Politikus yang juga mantan Ketua DPRD, DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.
Ia dipanggil pada Senin (17/2/2025), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.
Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, Brigjen Arief Adiharsa, memastikan bahwa Prasetyo akan hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.
Penyidik berharap keterangan mantan Ketua DPRD DKI itu dapat memperjelas alur kasus yang sedang diselidiki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Skandal Lahan Rusun Cengkareng dan Dugaan Korupsi
Kasus ini bermula dari pengadaan lahan seluas 4,69 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (DPGP) DKI Jakarta pada 2015. Proyek ini bertujuan membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan penyelewengan anggaran yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar. Polri menduga ada mark-up harga lahan, serta proses pengadaan yang tidak transparan.
Menurut Irjen Cahyono Wibowo, Kepala Kortas Tipikor Polri, pemanggilan Prasetyo dilakukan setelah namanya muncul dalam penyelidikan. Salah satu saksi menyebutkan bahwa Prasetyo memiliki keterkaitan dengan proyek ini.
“Kami memanggilnya karena ada saksi yang menyebutkan peran beliau dalam proyek ini,” ujar Cahyono.
Proses Penyidikan yang Terhambat Gugatan Praperadilan
Penyidikan kasus ini tidak berjalan mulus. Salah satu tersangka, Rudy Hartono Iskandar, sempat mengajukan gugatan praperadilan yang membuat proses hukum tertunda.
“Kasus ini sudah dua kali dipraperadilankan, sehingga penyidikan sempat tertunda,” jelas Cahyono.
Meski menghadapi kendala hukum, Polri tetap berupaya menyelesaikan kasus ini dan menggali lebih dalam keterlibatan berbagai pihak.
Dua Pejabat Sudah Jadi Tersangka
Pada 2022, Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus ini:
Sukmana, mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Rudy Hartono Iskandar, terdakwa dalam kasus korupsi tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Modus Dugaan Korupsi dan Aliran Dana
Modus yang digunakan dalam dugaan korupsi ini diduga melibatkan pembelian lahan fiktif, penggelembungan harga tanah, serta manipulasi dokumen lelang. Polri juga menyelidiki apakah ada pihak lain yang menikmati keuntungan dari proyek ini.
Sumber internal menyebutkan bahwa dana proyek tersebut diduga dialihkan ke rekening pribadi sejumlah oknum, termasuk beberapa pejabat yang saat ini masih berstatus saksi.
“Penyelidikan masih berlanjut, kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru jika ditemukan cukup bukti,” ujar seorang penyidik yang enggan disebutkan namanya.
Potensi Tersangka Baru dalam Kasus Ini
Seiring berkembangnya penyidikan, polisi menduga ada lebih banyak nama yang terlibat dalam skandal ini. Pemanggilan mantan Ketua DPRD DKI Prasetyo bisa menjadi awal dari pengungkapan keterlibatan pejabat lain.
Jika nantinya ditemukan bukti kuat mengenai peran Prasetyo atau pihak lain, bukan tidak mungkin jumlah tersangka akan bertambah.
Komitmen Polri dalam Pemberantasan Korupsi
Kortas Tipikor Polri menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Penyidik terus mendalami setiap bukti dan keterangan saksi guna memastikan kejelasan perkara ini.
Publik menantikan langkah tegas aparat hukum dalam mengungkap aktor utama di balik skandal ini. Apakah Prasetyo Edi Marsudi hanya sebatas saksi, atau ada keterlibatan lebih jauh? Semua akan terungkap dalam proses penyidikan yang terus berjalan.
Pihak berwenang juga berjanji akan mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang ada, termasuk penyitaan aset para tersangka.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi pengadaan lahan di Jakarta yang sebelumnya juga menjerat pejabat tinggi. Jika tidak diusut tuntas, publik khawatir skandal serupa akan terus terulang.
Dampak Kasus terhadap Proyek Rumah Susun
Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan, proyek pembangunan rumah susun Cengkareng terpaksa tertunda. Padahal, proyek ini awalnya diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan hunian layak dengan harga terjangkau.
Akibatnya, masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan tempat tinggal yang dijanjikan oleh pemerintah. Hal ini semakin menambah daftar proyek pembangunan di Jakarta yang terganjal kasus hukum.
Masyarakat berharap agar pemerintah bisa lebih transparan dan akuntabel dalam proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek publik, sehingga kasus serupa tidak terus berulang.
Kasus dugaan korupsi lahan rumah susun Cengkareng menjadi salah satu skandal besar yang merugikan negara hampir Rp650 miliar. Pemeriksaan terhadap mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menjadi bagian penting dalam penyidikan yang terus berkembang.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
