Suasana berbeda terjadi di Pati tahun 2025 dalam Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bupati Pati Sudewo tidak terlihat dalam rangkaian acara HUT RI ke-80 yang digelar di Pendapa Kabupaten, Minggu (17/8/2025).
Padahal, Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia selalu menjadi momen penting di setiap daerah, terutama bagi para pemimpin yang seharusnya hadir memimpin jalannya upacara.
Kursi yang seharusnya ditempati orang nomor satu di Kabupaten Pati itu tampak kosong, menimbulkan pertanyaan sekaligus perbincangan hangat.
Ketidakhadiran ini terasa janggal karena biasanya seorang bupati menjadi tokoh sentral dalam upacara kemerdekaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apalagi absensi tersebut bukan hanya di satu agenda, melainkan juga pada kegiatan lain seperti pengukuhan pasukan pengibar bendera dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan.
Di sisi lain, Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra tetap hadir dengan pakaian resmi, duduk di barisan depan bersama pejabat daerah lainnya.
Pemandangan kursi kosong di sebelahnya pun menjadi simbol yang kuat, seakan menggambarkan absennya kepemimpinan pada hari paling bersejarah bagi bangsa.
Upacara tetap berjalan khidmat dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemun atau Gus Yasin, yang ditunjuk sebagai inspektur upacara.
Penunjukan ini dilakukan atas mandat Gubernur Jawa Tengah, mengingat Bupati Pati Sudewo disebut berhalangan hadir karena sakit.
Namun, penjelasan singkat mengenai sakit itu justru memunculkan tanda tanya baru. Publik menilai alasan tersebut masih terlalu kabur, apalagi ketika situasi politik di Pati sedang dalam sorotan tajam.
Bupati Pati Sudewo Absen HUT RI: Kursi Kosong Jadi Sorotan
Ketika Bupati Pati Sudwo tidak hadir dalam upacara HUT RI ke-80, simbol kursi kosong yang ditinggalkannya menjadi bahan pembicaraan utama.
Bagi banyak masyarakat, absensi ini bukan sekadar hal teknis, melainkan mencerminkan krisis kepemimpinan.
Foto kursi kosong di samping Wakil Bupati beredar luas di media sosial dan menuai beragam komentar.
Ada yang menyayangkan ketidakhadiran Bupati di momen penting, ada pula yang mengaitkannya dengan kondisi politik daerah yang sedang tidak stabil.
Gus Yasin yang menjadi inspektur upacara menyatakan bahwa ia hadir sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa mandat tersebut datang langsung dari Gubernur Jawa Tengah.
Meski begitu, publik masih belum puas dengan jawaban bahwa Bupati Pati Sudewo sekadar sakit tanpa keterangan detail.
Ketidakhadiran ini pun menambah daftar panjang kontroversi yang melingkupi pemerintahan Kabupaten Pati dalam beberapa bulan terakhir.
Demo Besar Sebelum Upacara dan Tekanan DPRD
Sebelum kabar Bupati Pati Sudewo absen dalam upacara mencuat, daerah ini lebih dulu diguncang aksi protes besar pada 13 Agustus 2025.
Ribuan warga mendatangi Kantor Bupati Pati untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Penyebab utama adalah kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang dianggap sangat memberatkan masyarakat.
Walaupun kebijakan itu akhirnya dicabut, amarah warga terlanjur meluas. Rasa kecewa tidak hilang begitu saja, malah berubah menjadi tekanan politik yang semakin berat.
DPRD Pati kemudian menindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket untuk memproses pemakzulan Bupati.
Dalam suasana penuh tekanan inilah absensi Bupati Pati Sudewo di momen HUT RI terjadi. Bagi sebagian masyarakat, ketidakhadirannya hanya mempertebal keyakinan bahwa ia sedang kehilangan kepercayaan publik.
Bahkan, ada yang menilai absensi tersebut berpotensi melemahkan posisinya di hadapan pansus DPRD.
Situasi ini menunjukkan bahwa politik di Pati tengah berada dalam fase krisis, di mana kehadiran pemimpin sangat dibutuhkan justru saat ia tidak tampak di depan publik.
Misteri Alasan Sakit dan Dampak Politik ke Depan
Meski Wakil Gubernur telah menyampaikan bahwa Bupati Pati Sudewo berhalangan hadir karena sakit, publik masih bertanya-tanya.
Tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai kondisi kesehatan maupun lokasi perawatan.
Minimnya informasi membuat masyarakat menebak-nebak, apakah sakit ini benar adanya atau sekadar alasan untuk menutupi tekanan politik yang sedang dihadapi.
Absensi pada momen sakral 17 Agustus memperburuk persepsi publik. Di mata masyarakat, seorang kepala daerah seharusnya hadir walau dalam kondisi tidak fit sekalipun, setidaknya memberikan penjelasan resmi.
Ketika hal itu tidak dilakukan, wajar jika muncul spekulasi yang semakin liar.
Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah bisa terus menurun. Apalagi dengan adanya pansus pemakzulan, setiap langkah dan keputusan Sudewo akan terus dipantau.
Jika tidak segera memberikan klarifikasi terbuka, absensi ini bisa menjadi salah satu alasan kuat bagi DPRD untuk mempercepat proses politik di tingkat legislatif.
Ke depan, publik menunggu apakah Bupati Pati Sudewo akan muncul kembali untuk menjelaskan kondisinya atau justru membiarkan rumor berkembang.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
