Redaksiku.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat yang kian kompleks. Dalam pandangannya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak lagi bisa digantungkan sepenuhnya pada sektor kesehatan formal atau puskesmas semata. Masalah kesehatan di wilayah perkotaan seperti Bandung sangat dipengaruhi oleh variabel yang luas, mulai dari kondisi lingkungan, perilaku harian masyarakat, tingkat pendidikan, hingga ketersediaan infrastruktur pendukung yang memadai.
Pernyataan tersebut disampaikan Iman saat menjadi narasumber dalam agenda Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung pada Kamis, 3 September 2026. Di hadapan para penggerak kewilayahan, ia menekankan pentingnya perubahan paradigma besar-besaran dalam pengelolaan kesehatan di tingkat akar rumput. Iman menginginkan agar kecamatan tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekosistem kesehatan masyarakat yang terpadu.
Menurut Iman, tantangan kesehatan saat ini membutuhkan respons yang lebih cepat dan berbasis hasil nyata. Ia mengkritik kebiasaan lama yang terlalu fokus pada prosedur administratif tanpa melihat dampak langsung di lapangan. Fokus utama legislatif saat ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama dalam menekan angka penyakit menular maupun tidak menular di pemukiman padat penduduk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keberhasilan pembangunan kesehatan diukur dari perubahan perilaku masyarakat dan menurunnya risiko penyakit, bukan sekadar jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Transformasi Paradigma dari Kuratif ke Preventif
Salah satu poin krusial yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah pergeseran orientasi pelayanan. Iman menekankan bahwa paradigma lama yang cenderung menunggu masyarakat sakit untuk kemudian diobati harus segera ditinggalkan. Pendekatan PHBS atau Pola Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi napas utama dalam setiap program di tingkat kelurahan dan RW. Hal ini sejalan dengan upaya efisiensi anggaran daerah, di mana biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan jangka panjang.
Upaya promotif dan preventif ini mencakup edukasi berkelanjutan, deteksi dini melalui posbindu, serta penguatan literasi kesehatan bagi keluarga. Iman menilai bahwa ibu-ibu penggerak di wilayah memiliki peran sentral sebagai ujung tombak edukasi ini. Tanpa keterlibatan aktif dari kader di tingkat bawah, program kesehatan secanggih apa pun yang dirancang oleh pemerintah kota akan sulit menembus lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.
Iman juga mengingatkan agar kegiatan seperti Lokakarya Mini ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut harus menjadi basis kebijakan yang konkret. Ia mendorong agar setiap rekomendasi teknis yang muncul dari para tenaga kesehatan dan kader segera ditindaklanjuti oleh aparat kecamatan untuk kemudian dikawal oleh DPRD dalam proses penganggaran.
- Mendorong kecamatan membangun ekosistem kesehatan terpadu lintas sektor.
- Mengutamakan program deteksi dini dan edukasi PHBS daripada sekadar pengobatan.
- Memastikan intervensi kesehatan berbasis data spesifik di tingkat RW dan Kelurahan.
Pendekatan berbasis data menjadi perhatian serius bagi Komisi IV. Iman berpendapat bahwa setiap wilayah di Kota Bandung memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda. Misalnya, masalah kesehatan di wilayah pusat bisnis akan berbeda dengan wilayah pemukiman padat di pinggiran kota. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan tidak boleh disamaratakan atau bersifat “one size fits all”.
Urgensi Data dan Kolaborasi Inklusif
Penyelarasan data kesehatan di tingkat kewilayahan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih presisi. Iman mendorong puskesmas dan pihak kecamatan untuk rutin memperbarui data kerentanan kesehatan di setiap RW. Dengan data yang akurat, program bantuan kesehatan atau pembangunan infrastruktur sanitasi dapat diarahkan langsung ke titik-titik yang paling membutuhkan, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
Selain data, konsep collaborative governance menjadi kunci yang ditawarkan oleh DPRD Kota Bandung. Kolaborasi ini melibatkan jajaran pemerintah eksekutif, legislatif, akademisi, hingga pihak swasta. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan sektor swasta dalam mendukung fasilitas kesehatan melalui program tanggung jawab sosial juga perlu dioptimalkan untuk menutupi celah kebutuhan yang belum terakomodasi oleh APBD.
Semangat kolaborasi ini serupa dengan upaya yang dilakukan di daerah lain, seperti dorongan DPRD Kota Depok yang meminta Kadin membangun ekosistem usaha inklusif. Di Bandung, inklusivitas ini diwujudkan melalui pelayanan kesehatan primer yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Iman menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui sinergi yang solid di tingkat lokal.
Potensi ekonomi dari sektor kesehatan dan konsumsi masyarakat di kota besar sangat tinggi, di mana perputaran uang di sektor makanan dan penunjang kesehatan bisa mencapai angka triliunan rupiah per tahun.
Legislatif berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat terkait fasilitas kesehatan. Komisi IV akan memastikan bahwa rekomendasi yang lahir dari diskusi di tingkat kecamatan mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Iman menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan diperketat untuk memastikan puskesmas memberikan layanan prima dan ketersediaan obat-obatan serta alat kesehatan tetap terjaga di seluruh wilayah Bandung.
Dukungan terhadap tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari agenda besar ini. Sebagaimana dorongan di tingkat nasional oleh Komisi IX DPR RI mengenai kesejahteraan tenaga kesehatan, DPRD Kota Bandung juga menaruh perhatian pada beban kerja para kader kesehatan di lapangan. Iman menilai pemberian insentif dan pelatihan berkelanjutan bagi kader adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat Bandung yang lebih sehat dan produktif.
“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan di tengah masyarakat.”
— Iman Lestariyono
Melalui integrasi program antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas lingkungan hidup, Kota Bandung diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan secara holistik. Iman optimis bahwa dengan koordinasi yang kuat di bawah komando kecamatan, target-target kesehatan daerah dapat tercapai lebih cepat. Fokus pada hasil nyata akan menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kinerja pembangunan kesehatan di masa mendatang.
Di akhir pemaparannya, Iman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Masalah sampah dan sanitasi yang buruk seringkali menjadi pemicu utama munculnya wabah penyakit. Dengan ekosistem kesehatan yang kuat di tingkat kecamatan, diharapkan ada deteksi dini yang lebih responsif terhadap potensi ancaman kesehatan publik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi kota.
Pertanyaan Umum
Apa fokus utama Komisi IV DPRD Bandung dalam bidang kesehatan saat ini?
Komisi IV DPRD Kota Bandung saat ini fokus pada penguatan kolaborasi lintas sektor dan pergeseran paradigma dari pelayanan kuratif (mengobati) menjadi pelayanan yang lebih bersifat promotif dan preventif (pencegahan).
Mengapa peran kecamatan dianggap sangat penting dalam ekosistem kesehatan?
Kecamatan dianggap sebagai motor penggerak yang mampu mengoordinasikan berbagai sektor di tingkat lokal, mulai dari puskesmas, kader RW, hingga infrastruktur lingkungan, sehingga penanganan masalah kesehatan bisa lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Bagaimana DPRD Bandung memastikan program kesehatan berjalan efektif?
DPRD melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran, memastikan kebijakan berbasis data spesifik wilayah, serta mengawal agar hasil dari Lokakarya Mini (Lokmin) di tingkat kewilayahan diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Ringkasan
DPRD Kota Bandung mendorong kecamatan untuk membangun ekosistem kesehatan terpadu melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan fokus pada upaya preventif.
