Redaksiku.com – Kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob akhirnya sampai pada putusan sidang etik Polri.
Nama Bripka Rohmat, sopir rantis yang terlibat, menjadi sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya soal alasan hukuman yang dijatuhkan dan apakah benar tindakannya dilakukan dengan sengaja.
Setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), keputusan akhirnya diumumkan: Bripka Rohmat dijatuhi sanksi demosi selama tujuh tahun. Komisi menilai ada beberapa faktor yang meringankan, salah satunya karena tindakannya dianggap tidak dilakukan secara sengaja.
Pertimbangan Kompolnas
Komisioner Kompolnas, Ida Oetari, dalam konferensi pers pada Kamis (4/9/2025), membeberkan sejumlah pertimbangan yang jadi dasar keputusan sidang etik. Salah satunya, Bripka Rohmat saat itu bertindak di bawah kendali pimpinan, yakni Kompol Cosmas K. Gae selaku Danyon Resimen IV Korps Brimob Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk hal yang meringankan. Salah satunya, terduga pelanggar ini sebenarnya sedang menjalankan tugas di bawah kendali atasannya, jelas Ida.
Artinya, Rohmat tidak bertindak atas inisiatif pribadi, melainkan menjalankan perintah dalam situasi lapangan yang memang kompleks.
Faktor Blind Spot
Ida juga menyebutkan adanya kondisi teknis yang memengaruhi peristiwa nahas tersebut. Menurutnya, kendaraan rantis yang dikemudikan Bripka Rohmat memiliki blind spot atau titik buta yang membuat sopir tidak bisa melihat kondisi lapangan secara penuh.
Pada saat melaksanakan tugasnya, ada kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat situasi riil di lapangan. Faktor blind spot dari rantis itu sendiri juga berpengaruh, ujar Ida.
Selain blind spot, kondisi psikologis saat berada di dalam kendaraan rantis turut dipertimbangkan. Situasi yang tegang, minim visibilitas, dan koordinasi di lapangan membuat potensi kesalahan semakin besar. Inilah yang kemudian menjadi alasan kuat bahwa Bripka Rohmat tidak dengan sengaja menabrak Affan Kurniawan.
Sudah Miliki Lisensi Mengemudi Rantis
Faktor lain yang masuk dalam catatan KKEP adalah status Bripka Rohmat yang sebenarnya sudah memiliki lisensi resmi untuk mengemudikan kendaraan taktis Brimob. Hal ini membuktikan bahwa ia bukan sopir sembarangan dan sudah melalui pelatihan serta prosedur yang berlaku.
Namun, meski memiliki lisensi, situasi di lapangan ternyata tetap sulit dikendalikan. Karena itu, putusan akhirnya lebih menekankan bahwa tindakan Rohmat tidak didasari unsur kesengajaan, melainkan kecelakaan yang dipicu oleh berbagai faktor teknis.
Sanksi Demosi Hingga Akhir Dinas
Dari semua pertimbangan tersebut, KKEP menjatuhkan hukuman berupa demosi tujuh tahun kepada Bripka Rohmat. Hukuman ini berarti Rohmat akan kehilangan kesempatan untuk naik jabatan hingga masa pengabdiannya di Kepolisian berakhir.
Itu beberapa hal yang dipertimbangkan sehingga diputuskan demosi sampai yang bersangkutan mengakhiri dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia, pungkas Ida.
Reaksi Publik
Putusan ini memicu beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian menilai hukuman demosi terlalu ringan mengingat ada korban jiwa dalam kasus ini. Warganet ramai menyuarakan keprihatinan dan menuntut agar ada hukuman pidana yang sebanding dengan akibat fatal yang terjadi.
Namun, ada juga yang menilai keputusan KKEP sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Mereka berpendapat bahwa jika memang terbukti tidak ada unsur kesengajaan, sanksi demosi adalah bentuk pertanggungjawaban yang realistis.
Diskusi publik di media sosial pun masih berlangsung hingga kini. Banyak pihak menilai kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menangani anggotanya sendiri.
Keluarga Korban dan Tuntutan Keadilan
Di sisi lain, keluarga almarhum Affan Kurniawan terus menyuarakan tuntutan keadilan. Mereka berharap proses hukum tidak berhenti hanya di sidang etik, tetapi juga menyentuh aspek pidana jika memang ada indikasi kelalaian yang bisa dijerat pasal.
Bagi keluarga, kehilangan Affan bukan sekadar angka statistik. Affan adalah tulang punggung yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojol untuk menafkahi keluarganya.
Pentingnya Evaluasi Sistemik
Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang prosedur pengendalian kendaraan taktis dalam operasi di lapangan. Banyak kalangan menilai perlu ada evaluasi menyeluruh, mulai dari pelatihan pengemudi, standar operasional, hingga teknologi pendukung untuk meminimalisir blind spot.
Dengan evaluasi yang serius, peristiwa serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa depan. Apalagi, keterlibatan aparat dalam penanganan massa sering kali berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat sipil.
Penutup
Hingga kini, Bripka Rohmat masih harus menjalani sanksi etik berupa demosi tujuh tahun. Putusan ini membawa pesan bahwa meskipun dianggap tidak sengaja, tindakan aparat tetap punya konsekuensi.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
