Kepala Sekolah MTs Sukabumi Bantah Isu Bullying di Balik Kasus Siswi yang Tewas Gantung Diri

Kami akan mengadakan pelatihan dan kampanye anti-bullying agar anak-anak tahu ke mana harus mengadu. Sekaligus, memberikan sanksi tegas bagi pelaku perundungan, pungkas Ferry.

Suara Warganet dan Dorongan Publik untuk Evaluasi Sistem Pendidikan

Kasus ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen menyuarakan empati sekaligus kemarahan atas kematian AK. Tagar #StopBullying dan #JusticeForAK sempat menjadi tren di platform X (Twitter) dan TikTok. Sebagian warganet mendesak Kementerian Agama, selaku lembaga pembina madrasah, agar menurunkan tim investigasi independen.

Aktivis pendidikan anak, Retno Listyarti, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya mekanisme pencegahan bullying di sekolah berbasis keagamaan. Ia menegaskan bahwa sekolah semestinya tidak hanya berfokus pada akademik, tapi juga pada pendidikan karakter dan kesehatan mental siswa.

Anak-anak harus merasa aman di lingkungan sekolah. Jika sampai ada yang memilih bunuh diri, artinya ada sistem yang tidak berjalan, ujar Retno.

Evaluasi Lintas Sektor Didorong

Psikolog pendidikan dari Universitas Indonesia, Dr. Rahmi Handayani, menyebut bahwa setiap kasus bunuh diri remaja perlu diselidiki secara menyeluruh, bukan sekadar dikaitkan dengan bullying. Menurutnya, faktor psikologis, tekanan akademik, serta situasi keluarga juga harus dipertimbangkan.

Kita tidak bisa langsung menuding satu faktor. Namun, sekolah tetap memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang suportif dan empatik bagi siswa, ungkapnya.

Rahmi juga mendorong agar setiap sekolah memiliki unit konseling yang aktif dan responsif, bukan hanya formalitas administrasi. Guru BK harus menjadi tempat aman bagi siswa yang butuh dukungan emosional, tambahnya.

Kesimpulan:

Kasus kematian AK membuka kembali perdebatan panjang tentang efektivitas sistem anti-bullying di sekolah Indonesia. Meski pihak sekolah MTs Sukabumi membantah adanya perundungan, masyarakat menilai perlu adanya transparansi, evaluasi menyeluruh, dan pengawasan ketat di lingkungan pendidikan. Pemerintah daerah, DPRD, hingga lembaga perlindungan anak kini tengah mendorong langkah konkret agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

Ikuti berita viral dari Redaksiku di Follow Sosial Media Redaksiku : Facebook, Instagram, Tiktok, X, Youtube, Pinterest

Penulis : Redaksiku

Editor : Redaksiku

Sumber Berita: Berbagai sumber

Halaman : 1 2