Heboh Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Rp32,4 Miliar di Lombok Timur, Kejari Periksa Puluhan Kepala Sekolah

Korupsi pengadaan Chromebook kembali mengguncang dunia pendidikan, kali ini terjadi di Lombok Timur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah.

Perangkat teknologi yang seharusnya mempercepat digitalisasi pembelajaran justru menyeret banyak pihak ke dalam pusaran hukum.

Masyarakat pun menuntut transparansi dan tindakan tegas dari aparat hukum untuk menuntaskan kasus ini secara adil.

Dugaan Awal Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook di Lombok Timur

Proyek pengadaan Chromebook senilai Rp32,4 miliar pada tahun anggaran 2022 awalnya dirancang untuk mendukung kegiatan belajar berbasis teknologi.

Namun, pelaksanaannya diduga tidak berjalan sesuai aturan, hingga akhirnya memunculkan kecurigaan publik dan aparat penegak hukum.

Ketidakwajaran dalam distribusi, harga satuan, serta spesifikasi barang membuat kasus ini masuk dalam radar penyelidikan Kejaksaan Negeri Lombok Timur.

Laporan masyarakat dan temuan lapangan menjadi dasar penting bagi Kejari untuk menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Pihak kejaksaan menilai ada potensi penyimpangan anggaran yang merugikan negara, khususnya dari sisi pengadaan barang dan jasa.

Kejari Lombok Timur Periksa Puluhan Saksi Terkait Korupsi Pengadaan Chromebook

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengusut korupsi pengadaan Chromebook, Kejari Lombok Timur telah memanggil puluhan kepala sekolah dari berbagai kecamatan.

Para kepala sekolah itu hadir sebagai saksi karena menjadi penerima langsung barang yang dibeli melalui proyek tersebut.

Pemeriksaan dilakukan bertahap sejak awal Mei 2025, dan fokus pada pengumpulan keterangan soal alur distribusi dan kondisi barang yang diterima.

Salah satu kepala sekolah dari Kecamatan Labuhan Haji mengaku datang ke kantor kejaksaan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa semua unit Chromebook langsung diambil oleh penyidik usai proses pemeriksaan selesai.

Penyitaan perangkat ini menjadi bagian penting dari proses pengumpulan bukti fisik dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook.

Barang Bukti Disita, Kerugian Negara Sedang Dihitung

Langkah strategis berikutnya dari Kejari Lombok Timur adalah menyita seluruh unit Chromebook yang telah tersebar di sejumlah sekolah.

Penyitaan tersebut dilakukan guna mengidentifikasi lebih lanjut apakah perangkat tersebut sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen kontrak.

Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur, I Made Bayu Pinarta, menyampaikan bahwa penyidikan resmi dimulai sejak 30 April 2025.

Tim khusus telah dibentuk untuk menangani perkara ini, dengan fokus utama pada penelusuran dokumen, audit kontrak, serta penghitungan kerugian negara.

Pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa pengadaan tahun 2022 ini melibatkan pelanggaran dalam proses lelang dan distribusi barang.

Saat ini penyidik tengah mendalami keterlibatan pihak rekanan atau vendor yang menjadi penyedia Chromebook tersebut.

Kejari Fokus Perkuat Bukti dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

Menurut Bayu, seluruh proses kini diarahkan untuk memperkuat berkas perkara sebelum menetapkan tersangka.

Tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti, mulai dari dokumen kontrak, dokumen serah terima, hingga hasil pemeriksaan fisik barang.

Mereka juga menggandeng ahli pengadaan barang dan jasa untuk menelusuri proses awal hingga realisasi pengadaan.

Kejari menegaskan tidak akan berhenti hanya pada saksi penerima barang, tetapi juga akan mengusut pejabat pengadaan di internal dinas.

Kejari juga mengonfirmasi bahwa potensi kerugian negara masih dalam proses audit oleh pihak yang kompeten.

Dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook, bukti harus benar-benar kuat agar proses hukum tidak menemui hambatan di pengadilan.

Masyarakat Lombok Timur mendukung penuh tindakan Kejari dalam membongkar dugaan korupsi pengadaan Chromebook ini.

Mereka menilai dunia pendidikan harus bersih dari praktik manipulasi dan penyalahgunaan anggaran.

Digitalisasi pendidikan tidak akan pernah berhasil jika anggaran justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu.

Pihak Kejari menegaskan akan menjalankan proses hukum secara objektif, tanpa pandang bulu, dan bebas dari tekanan mana pun.

Pernyataan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat agar kasus ini tidak berakhir tanpa kejelasan seperti banyak kasus sebelumnya.

Sebagai kesimpulan, korupsi pengadaan Chromebook di Lombok Timur merupakan kasus besar yang tidak boleh dianggap sepele.

Proyek yang seharusnya meningkatkan mutu pendidikan justru menjadi ladang penyimpangan yang merugikan negara.

Kejari Lombok Timur telah menunjukkan komitmen dalam menangani perkara ini dengan memeriksa saksi, menyita barang bukti, dan menggandeng ahli.

Langkah cepat ini perlu terus didukung agar proses penyidikan berjalan tuntas dan menyeret semua pihak yang terbukti bersalah.

Penanganan serius atas korupsi pengadaan Chromebook juga menjadi peringatan bagi instansi lain agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran publik.***

Halaman : 1 2 Selanjutnya