Redaksiku.com – Pemerintah tengah mengkaji langkah pembatasan terhadap sejumlah gim daring (online) bernuansa kekerasan, terutama yang melibatkan simulasi senjata api seperti PlayerUnknown™s Battlegrounds (PUBG).
Rencana tersebut mencuat setelah insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang diduga melibatkan pelajar dan memunculkan kekhawatiran akan pengaruh konten digital terhadap perilaku generasi muda.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara tidak bisa menutup mata terhadap dampak psikologis dan sosial dari permainan digital yang berorientasi kekerasan. Pemerintah akan mencari solusi seimbang antara kebebasan bermain gim dan perlindungan moral generasi muda.
Insiden Ledakan di SMAN 72 Jadi Titik Evaluasi
Kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025) menjadi perhatian serius Presiden.
Meskipun penyelidikan masih berlangsung dan motif pelaku belum sepenuhnya terungkap, Prabowo memandang kejadian tersebut sebagai peringatan penting tentang perlunya pengawasan lebih ketat terhadap paparan konten digital di kalangan pelajar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut sumber di lingkungan Istana, Presiden secara langsung meminta jajarannya untuk mengkaji aspek sosial dan psikologis dari gim-gim online yang menampilkan kekerasan atau penggunaan senjata api.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya preventif agar tidak muncul perilaku imitasi (copycat behavior) di kalangan remaja yang gemar bermain gim semacam itu.
Pernyataan Istana: Pembatasan Masih dalam Tahap Kajian
Sekretaris Kabinet Pramono Anung Prasetyo (Pras) menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah meminta kementerian terkait termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk menyusun kajian komprehensif mengenai kemungkinan pembatasan tersebut.
Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa kita harus memikirkan langkah-langkah untuk membatasi dan mencari solusi terhadap pengaruh negatif dari gim online, ujar Pras di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (8/11/2025).
Ia menambahkan, pembatasan tidak dimaksudkan untuk melarang permainan secara total, tetapi untuk mengatur jenis konten yang berpotensi berdampak pada perilaku dan mental generasi muda.
Karena tidak menutup kemungkinan, dalam gim online terdapat hal-hal yang kurang baik, seperti kekerasan, agresivitas, atau perilaku destruktif yang bisa memengaruhi cara berpikir dan bertindak anak muda kita, katanya.
Gim dengan Elemen Kekerasan Jadi Sorotan
Dalam pembicaraan internal pemerintah, PUBG disebut sebagai salah satu contoh utama gim yang tengah dikaji.
Permainan dengan tema perang dan penggunaan senjata api itu dianggap terlalu realistis dalam menggambarkan simulasi pertempuran.
Misalnya, PUBG. Di sana terdapat berbagai jenis senjata yang bisa dipelajari dengan mudah. Hal ini dikhawatirkan dapat membentuk persepsi yang salah terhadap kekerasan, apalagi di usia remaja, lanjut Pras.
Ia menegaskan, pemerintah tidak berniat mengkriminalisasi pemain gim, melainkan ingin mendorong pembatasan usia, sensor konten, dan peningkatan literasi digital.
Kajian Lintas Sektor: Dari Pendidikan hingga Keamanan Siber
Langkah pemerintah ini akan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Fokus kajian bukan hanya pada gim PUBG, tetapi juga pada seluruh platform digital yang berpotensi menormalisasi kekerasan, pornografi, atau perjudian daring terselubung.
Sementara itu, Kemendikbudristek diminta menyiapkan pedoman pendidikan karakter digital di sekolah-sekolah. Pedoman tersebut akan menekankan pentingnya mengontrol waktu bermain, memahami batasan konten, dan menanamkan etika bermedia digital.
Langkah ini bukan hanya untuk pelajar SMA, tapi untuk seluruh ekosistem pendidikan agar guru dan orang tua memahami potensi risiko dari dunia maya, ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharuddin, menanggapi arahan Presiden.
Dampak Game Kekerasan terhadap Psikologi Remaja
Psikolog anak dan remaja, Dra. Ratih Ibrahim, M.M., menjelaskan bahwa permainan seperti PUBG memang memiliki dampak ambivalen.
Di satu sisi, ia dapat meningkatkan kemampuan strategi, kerja sama, dan kecepatan berpikir; namun di sisi lain, paparan visual kekerasan secara terus-menerus dapat menurunkan sensitivitas terhadap kekerasan nyata.
Anak-anak yang sering bermain gim perang akan terbiasa melihat aksi tembak-menembak, ledakan, dan darah sebagai hal biasa. Ini berbahaya jika tidak dibarengi dengan kontrol orang tua dan edukasi moral, kata Ratih kepada Kompas.com.
Ia menambahkan, efek jangka panjang bisa muncul dalam bentuk penurunan empati, peningkatan agresivitas, atau bahkan perilaku meniru (imitatif) terhadap adegan dalam gim.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pembatasan yang disertai edukasi digital adalah langkah yang tepat.
Pengamat Teknologi: Pembatasan Harus Proporsional
Sementara itu, pengamat teknologi informasi Onno W. Purbo menilai rencana pembatasan gim oleh pemerintah harus dilakukan dengan pendekatan proporsional dan berbasis bukti ilmiah, bukan sekadar reaksi terhadap satu peristiwa.
Kalau semua gim perang dibatasi secara umum, itu bisa kontraproduktif. Dunia e-sport dan industri kreatif digital sedang tumbuh pesat. Harus ada keseimbangan antara perlindungan anak dan kebebasan berekspresi, jelasnya.
Menurut Onno, solusi ideal adalah dengan mengatur klasifikasi umur, sistem parental control, dan edukasi digital bagi orang tua serta sekolah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pelarangan, tetapi juga memberi alternatif positif seperti pengembangan gim edukatif buatan lokal.
Belajar dari Negara Lain
Langkah pemerintah Indonesia untuk mengkaji pembatasan gim kekerasan bukan hal baru di tingkat global.
Beberapa negara, seperti Cina dan Korea Selatan, sudah lebih dulu menerapkan batas waktu bermain untuk anak di bawah umur serta pembatasan akses pada gim dengan konten eksplisit.
Cina, misalnya, hanya mengizinkan anak di bawah 18 tahun bermain gim daring maksimal tiga jam per minggu.
Korea Selatan sempat memiliki Shutdown Law yang melarang anak di bawah 16 tahun bermain gim daring setelah tengah malam.
Namun, kedua negara itu juga melengkapi kebijakan mereka dengan edukasi digital, bimbingan psikologis, dan promosi gim edukatif.
Model kebijakan semacam ini menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun pedoman baru.
PUBG dan Dampak Budaya Global
PUBG yang dirilis oleh Krafton, Korea Selatan, sejak 2017, telah menjadi fenomena global dengan lebih dari 600 juta unduhan di seluruh dunia.
Permainan ini menggunakan konsep battle royale 100 pemain bertarung hingga tersisa satu pemenang.
Meskipun digemari karena aspek strategi dan komunitasnya, gim ini juga kerap dikaitkan dengan insiden kekerasan di berbagai negara.
Di India dan Pakistan, misalnya, sempat terjadi kasus pelajar yang meniru aksi dalam gim hingga berujung kriminalitas.
Hal-hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo untuk meninjau ulang dampak sosial dari gim dengan konten kekerasan.
Langkah Selanjutnya: Rekomendasi Kebijakan dan Edukasi
Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan menggelar rapat lintas kementerian untuk menyusun rekomendasi awal.
Rencana kebijakan mencakup tiga fokus utama:
-
Regulasi konten dan klasifikasi umur untuk gim online.
-
Peningkatan literasi digital dan pengawasan orang tua.
-
Kolaborasi dengan industri game untuk mengembangkan konten positif bagi anak muda.
Pemerintah juga akan bekerja sama dengan asosiasi e-sports nasional dan developer lokal agar kebijakan yang diambil tidak merugikan sektor industri kreatif digital yang tengah berkembang pesat di Indonesia.
Penutup: Perlindungan Generasi Muda Jadi Prioritas
Presiden Prabowo menegaskan bahwa niat pemerintah bukan untuk melarang hiburan digital, tetapi untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan bermain dan tanggung jawab moral negara terhadap anak muda.
Negara harus hadir ketika generasi muda kita berhadapan dengan pengaruh negatif. Kita tidak anti-gim, tapi kita wajib melindungi masa depan mereka, demikian pesan Presiden melalui pernyataan resmi yang dikutip dari Setneg.go.id.
Dengan begitu, kebijakan pembatasan gim seperti PUBG dan sejenisnya diharapkan tidak hanya menjadi reaksi sesaat, tetapi juga awal dari ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan berkarakter.
Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest
Penulis : Redaksiku
Editor : Redaksiku
Sumber Berita: Berbagai sumber
