menuntut transparansi dan tindak lanjut serius terkait kesejahteraan pendidikan serta standar kesehatan program pemerintah.
